PUI

PENDIDIKAN ISLAM HANYA KEBAGIAN SISA 27 TRILIUN

2011-01-03T18:07:00.004+07:00

Jakarta; (Senin, 27 Desember 2010) Ternyata masih terjadi diskriminasi dalam dunia pendidikan di Indonesia. Sekolah madrasah atau pendidikan Islam seolah-olah menjadi anak tiri, sementara sekolah umum atau pendidikan umum menjadi anak manja dan dimanjakan. Terbukti anggaran untuk pendidikan Islam dari setiap APBN sangatlah minim, sementara anggaran untuk pendidikan umum luar biasa besarnya.

“Sebanyak Rp 240 triliun anggaran pendidikan nasional dari APBN 2011, sekolah madrasah atau pendidikan Islam dibawah Kementerian Agama (Kemenag) hanya kebagian sisanya saja sebesar Rp 27 triliun (12 persen), sedangkan selebihnya Rp 213 triliun (88 persen) untuk pendidikan umum, diantaranya Kemendiknas mendapatkan anggaran Rp 150 triliun termasuk dana BOS Rp 100 triliun, sementara sisanya untuk 14 Kementerian lainnya yang menyelenggarakan sekolah sendiri seperti STAN, STPDN dan lain-lain.”

Hal itu dikatakan Anggota Komisi X DPR RI yang juga Ketua Umum DPP Persatuan Umat Islam (PUI), Nur Hasan Zaidi, kepada Suara Islam Online disela-sela “Seminar Nasional Memperingati Hari Amal Bhakti ke-65 Kementerian Agama RI dan Refleksi 65 tahun Pendidikan Islam di Indonesia” yang diselenggarakan DPP PUI dan Kementerian Agama RI di Gedung YTKI, Jakarta, Senin (27/12). Turut hadir sebagai pembicara
KH Muhammad Idris Jauhari, Pimpinan Ponpes Al-Amien, Prenduan, Sumenep, Madura dan Prof Dr Imam Suprayogo, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Menurut Nur Hasan Zaidi, dana Rp 27 triliun itu termasuk digunakan untuk belanja pegawai dan mengaji guru Kemenag, sehingga yang untuk pendidikan madrasah hanya tersisa paling tidak 9 miliar (30 persen) saja. Padahal 80 persen pendidikan Islam di Indonesia diselenggarakan oleh swasta, sementara sisanya oleh pemerintah. Sedangkan untuk sekolah umum justru kebalikannya, 80 persen oleh pemerintah dan sisanya oleh swasta. Jadi sebenarnya sekolah madrasah atau pendidikan Islam itu mandiri.

Dikatakannya, Kalau bangsa Indonesia ingin maju, seharusnya pemerintah lebih berpihak kepada sekolah madrasah dan pondok pesantren. Sebab mereka mendidik muridnya menjadi mandiri dan berjiwa kepemimpinan, seperti Ponpes Gontor Ponorogo yang menghasilkan banyak pemimpin nasional Semarang ini.

Sementara itu Imam Suprayogo mengakui peningkatan kualitas madrasah agak mendesak, tetapi selalu terkait dengan statusnya yang mayoritas merupakan madrasah swasta. Sebagai lembaga pendidikan swasta, maka pemerintah tidak leluasa memasukinya. Hal itu terkait dengan kepemimpinan, manajemen, alokasi pendanaan dan lain-lain.

“Pemerintah hanya bisa memberikan subsidi yang jumlahnya terbatas. Berbeda jika madrasah itu berstatus negeri, maka seluruhnya akan menjadi wewenang pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu Rektor UIN Malang itu mengusulkan perlunya membuka peluang bagi madrasah swasta untuk diubah statusnya menjadi negeri. Jika tidak memungkinkan, pemerintah wajib memberikan subsidi kepada madrasah swasta sepenuhnya, atau setidak-tidaknya ada jaminan lembaga pendidikan madrasah tersebut berjalan dengan normal. (Abdul Halim 'Suara Islam').

MEMPERKUAT TRADISI PEMIKIRAN DI PUI

2011-01-03T17:21:00.001+07:00

Seiring perkembangan dakwah pasca reformasi, dengan peluang-peluang dakwah yang semakin luas dan terbuka sehingga maka misi dakwah memiliki prospek yang baik di masa depan. Pada sisi lain PUI sebagai ormas Islam dengan segala keterbatasannya, perlu mensikapi dan menangkap peluang dakwah tersebut sebagai lahan amaliah yang potensial untuk berfastabiqul khairat. Era globalisasi dan informasi tentu akan berefek luas bagi tantangan dakwah kedepan. PUI sebagai ormas dakwah perlu mengantisipasi efek perkembangan tersebut dengan meningkatkan kualitas SDM dan organisasinya, tanpa itu semua, pada saatnya nanti PUI hanya akan menjadi bagian dari sejarah tentang kejayaan masa lalunya saja.

Belajar dari perkembangan ormas Islam di Indonesia, terutama pasca kemerdekaan mengalami pasang surut yang cukup memprihatikan, baik perkembangan secara dakwah, pendidikan maupun politik. Selain NU dan Muhammadiyah, kita mengenal SI, PUI, Muhamadiyyah, NU, Persis, Mathlaul Anwar, Alwasliyyah, Al-Irsyad, Perti, dll. Sayangnya, ormas-ormas tersebut secara dakwah perannya di masyarakat semakin surut, bahkan nyaris seruan dakwahnya tidak terdengar. Berbeda dengan gerakan dakwah Muhamadiyyah dan NU yang memiliki eksistensi cukup baik. Meski demikian, peran politik yang dilakukan Muhamadiyyah membidani lahirnya PAN dan NU membidani PKB dalam perkembangannya belum bisa membantu dalam meredam konflik PAN dan PKB yang terus berkepanjangan. Alhasil, perlahan-lahan memberikan citra yang kurang baik terhadap Muhamadiyyah dan NU itu sendiri.

Pengembangan Pemikiran

PUI sebagai bagian dari gerakan Islam, secara doktrin dan kulturnya memiliki potensi untuk bisa berperan dan berkontribusi lebih besar terhadap dakwah di Indonesia. Tentu itu semua perlu peningkatan kualitas SDM PUI yang selalu kreatif melakukan inovasi-ivovasi baru, untuk mendesain dan mengemas kembali PUI. Doktrin Intisab dan Ishlahus Tsamaniyyah masih perlu dikembangkan dan dijabarkan kembali oleh tangan-tangan kreatif kader PUI. Bukan hanya karena persoalan komitmen Intisab, masalah rutinitas yang tidak berkembang ke arah yang lebih baik. Begitu juga kultur pemikiran kader PUI yang belum terkembangkan secara optimal, karena amaliah dakwah di era globalisasi saat ini menuntut pemikiran dan ijtihad PUI yang lebih kreatif untuk kemajuan PUI ke depan, tanpa memiliki basis kultur pemikiran yang kokoh, PUI akan semakin sulit berkembang. Pintu ijtihad tidak akan tertutup selama idealisme masih kita miliki.

Sejauh ini PUI memiliki forum Mudzakarah Islahus Tsamaniyyah yang merupakan sarana pencerahan pemikiran dan pengembangan intelektual kader dan pengurus PUI. Dengan forum ini seluruh potensi pemikiran dan intelektual kader PUI dapat terkembangkan dan saling memberikan kontribusi, yang pada akhirnya selain akan bermanfaat bagi kader PUI, juga dengan sendirinya dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi PUI kedepan. Secara kelembagaan, forum pemikiran seperti ini seakan menegaskan keberadaan PUI dalam dinamika keormasan Indonesia.

Perlahan-lahan, eksistensi PUI kian diperhitungkan sebagai ormas yang berkontribusi terhadap pengembangan pemikiran keislaman dan kebangsaan. Pencitraan terhadap PUI yang dianggap ’sebelah mata’ oleh komponen bangsa yang lain, akan hilang dengan sendirinya jika jamaah PUI mampu mengakselerasi pemikirannya melalui forum intelektual seperti ini.

Keberadaan perlunya forum Mudzakarah ini, sebetulnya selalu diwacanakan dalam Muktamar PUI maupun diskusi-diskusi. Forum ini digagas bukan sekadar hanya tuntutan saja, tapi juga kebutuhan ”darurat” untuk mengembangkan kultur pemikiran di PUI, sehingga apabila stok pemikiran kader PUI selalu kreatif mengalir, maka dengan sendirinya kerja-kerja amaliah PUI akan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi ummat dan bangsa ke depan. Kejayaan peradaban suatu ummat, selain diawali dengan penanaman ideologi yang kokoh, yang kemudian dilanjutkan dengan basis pemikiran intelektual yang kokoh dan solid, yang pada akhirnya akan memberikan kekuatan energi amaliahnya bagi ummat.

Penguatan Lembaga

Pada pemaparan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa keberadaan forum Mudzakarah Islahus Tsamaniyyah memberikan penguatan secara kelembagaan, yaitu menegaskan eksistensi PUI sebagai ormas yang harus diperhitungkan dalam pentas dakwah nasional. Hal lebih strategis juga
adalah forum tersebut mampu meningkatkan kapasitas intelektual bagi setiap jamaah PUI. Ada ruang artikulasi intelektual yang berkembang di wadah PUI bagi setiap anggota dan pengurusnya.

Dalam konteks kekinian, jika forum pengembangan pemikiran tersebut dapat dioptimalkan oleh jamaah PUI, hal itu merupakan sebuah indikator bahwa PUI memiliki modal sosial berupa modal intelektual. Modal intelektual merupakan asset sekaligus kekayaan berharga bagi sebuah
komunitas yang tak terlihat (a tangible asset). Modal intelektual berbeda dengan berbagai jenis modal yang berbentuk fisik seperti bangunan, pabrik, mesin maupun tanah. Adanya akselerasi pengembangan pemikiran di PUI dapat membuktikan bahwa PUI merupakan sebuah ormas
yang dinamis karena memiliki modal intelektual yang tinggi.

JAWA BARAT BASIS GERAKAN DAKWAH PUI

2011-01-03T17:08:00.003+07:00

Persatuan Umat Islam (PUI) merupakan ormas yang berbasis di Jawa Barat. Dalam perkembangannya mengalami pasang surut. Padahal bila melihat aset lembaga pendidikan PUI, termasuk ormas yang paling banyak lembaga pendidikannya khususnya di Jawa Barat. Di tingkat wilayah, forum tertinggi pengambilan keputusan organisasi adalah Musyawarah Wilayah (Muswil). Pengurus Wilayah Jawa Barat saat ini dihasilkan dalam Muswil PUI yang berlangsung 25-26 Maret 2006 di Bandung. Setiap pelaksanaan Musywil, kita selalu berharap forum tersebut bukan sekadar memenuhi rutinitas konstitusi organisasi.Momentum Muswil PUI Jabar saat ini sangatlah strategis untuk membawa perubahan yang lebih baik.

Beban persoalan PUI yang paling banyak adalah di Jabar karena basis terbesarnya. PUI tidak bisa menutup mata terhadap persoalan yang dihadapi. Mulai dari pemahaman jati diri PUI,
komitmen SDM, pengokohan struktur, pendidikan, kejelasan aset-aset wakaf PUI, dll. PUI Jabar paling tidak pada kurun waktu 20 tahun terakhir belum terlihat perubahan yang mendasar dan signifikan pada setiap persoalan PUI. Periode H. Djadja Djahari saat ini
kegairahannya mulai terlihat. Tapi belum menyeluruh pada setiap pengurusnya. Prestasi di akhir periodenya, PUI telah memiliki sekretariat. Tetapi masih cukup banyak agenda PUI Jabar yang belum menyentuh pada persoalan inti PUI. Menghadapi kompleksnya persoalan
PUI, tidak cukup mengandalkan kekuatan personal saja, tapi harus ada kekuatan kerja kolektif (amal jama’i) dalam menyelesaikannya.

PUI Jabar ke Depan

Pasca reformasi, seharusnya menjadi peluang kegairahan PUI dalam pendidikan dan dakwahnya. Pengembangan dan pengokohan struktur PUI di tingkat Pengurus Cabang hingga Pengurus Wilayah Jabar, sudah harus memiliki agenda yang serius. Tanpa soliditas dan kekohan struktural akan sulit melakukan perubahan mendasar di PUI bahkan suatu hal utopis. Tanpa menyampingkan konsentrasi pada wilayah internal, respon eksternal juga layak menjadi agenda mendesak. Di tingkat eksternal, PUI Jabar juga diharapkan bisa menyahuti perkembangan otonomi daerah yang tengah berlangsung. Sebagai salah satu komponen masyarakat, PUI diharapkan dapat terlibat bersama berbagai kelompok masyarakat lainnya dalam mengawal otonomi daerah. Respon eksternal juga selayaknya dapat ditunjukkan dengan penyikapan berbagai fenomena aktual yang berkembang dan mencuat di wilayah Jabar, sepeti masih maraknya penyakit masyarakat (pekat) antara lain judi togel, narkoba, minuman keras, dan
sebagainya.

Kenapa respon eksternal ini perlu mendapat perhatian? Di sinilah nilai dakwah yang diemban PUI dapat diejawantahkan sebagai implementasi amar ma’ruf nahyi munkar yang teragendakan dalam Ishlahust Tsamaniyyah PUI. Kemampuan merespon problematika eksternal sangat tergantung dari kapasitas energi dan sumber daya internal yang dimiliki. Kesadaran
kolektif (amal jama’i) warga PUI menjadi kata kunci untuk mengembalikan kebangkitan PUI.

Pengembangan PUI secara nasional di antaranya juga sangat tergantung dari kokohnya soliditas SDM dan struktur PUI Jabar dan DKI Jakarta. Karena pengembangan wilayah dan daerah sangat tergantung kuantitas dan kualitas SDM yang dimiliki PUI. SDM PUI sejauh ini terkonsentrasi di Jabar. Antara PP, PW, PD seringkali tumpang tindih dalam pembagian
tugasnya. Sudah seharusnya pada tingkat PP, PUI mulai eksis dalam menjawab isu-isu nasional dan pengembangan wilayah. Begitu juga seterusnya pada struktur di bawahnya. PW PUI Jabar harus mulai fokus pada persoalan internal PUI. Sepertinya pada setiap Musywil merasa
cukup puas sebatas mendiskusikan agenda, tetapi belum mencapai pada aksi pemecahan masalah.

Secara personal, popularitas dan kemanfaatannya tokoh dan kader PUI, kiprahnya di luar PUI cukup eksis. Seharusnya eksistensi tersebut bisa teroptimalkan di PUI. Bukan PUI yang ditinggalkan atau pribadinya yang ditonjolkan, tetapi kemanfaatan dan keberadannya harus disinergikan secara optimal. Tentunya, potensi itu semua, perlu kemauan yang kuat
untuk membagi waktu dalam merealisasikannya.

Dr. Adian Husaini dalam artikelnya memberi masukan pada Musyawarah Besar 2004 Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII). ”DDII ke depan tidak bisa berpikir dan bekerja ’biasa-biasa’ saja, apalagi di bawah standar. Mereka harus berpikir ’luar biasa’, maka bukan tidak mungkin 15 tahun lagi, generasi baru muslim akan melihat sebuah ’museum dakwah’ bernama DDII”, menurut Husaini. Masukan ini terasa penting mengingat DDII pasca kepemimpinan M. Natsir dan Anwar Harjono mulai mengalami degradasi secara gradual. Peringatan tersebut tepat
dijadikan cambuk dan renungan untuk PUI. Problem DDII sebetulnya tidak jauh berbeda dengan PUI, bahkan PUI jauh lebih kompleks. Mulai aspek kaderisasi, SDM, pendidikan, kejelasan asset wakaf PUI, dll. Semangat yang kuat untuk perubahan harus menjadi agenda bersama, tanpa ini PUI akan sulit untuk bangkit kembali atau hanya sekadar warisan sejarah.

Sebuah organisasi menjadi sangat penting menjadikan wacana perubahan sebagai semangat gerakannya. Wacana perubahan ini tengah melanda berbagai institusi di dunia, seperti perusahaan (corporate), pemerintah (government). Semangat yang sama seharusnya dapat diadopsi oleh ormas-ormas yang ada. Dengan kata lain, menciptakan kultur organisasi pembelajar akan terasa penting menghadapi berbagai tantangan globalisasi. Memasuki era digital akan menjadikan kita berkembang pesat atau mundur ditinggalkan sekadar menjadi fosil
sejarah. Tokoh-tokoh PUI khususnya pada tingkat daerah sudah cukup banyak yang telah memenuhi panggilan Allah. PUI di tingkat daerah sudah harus secepatnya mulai menyiapkan dan menyegarkan estafet kepengurusan. Sebuah organisasi dapat dikatakan sehat jika dia dapat
melakukan metabolisme (pergantian) kepemimpinan secara sehat dan teratur.

PUI perlu mengaktualisasikan jati dirinya. Konsep jati diri PUI harus mampu mengantisipasi dan menangkap peluang perubahan zaman. Konsekuensi perubahan seringkali disalahpahami, bahkan mendapat tantangan. Sebagaimana negeri ini, ketika reformasi bergulir dan perubahan itu menjadi agenda bersama, status quo mengalami kepanikan untuk menerima perubahan itu. Insya Allah PUI sebagai organisasi gerakan dakwah, selalu meyakini bahwa dinamika perubahan di PUI harus selalu hidup. Perubahan untuk melakukan inovasi-inovasi baru. Kerja-kerja organisasi dakwah modern, harus mampu meramu tantangan dan peluang menjadi energi kebangkitan PUI. Musywil PUI Jabar kali ini tentu berbeda dengan Musywil sebelumnya. Warga PUI Jabar telah lama menanti akan dibawa ke mana perubahan PUI. Negeri ini telah melakukan reformasi yang sangat mendasar dari mulai sistem undang-undang, politik, sosial, ekonomi, dll. PUI akan bersama-sama mengikuti arah perubahan ini atau ditingggalkan oleh perubahan?Semoga tidak.

UNDANGAN

2010-04-16T17:51:00.008+07:00

Mengundang Bapak/Ibu/Saudara/Kader Dan Simpatisan PUI

Pada Pidato Kebudayaan Dan Peradaban Dalam Rangka Peringatan Hari Fusi PUI Dan Pelantikan Pimpinan Tingkat Pusat PUI

Ahad, 18 April 2010 M./3 Jumadil Ula 1431 H.
Gedung YTKI Jl. Gatot Subroto No. 40 Jakarta Selatan, Pukul 13.00 s.d. Selesai

Dengan Agenda Acara

1. PIDATO KEBUDAYAAN DAN PERADABAN
Oleh; KH. Ahmad Heryawan, Lc. (Ketua Majelis Syura PUI)

2. PELANTIKAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT PUI

3. DAN DIMERIAHKAN OLEH PENAMPILAN SPESIAL DARI OPICK & MUSIK GAMBUS

TELKOM DUKUNG AKSES INTERNET DI PUI

2010-02-11T19:24:00.004+07:00

Jakarta, 12 Januari 2010 - Dalam mewujudkan komitmennya mendukung pengembangan internet di masyarakat, terutama dalam dunia pendidikan, melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR), Telkom memberikan bantuan perangkat komputer dan jaringan internet di sekolah-sekolah. Bantuan tersebut diserahkan Telkom kepada lembaga pendidikan yang berada dibawah naungan Persatuan Ummat Islam (PUI) dibilangan Pancoran - Jakarta Selatan, Selasa lalu (12/1). Mengawali kegiatannya selaku GM Unit Consumer Service Regional II, M. Firdaus, mewakili pihak Telkom menyerahkan bantuan tersebut ke Madrasah Aliyah Al Islamiyah Pancoran, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, M. Firdaus mengatakan, "Sebagai perusahaan dan satu-satunya operator telekomunikasi milik bangsa, Telkom memiliki 2 misi. Pertama, sebagai perusahaan harus adanya pertumbuhan kinerja bisnis, dan yg kedua, keberadaan Telkom bisa memberikan manfaat pada lingkungan sekitarnya,” paparnya.

Berkaitan dengan manfaat lingkungan sekitar, khususnya dunia pendidikan, Telkom berupaya mendorong kemajuan pendidikan. ”Misalnya melalui program Internet Goes to School sampai ke desa, bantuan perangkat komputer dan pelatihan internet bagi siswa dan tenaga pengajar dll. Kami juga titip agar komunitas ini bisa juga menggunakan produk produk Telkom," tukas M. Firdaus.

Ia juga menyampaikan, masyarakat bisa mendapatkan bantuan pelatihan internet dengan menghubingi Broadband Learning Center Telkom yang berada di beberapa titik. ”Kami juga punya Broadband Learning Center di beberapa lokasi dan bisa dimanfaatkan,” tambah M.Firdaus.

Persatuan Umat Islam (PUI) merupakan organisasi sosial keagamaan dan pendidikan yang memiliki sekira 2.000 sekolah sampai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh tanah air. PUI bahkan sudah mempunyai pendidikan tinggi di bidang teknologi informasi di wilayah Sukabumi Jawa Barat.

"PUI yang berdiri sejak tahun 1911 telah banyak bekerjasama dengan Telkom dalam berbagai kegiatan, khususnya di dunia pendidikan. Kami menyampaikan terima kasih kepada Telkom yang telah sangat konsen terhadap dunia pendidikan. Bantuan ini akan sangat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran bagi para santri, guru di sekolah serta jamaah yang berada di lingkungan sekolah,” kata Sekjen PP PUI, Drs.Ahmadie Thaha, dalam sambutannya yang sekaligus juga menerima bantuan tersebut.

KH. NURHASAN ZAIDI PIMPIN DPP PUI

2010-02-11T19:12:00.004+07:00

BANDUNG, (PRLM).- KH. Nurhasan Zaidi, S.Sos terpilih sebagai ketua tanfizi Pimpinan Pusat (PP) Persatuan Umat Islam (PUI) periode 2009-2014. Sedangkan H. Ahmad Heryawan, LC, yang juga Gubernur Jabar kini menduduki sebagai ketua Majelis Syuro PP PUI yang sebelumnya ketua tanfizi PP PUI. Hal itu merupakan hasil muktamar PP PUI di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, yang berakhir Minggu (27/12). Muktamar dibuka Menag H. Suryadharma Ali, Jumat lalu (25/12), yang dihadiri Kakanwil Depag Jabar H. Muhaimin Luthfie dan ribuan pengurus dan kader PUI.

Menurut Ketua Pengurus Wilayah (PW) PUI Jabar, KH. Djadja Djahari, selain memilih KH. Nurhasan Zaidi untuk menggantikan H Ahmad Heryawan, muktamar juga berhasil menetapkan kepengurusan lainnya. “Untuk Ketua Dewan Pertimbangan PP PUI dijabat KH. Anwar Sadeli dan Wakl Ketua Dewan Pertimbangan KH. Ahmad Zaini,” katanya.

Sedangkan posisi Ketua Dewan Pakar PP PUI ditempati Prof. Dr. H. Didin Damanhuri. “Muktamar PUI sekaligus muktamar badan-badan otonom yakni Pemuda PUI dan Wanita PUI. Untuk Ketua Pemuda PUI terpilih Iman Budiman, sedangkan Ketua Wanita PUI dijabat Hj. Mimi Hadiyanti,” katanya.

Lebih jauh Djadja mengatakan, muktamar juga menghasilkan berbagai rekomendasi di antaranya para pengurus dan kader PUI harus memperkokoh akidah dan memberikan pemahaman keagamaan yang benar kepada umat. “Apalagi kehadiran PUI memang untuk meluruskan akidah umat. PUI lahir dan besar di Jawa Barat dimulai dari Majalengka dan Sukabumi yang kemudian menyebar ke provinsi-provinsi lainnya,”

PUI DESAK POLISI UNGKAP PEMBUNUH GURU SLB

2010-02-11T19:02:00.003+07:00

Pengurus Persatuan Umat Islam (PUI) Subang mendesak kepolisian segera mengungkap pelaku pembunuhan sadis yang menimpa salah seorang guru SLB Purwadadi.

SUBANG 20/1/10; Pengurus Persatuan Umat Islam (PUI) Subang mendesak kepolisian segera mengungkap pelaku pembunuhan sadis yang menimpa salah seorang guru SLB Purwadadi. Dede Nuryani ditemukan tewas di kediamannya Desa Tanjungwangi RT04/RW02 Kecamatan Cijambe, Subang, Jawa Barat, Senin 18 Januari lalu.

Keterlibatan PUI terhadap, karena ibu janda satu orang anak itu merupakan kader dan pengelola salah satu lembaga di bawah PUI Subang. Karena itu, Ketua PUI Subang, Encep Sugiana mendesak kepolisian segera mengungkap motif pembunuhan dan menangkap pelakunya.

"Kami meminta polisi segera mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap kader kami. Ungkap motif dan pelaku pembunuhnya," tegas Encep, Rabu (20/1/2010).

Perkenalan Encep dengan korban sejak bergabung dengan organisasi massa PUI yang dipimpinnya. Di mata anggota DPRD, Dede Nuryani merupakan pribadi yang baik dan bertanggung jawab atas peran yang diembannya. Sehingga pihaknya mengaku terkejut dengan kabar tewasnya Dede, apalagi dia dibunuh dengan sadis.

"Sebagai Ketua PUI, kami merasa prihatin dan kehilangan salah satu kader terbaik kami. Almarhumah merupakan figur yang bertanggung jawab dan pribadi yang baik," tutur Ketua Fraksi PKS DPRD Subang ini.

Dede tewas di RS Hasan Sadikin Bandung beberapa jam setelah mengalami luka bacokan di leher, perut, dan kedua tangannya. Kawanan perampok bertopeng yang diduga berjumlah dua orang menyantroni rumah korban.

Hingga kini, polisi belum berhasil mengungkap motif pembunuhan tersebut dan masih melakukan penyelidikan.

Namun Kapolres Subang AKBP Dadang Harianto mengklaim, pihaknya sudah mengantongi identitas. "Motifnya masih dalam penyelidikan lebih intensif, demikian juga identitas pelakunya. Tapi belum bisa kita sampaikan," jelasnya.

PW PEMUDA PUI JABAR GELAR MUSWIL III

2010-02-11T18:55:00.004+07:00

Pemuda PUI Jabar akan melaksanakan Musyawarah Wilayah (Muswil) bertempat di Bandung pada tanggal 19-21 Februari 2010. Muswil kali ini akan diikuti oleh 130 peserta yang mewakili PW, PD, dan PC Pemuda PUI se-Jabar.

PW PUI JABAR GELAR PELATIHAN KADER MUBALIG

2010-02-11T18:45:00.002+07:00

BANDUNG — PW PUI Jabar menggelar Kuliat Al-Muballigin atau Pelatihan Kader Mubalig bagi para kader PUI se-Jawa Barat (utusan PD), di Gedung PKK Provionsi Jabar Jln. Soekarno-Hatta Bandung, 29-31 Januari 2010. Dalam pelatihan kader mubalig tersebut peserta akan diberi materi tentang ke-PUI-an, komunikasi dakwah, manajemen dakwah, etika profesi da’i, retorika dan teknik khotbah, serta metode penulisan artikel (jurnalistik dakwah).

Menurut jadwal, pemateri pelatihan kali ini antara lain Prof. Dr. KH. Miftah Faridl (Dewan Pakar PW PUI Jabar), Prof. Dr. Asep S. Muhtadi (Dewan Pakar), Drs. H. Djadja Djahari, M.Pd (Ketua Umum), Drs. HM Ilyas, M.Ag (Sekum), Drs. Fauzan Jaenuri, M.Ag, Drs. H. Iding Bahrudin, M.Pd, H. Eka Herdiana, SE, dan Asep Syamsul M. Romli (Kang Romel). Informasi lengkap hubungi Sekretariat PW. (Mel/puijabar.org).

AHMAD HERYAWAN JADI KETUA MAJELIS SYURO PUI

2010-02-11T18:00:00.006+07:00

Sumedang; 600 peserta Muktamar XII Persatuan Ummat Islam (PUI) memilih H.Ahmad Heryawan sebagai Ketua Majelis Syuro PUI 2009-2014, Sabtu (26/12) malam. Sebelumnya, Ahmad Heryawan merupakan ketua umum PP PUI periode 2004-2009. Ahad (27/12) sore, 11 orang anggota Majelis Syuro yang dipimpin oleh Ahmad Heryawan itu akan menentukan calon Ketua Umum DPP PUI periode 2009-2014. Sebelum memilih calon Ketua Umum, ke-11 anggota Majelis Syuro diatas dipilih terlebih dahulu oleh peserta Muktamar XII PUI, Ahad (27/12) siang. Acara pemilihan berlangsung di Hotel Puri Khatulistiwa, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.

Dalam Muktamar itu, terpilih juga Imam Budiman sebagai Ketua Umum Pemuda Pusat PUI 2009-2014. demikian ungkap Humas Muktamar XII PUI, Jojo Sutisna yang juga merupakan Sekretaris Pemuda PUI Pimpinan Wilayah Jabar.

Sementara Ketua Umum Wanita Pusat PUI 2004-2009, Hj Mimi terpilih kembali menjadi Ketua Wanita Pusat PUI 2009-2014. Jojo menjelaskan, rangkaian kegiatan Muktamar PUI ke-12 akan ditutup dengan sesi pemilihan Ketua Umum PUI 2009-2014 Ahad (27/12) sore.

Menurut Jojo, telah muncul tiga nama yang akan menjadi calon Ketua Umum DPP PUI. Mereka adalah Sekjen yang juga PLT Ketua Umum PUI sebelumnya yaitu saudara Nazar Haris, kemudian mantan Ketua Umum Pemuda Pusat PUI yang juga anggota DPR RI Dede Nurhasan Zaidi, serta KH. Anwar Saleh, mantan anggota DPR RI.

MUKTAMAR XII PUI

2010-02-11T17:51:00.004+07:00

Dengan Tema: "Reaktualisasi Fungsi dan Peran PUI dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara". MUKTAMAR Persatuan Umat Islam (PUI) ke-12 jelang satu abad resmi dibuka oleh Menteri Agama Republik Indonesia Suryadarma Ali di Balairung IPDN Jatinangor Kabupaten Sumedang Jawa Barat. Jumat 25/12/2009. Acara ini juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan sekaligus sebagai Ketua Umum PUI. Ketua DPRD Jawa Barat Irfan Sukanegara dan dihadiri ribuan peserta dari perwakilan PUI seluruh Indonesia.Menteri Agama RI Suryadarma Ali menyatakan organisasi PUI memiliki fokus yang tepat dalam membebaskan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan dan telah dijawab oleh PUI dan ormas Islam dan lainnya dengan gerakan dakwah. Kebodohan dijawab dengan pendidikan, kemiskinan dijawab dengan kegiatan pemberdayaan ekonomi dan kegiatan sosial.

Lebih lanjut menteri menyatakan permasalahan umat semakin komplek, peran ormas Islam dalam memberdayakan umat sangat dibutuhkan. Pergerakan umat harus ditumbuhkan kembali dalam jaman yang berbeda Pendidikan umat harus diarahkan untuk menjadi generasi mandiri, dengan berjuang mengembangkan semangat kemandirian ekonomi.

Persoalan lain adalah revitalisasi dan reaktualisasi gerakan Islam sebagai benteng akidah dan pemahaman keagaman yang benar sesuai prinsip-prinsip Islam yang benar Ajaran yang tidak benar yang dilakukan segelintir orang yang merugikan umat harus ditanggulangi dengan dakwah ormas Islam.

Menteri agama juga minta agar PUI memberikan pikiran-pikiran untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Lembaga pendidikan umum 90 persen berstatus negeri sedangkan lembaga pendidikan agama dengan kondisi sebaliknya, 10 persen swasta 90 persen negeri. Hal ini

berdampak pembiayaan ke pendidikan agama sangat minim. “Pendidikan agama yang dikelola oleh swasta dan individu harus diapresiasi oleh pemerintah,” tegasnya.

Dalam hal anggaran departemen agama tahun 2004 sebesar 6 T sekarang 27 T kira-kira sebesar 23 T untuk pendidikan agama. Hal ini harus dibarengi dengan peningkatan kualitas pendidikan agama, maka perlu partisipasi ormas llsam dalam reaktualisasi fungsi peran PUI dalam kehidupan berbangsa “PUI harus ramai dalam prestasi melayani umat, bukan ramai saat muktamar saja,” imbuhnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Umat Islam (PUI) Ahmad Heryawan menyatakan hampir 20 persen penduduk Indonesia berada di Jawa Barat. Menyelesaikan masalah di Jawa Barat berarti turut menyelesaikan seperlima masalah Indonesia.

Lebih lanjut Heryawan menyatakan lima hal yang diperlukan untuk pilar perbaikan. Pertama birokrasi yang bersih dan melayani, kedua masyarakat politik yang otonom dalam memperjuangan kepentingan rakyat dan pro umat, tertib hukum, kelembagaan ekonomi yang mense-jaherkan masyarakat dan kelima pengembangan masyarakat madani (civil society).

“Peran ormas islam dalam mewujudkan masyarakat madani dalam mengajarkan tentang agama, kehidupan dan moralitas disinilah peran ormas islam.Ormas Islam harus mendapat perhatian pemerintah,” ujarnya.

Muktamar yang dikhususkan untuk memilih formatur baru Ketua Dewan Syuro dan Ketua Umum ini dihadiri lebih dari 3000 kader PUI yang merupakah perwakilan 25 Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Daerah (PD) PUI serta Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Daerah (PD) Pemuda dan Wanita PUI se-Indonesia. (Indo Pos).*

SBY BERIKAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL

2009-11-09T14:59:00.008+07:00

detik.com; Senin 9 November 2009

JAKARTA; Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Senin (9/11), menganugerahkan gelar pahlawan nasional, bintang mahaputera adipradana dan sejumlah bintang tanda kehormatan lainnya. Penganugerahan tersebut berlangsung di Istana Negara.

Salah satu yang mendapat Bintang mahaputera Adi Pradana adalah almarhum KH. Ahmad Sanusi, yang merupakan tokoh pendiri ormas Persatuan Ummat Islam (PUI).

Jika melihat kiprah KH. Ahmad Sanusi di negeri ini tidak perlu diragukan lagi karena beliau adalah pelopor sistem klasikal di kelas, pendiri Pesantren Gunung Puyuh Sukabumi, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), penulis tafsir Alquran dalam Bahasa Sunda, dan lain-lain.

Oleh karena itu memang sudah sepantasnya beliau mendapatkan gelar dan bintang kehormatan tersebut, tentunya dengan tanpa mengurangi keikhlasan beliau dalam berjuang demi kepentingan agama, bangsa dan negera. Penghargaan ini adalah bentuk apresiasi pemerintah terhadap perjuangan dari para pahlawan negeri ini.

Tahun lalu Presiden SBY telah memberikan Gelar Pahlawan Nasional ini kepada tokoh pendiri PUI lainnya yaitu KH. Abdul Halim (tokoh asal Majalengka). Maka genap sudah, kedua tokoh pendiri Persatuan Ummat Islam (PUI) telah menjadi pahlawan nasional. Tentunya hal ini merupakan kebanggaan sekaligus motivasi dan inspirasi bagi kader-kader PUI.

PUI INGIN TINGKATKAN PERAN SOSIAL

2009-11-05T18:03:00.000+07:00

Republika; Kamis, 05 November 2009

BANDUNG; Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Umat Islam (PUI), Ahmad Heryawan, menginginkan ormas yang dipimpinnya itu terus memiliki peran nyata di dalam masyarakat. Ia menekankan perlunya peningkatan peran sosial dan ekonomi PUI.

''Sudah saatnya, PUI dikenal di masyarakat melalui gerakan sosial dan ekonominya,'' kata Heryawan di Bandung, kemarin. Ia menambahkan, saat ini lembaga pengelola zakat lebih bernilai di mata masyarakat dibandingkan ormas.

Sebab, jelas Heryawan, lembaga zakat lebih nyata perannya dalam membantu masyarakat. Namun, ia juga menegaskan, tak hanya gerakan sosial dan ekonomi yang ingin ditingkatkan PUI, tapi sektor pendidikan yang selama ini digarap PUI juga harus terus dijalankan.

Heryawan mengatakan, PUI memang selama ini fokus di bidang pendidikan. Namun, saat itu, kata dia, PUI melebarkan peran yang dimainkannya, yaitu dalam bidang sosial dan ekonomi. Ia memiliki alasan kuat, mengapa PUI mesti menguatkan perannya di bidang sosial.

Menurut Heryawan, banyak peran sosial yang saat ini diabaikan ormas Islam. ''Kami optimistis, bila ormas Islam mengambil peran itu, akan lebih bisa diterima masyarakat. Dengan demikian, ormas Islam kembali menjadi gerbong kekuatan masyarakat,'' katanya.
Heryawan menegaskan pula, kiprah ekonomi PUI di dalam masyarakat juga merupakan hal yang penting. Sebab, kata dia, akan ada cerita yang berbeda jika persoalan ekonomi bangsa bisa dituntaskan melalui campur tangan ormas Islam, yang membawa misi dakwah.

Tentu jika ormas Islam ikut serta dalam menyelesaikan masalah ekonomi di dalam masyarakat, jelas Heryawan, bangsa ini akan lebih sejahtera dan berkeadilan. ''Warga PUI diharapkan mampu menyatukan pandangan dalam mengoptimalkan peran di dalam masyarakat,'' katanya.

Menurut Heryawan, telah lama PUI memainkan perannya dalam bidang pendidikan dan dakwah. Ini terbukti dengan ribuan lembaga pendidikan yang dimiliki PUI dari tingkat raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah, hingga perguruan tinggi.

Dengan kenyataan ini, kata Heryawan, PUI telah memiliki modal besar sejak ormas ini lahir di Bogor pada 5 April 1952. Kini, PUI juga telah menyebar ke sejumlah wilayah. PUI ada di DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan Yogyakarta.Selain itu, ungkap Heryawan, PUI juga memiliki kepengurusan di luar Jawa, yaitu di Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Aceh, Riau, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, Heryawan mengungkapkan bahwa telah terjadi regenerasi di dalam tubuh PUI. Dalam kepengurusannya yang akan berakhir pada Desember 2009, sejumlah perbaikan dan regenerasi telah ia upayakan. Ia berharap PUI akan lebih baik. Pada akhir tahun ini juga, jelas Heryawan, akan diselenggarakan PUI untuk membentuk kepengurusan baru periode 2009-2014. sandy ed:ferry

MENUMBUHKAN KESAHAJAAN DI BULAN RAMADHAN

2009-11-05T17:36:00.001+07:00

Republika; Senin, 24 Agustus 2009

Hidup sederhana bukanlah hal yang asing bagi Gubernur Jabar, H Ahmad Heryawan Lc. Pria kelahiran Sukabumi, 19 Juni 1966 itu tidak dibesarkan dari keluarga kaya. Saat duduk di bangku sekolah pun, Heryawan seperti layaknya kebanyakan anak yang tumbuh di kampung. Dia cukup berjalan kaki untuk menuju sekolah.Namun, kesederhaannya itu pula yang mampu mengantarkan Heryawan menjadi orang nomor satu di Provinsi Jabar. Dari kecil, dia memang tekun dalam meniti ilmu agama. Luasnya wawasan keislaman membuat dirinya dipercaya menjadi ketua umum Persatuan Umat Islam (PUI).Begitu tumbuh dewasa, jalan dakwah menjadi bagian dari hidupnya.

Terlebih lagi, saat mengemban amanat sebagai gubernur Jabar, tanggung jawab Heryawan untuk menerapkan nilai agama kian bertambah. Sejak menjadi rakyat biasa hingga mengemban jabatan gubernur, nilai agama tetap menjadi landasan penting dalam perjalanan hidupnya.Sebagai pemuka agama, tidak puas rasanya bila tidak membagikan wawasan dan pengalamannya terhadap umat secara luas. Tak terkecuali di Bulan Suci Ramadhan 1430 Hijriah, berbagi ilmu merupakan bagian dari ladang amal yang sangat digemarinya. Salah satu pesan moral yang dianggap perlu untuk disampaikannya kepada masyarakat adalah terkait dengan pola hidup bersahaja.Heryawan menyebutkan, aktivitas kerap membuat umat kurang menyadari keniscayaan tentang bumi yang terus berputar. Kata dia, sejarah peradaban senantiasa bergerak, sekali pun sebagian manusia sedang terlelap. Kini, roda waktu berputar mengantarkan umat manusia bertemu dengan bulan yang penuh hikmah, yakni Ramadhan.Salah satu hikmah Ramadan yang sangat sesuai dengan kondisi kehidupan bangsa Indonesia saat ini, sebut Heryawan, adalah inspirasi tentang kebersahajaan...

BEASISWA KE UNIVERSITAS ISLAM MADINAH

2009-11-05T17:33:00.001+07:00

Menuntut ilmu agama dari sumbernya adalah sebuah kebutuhan yang semakin mendesak seiring dengan semakin jauhnya umat Islam dari ajaran agama mereka. Kerajaan Saudi Arabia yang dikenal dengan gerakan pemurnian ajaran Islam menjadi tujuan banyak pencari ilmu dari semua penjuru jagat. Keberadaan kota Makkah dan Madinah yang merupakan titik tolak dakwah Islam dan selalu identik dengan ulama juga ikut berperan dalam hal ini.

Universitas Islam Madinah (UIM) bisa menjadi salah satu pilihan bagi para pemuda yang haus akan ilmu agama yang murni, juga para orang tua yang memimpikan ada di antara keturunan mereka yang Allah angkat derajatnya dengan ilmu agama. Apalagi, ternyata UIM membuka pintu lebar-lebar bagi para pemuda Islam untuk meraih beasiswa.

SEKILAS TENTANG UNIVERSITAS ISLAM MADINAH

Universitas Islam Madinah (al-Jami'ah al-Islamiyyah bil Madinah al-Munawwarah) didirikan pada tanggal 25-3-1381 H (6-9-1961), yaitu pada masa pemerintahan Raja Su'ud bin Abdul Aziz Alu Su'ud.

Rektor pertamanya adalah Syaikh Muhammad bin Ibrahim (Mufti Kerajaan Saudi Arabia), kemudian Syaikh Abdul Aziz Bin Baz (Mufti Kerajaan Saudi Arabia), dan saat ini dipimpin oleh Prof. Dr. Muhammad bin Ali al-'Uqla.

Kurikulumnya digodok oleh para ulama terkemuka dunia Islam, dan saat ini memiliki lima fakultas, yaitu:

1. Fakultas Syariah.
2. Fakultas Dakwah dan Ushuluddin.
3. Fakultas Quran dan Dirasat Islamiyyah.
4. Fakultas Hadits dan Dirasat Islamiyyah.
5. Fakultas Bahasa Arab.

UIM juga membawahi tiga sekolah setingkat SMP dan tiga sekolah setingkat SMA. Menurut buletin Akhbarul Jami'ah, UIM merencanakan untuk merintis fakultas ilmu-ilmu umum dan membuka kampus khusus mahasiswi.

Universitas Islam Madinah merupakan hadiah dari pemerintah Kerajaan Saudi Arabia untuk para pemuda Islam di seluruh penjuru dunia. Hingga tahun 1429 H (2008 M), universitas ini telah meluluskan 20.385 sarjana S1 dari 147 negara, 74 %-nya dari luar Saudi, serta 968 master dan 621 doktor, 47 %-nya dari luar Saudi. Untuk Indonesia secara khusus, UIM telah menelurkan 828 sarjana S1, 19 master, dan 8 doktor.

BENTUK BEASISWA

Bentuk beasiswa yang ditawarkan adalah menyelesaikan program S1 tanpa dipungut biaya. Bagi yang belum siap bisa mengikuti program bahasa 1-2 tahun, dan bagi yang berminat, terbuka kesempatan untuk meneruskan hingga program S3. Disamping itu, ada banyak fasilitas yang diberikan kepada mahasiswa yang diterima, antara lain:

1. Kesempatan tinggal di tanah haram dan belajar kepada ulama Haramain.
2. Kesempatan menjalankan ibadah haji dan umrah.
3. Tiket keberangkatan dari negara asal sampai Madinah.
4. Tiket PP ke negara asal setiap liburan akhir tahun.
5. Mukafaah (tunjangan bulanan) yang cukup, sehingga bisa lepas dari tanggungan orang tua.
6. Badal kutub (tunjangan pembelian kitab) setiap tahun.
7. Badal imtiyaz (insentif untuk peraih predikat mumtaz/cum laude) setiap tahun.
8. Badal thiba'ah (tunjangan pencetakan tesis dan desertasi)
9. Asrama yang nyaman dan kondusif.
10. Pelayanan kesehatan di rumah sakit kampus.
11. Transportasi antar jemput dari kampus ke Masjid Nabawi setiap hari

PROSEDUR PENGAJUAN BEASISWA

Ada tiga cara yang bisa ditempuh untuk mengajukan permohonan beasiswa, yaitu:

1. Muqabalah (interview langsung).
Cara ini bisa dilakukan di dua tempat:
- Kampus Universitas Islam Madinah.
- Tempat penyelenggaraan daurah tahunan di Indonesia.
Sejak 2003, daurah tahunan ini tidak diselenggarakan lagi, dan insyaallah mulai tahun ini akan diadakan lagi. Informasi daurah di Indonesia tahun ini bisa diperoleh secara tidak resmi di: http://serambimadinah.com/ atau http://muslim.or.id/

2. Murasalah, yaitu dengan mengirim berkas yang diperlukan ke:

عمادة القبول والتسجيل، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ص. ب. 170، المملكة العربية السعودية.

atau: Deanship of Admission and Registration, Islamic University of Madinah, PO Box 170, Kingdom of Saudi Arabia.

3. Pendaftaran online, di: http://www.iu.edu.sa/iu_web/content.aspx?id=814

PERSYARATAN UMUM

1. Beragama Islam dan berkelakuan baik.
2. Komitmen mentaati aturan UIM.
3. Sehat jasmani.
4. Lulus ujian atau muqabalah yang dilakukan pihak UIM.
5. Memiliki ijazah dari sekolah negeri atau swasta yang mendapat akreditasi (mu'adalah) dari UIM. Berarti, ijazah dari sekolah negeri di Indonesia tidak perlu akreditasi.
6. Siap belajar sepenuhnya.
7. Memenuhi setiap persyaratan yang mungkin ditentukan UIM saat mengajukan permohonan beasiswa.

PERSYARATAN MASUK PROGRAM S1

1. Memiliki ijazah SMA atau sederajat.
2. Usia ijazah tidak lebih dari 5 tahun.
3. Tidak pernah drop out (DO) dari universitas lain karena sebab akademis atau hukuman.
4. Usia pemohon beasiswa tidak lebih dari 25 tahun.
5. Peminat Fakultas Quran harus memiliki hafalan 30 juz.

BERKAS YANG DIPERLUKAN

1. Ijazah.
2. Daftar nilai ijazah / rapor tahun terakhir.
3. Syahadah husn sirah wa suluk (surat keterangan berkelakuan baik), diutamakan dari sekolah asal. SKCK dari kepolisian juga bisa dipakai.
4. Akte kelahiran dari instansi terkait.
5. Surat keterangan sehat dari penyakit menular, dikeluarkan oleh instansi resmi.
6. 6 lembar pasfoto ukuran 4 x 6.
7. Tazkiyah (rekomendasi) dari dari 1 lembaga keislaman di negara asal, atau dari 2 tokoh agama yang dikenal, berisi keterangan komitmen menjalankan kewajiban agama dan berpegang kepada adab-adab Islam.

* Catatan: Saat pengajuan permohonan beasiswa, cukup dengan menyerahkan fotokopi berkas yang diperlukan. Diwajibkan menyertakan fotokopi paspor dan visa bagi yang datang langsung ke kampus UIM, dan diutamakan menyertakan fotokopi paspor bagi yang lain.

BEASISWA DI UNVERSITAS LAIN DI SAUDI ARABIA

Terbuka pula kesempatan mendapat beasiswa dari universitas-universitas berikut:

1. Universitas Ummul Qura di Makkah.
Program yang bisa diikuti adalah program S1 ilmu agama. Kesempatan meneruskan hingga jenjang S3 juga terbuka. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi: http://www.uqu.edu.sa/

2. Universitas Islam Imam Muhammad bin Su'ud di Riyadh (universitas Islam terbesar dan induk LIPIA Jakarta).
Program yang ditawarkan pasca sarjana ilmu agama. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi: http://www.imamu.edu.sa/

3. Universitas King Saud di Riyadh (universitas terbesar).
Anda bisa mengikuti program S1 dan pasca sarjana ilmu agama, serta pasca sarjana ilmu umum. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi: http://www.ksu.edu.sa/

4. Universitas King Fahd di Dahran.
Program yang ditawarkan adalah pasca sarjana ilmu umum. Untuk informasi lebih lengkap, kunjungi: http://www.kfupm.edu.sa/

Selesai ditulis di Madinah, 9 Sya'ban 1430 H oleh Ust. Anas Burhanuddin, mahasiswa kandidat Doktor di Universitas Islam Madinah.

Sumber :

http://serambimadinah.com/index.php?option=com_content&view=article&id=70:beasiswa-di-universitas-islam-madinah&catid=45:info
http://iu.edu.sa/albumgallery.aspx

PUI PEDULI BENCANA ALAM

2009-10-07T13:37:00.001+07:00

Kepedulian PUI pada saat bencana alam Jawa Barat

BEASISWA 8 MINGGU STUDI KE AS UNTUK MAHASISWA S1

2009-10-05T16:40:00.000+07:00

Indonesian International Education Foundation memberikan kesempatan bagi para mahasiswa S-1 untuk mendaftarkan beasiswa fullfounding ke Amerika Serikat (AS) selama 8 minggu melalui Indonesia English Language Study Program (IELSP).

Tujuan dari program beasiswa ini adalah untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa Indonesia di bidang bahasa Inggris, terutama skill kemampuan bahasa akademik. Selain itu, program IELSP ini juga akan memberikan kesempatan besar kepada para mahasiswa untuk mengenal dan mempelajari lebih jauh mengenai masyarakat dan kebudayaan AS.

Syarat utamanya, pemohon beasiswa berusia 19 sampai 24 tahun dan sedang duduk di tingkat tiga atau semester lima dari berbagai program studi. Selain itu, peserta juga harus memiliki pengalaman organisasi dan memiliki nilai TOEFL ITP minimal 450.

Batas waktu pendaftaran program ini diberikan sampai 12 November 2009 mendatang. Pendaftaran bisa dikirimkan ke Indonesian International Education Foundation (IIEF) di alamat: Menara Imperium Lt 28 Suite B Jalan HR Rasuna Said Kav 1, Kuningan, Jakarta Selatan 12980. Formulir pendaftaran dan syarat-syarat lainnya bisa dilihat dan di download di sini: www.iief.or.id/index.php.

PD PUI KOTA BEKASI GELAR BAKSOS RAMADHAN 1430 H.

2009-09-10T14:25:00.002+07:00

Rabu|09 September 2009

Bekasi; Bertempat di tiga kecamatan Kota Bekasi, kecamatan Pondok Gede, Jatiasih dan Bekasi Selatan, PD PUI Kota Bekasi mengelar Bakti Sosial (Baksos Ramadhan 1430 H.) dengan melakukan pemberian bingkisan atau paket sembako kepada para dhu'afa.

Dalam sambutannya Sekertaris Umum PD PUI Kota Bekasi menyebutkan bahwa kegiatan ini adalah salah satu rangkaian dari agenda kegiatan PD PUI Kota Bekasi di bulan ramadhan tahun ini; yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas ibadah, menumbuhkan kepedulian sosial antar sesama, dan silaturahim untuk menciptakan ukhuwah, karena ini merupakan visi Persatuan Ummat Islam (PUI) kedepan.

Dan Insyaallah kegiatan Baksos seperti ini akan kami jadikan agenda rutin pada bulan ramadhan setiap tahunnya (demikian ungkap sekum PD PUI Kota Bekasi ketika membuka acara)

MENGAPA ORANG BAIK BERTINDAK BURUK

2009-09-10T11:26:00.002+07:00

Oleh Mukhamad Najib (Wasekjen PP PUI) | Rabu, 09/09/2009 | 07:25 WIB.

Dalam bukunya “Tyranny of the Bottom Line”, Ralph W. Estes menceritakan tentang fenomena banyaknya orang baik yang bertindak buruk. Awalnya Ralph mempertanyakan “Why Good People Do Bad Things”. Kemudian berdasarkan hasil penelitiannya di berbagai perusahaan dia menemukan bahwa tyranny of the bottom line telah menyeret banyak orang baik untuk melakukan hal buruk. Apa saja yang termasuk dalam tyranny of the bottom line ini?

Dalam konteks perusahaan, Ralph menyebutkan tekanan untuk mencari profit yang sebesar-besarnya telah menyebabkan perusahaan kehilangan kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosialnya dalam melindungi konsumen, memberikan produk terbaik yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, mengembangkan pekerja-pekerjanya dan membuat mereka sejahtera, serta turut menjaga lingkungannya. Orang-orang baik di perusahaan, orang-orang pintar, orang-orang ahli seakan kehilangan semua kemampuan, kebaikan, kejujuran, dan keahliannya dibawah tekanan pemilik modal yang menginginkan keuntungan sebesar-besarnya. Malah yang terjadi sebaliknya, dimana orang-orang pintar berusaha melegitimasi tindakan-tindakan tidak terpujinya dengan kepintarannya berargumentasi.

Tekanan untuk mencari profit sebesar-besarnya telah menjadi tyranny yang membuat orang pintar tak berdaya dan membuat orang baik bertindak buruk. Tentu kita bisa melihat banyak contoh dimana tyranny ini begitu luar biasa merusak akal sehat manusia. Dokter-dokter di rumah sakit misalnya, tentu mereka faham betul bagaimana seharusnya menangani pasien dengan baik. Nilai-nilai kemanusiaan yang mereka miliki, sumpah profesi yang telah mereka jalani, tentu mendorong mereka untuk berbuat yang terbaik bagi pasien. Namun tekanan pemilik rumah sakit seringkali menyebabkan dokter kehilangan nurani. Ibu hamil tua yang tidak seharusnya disesar malah disesar, pasien miskin sulit dilayani, bahkan mereka yang sekarat dibiarkan tetap merintih sebelum ada orang yang bisa menggaransi bagaimana keuangannya nanti.

Guru-guru faham betul misinya sebagai pendidik. Namun tekanan-tekanan sekolah, maupun tekanan-tekanan ekonomi keluarga telah memaksanya melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali berlawanan dengan tugas dan tanggung jawab seorang pendidik. Mereka tahu bahwa memberikan contekan saat ujian adalah tindakan kecurangan yang tidak hanya melanggar hukum, melainkan juga telah merusak semua ajaran kejujuran yang telah ditanamkan sebelumnya. Tapi tyranny bernama reputasi sekolah, tekanan kepala sekolah, ataupun tekanan kepala dinas telah memaksa mereka bertindak melawan nilai-nilai kejujuran yang diajarkannya sendiri.

Para birokrat faham betul mengenai doktrin-doktrin pelayanan terhadap masyarakat. Sumpah jabatan saat mereka diangkat maupun pada setiap kenaikan pangkat sangat jelas menuntut komitmen mereka untuk mengabdi dan mendahulukan kepentingan orang banyak. Namun dorongan untuk mencari kekayaan pribadi lewat jalur birokrasi telah menyebabkan mutu layanan publik berantakan. Ketika datang ke instansi pemerintah, rakyat merasa mereka tidak sedang berhadapan dengan para pelayannya melainkan berhadapan dengan para penghisap yang harus diwaspadai dan disiasati. Kalau tidak ada urusan yang memaksa rasanya mereka lebih memilih untuk tidak kembali. Bahkan jika urusannya bisa dialihkan, rakyat memilih mengalihkan urusannya kepada pihak ketiga untuk berhadapan dengan birokrasi.

Da’i-da’i sangat faham mengenai tugas da’wah mereka dalam mendidik dan mencerahkan ummat, memberikan pegangan hidup berlandaskan Al-Qur’an dan Sunnah secara konsisten dan konsekuen. Namun saat pemilihan presiden kemarin kita menyaksikan tidak sedikit da’i yang mencari-cari alasan keberfihakan yang tidak sesuai dengan tuntunan syar’i hanya semata-mata tekanan kursi dan materi. Ummat dibuat bingung, karena doktrin yang mereka terima selama ini mengarahkan mereka untuk memilih pemimpin yang paling beriman dan bertakwa diantara alternatif yang ada. Tiba-tiba doktrin ini seperti dibatalkan dengan alasan “politik”. Pemimpin yang relatif lebih Islami tidak dipilih, sementara pemimpin yang percaya sihir malah diperjuangkan sampai “mati”. Kita melihat ayat-ayat Qur’an seperti diperjualbelikan dengan harga yang murah sekali. Tyranny of the bottom line bernama kursi dan materi tanpa sadar telah memaksa Da’i yang seharusnya melakukan pencerahan malah melakukan pembodohan terhadap ummat.

Tyranny of the bottom line sesungguhnya bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan pada siapa saja. Tyranny ini muncul akibat manusia terjebak pada kepentingan-kepentingan jangka pendeknya. Mungkin banyak juga diantara kita yang rela mengorbankan masa depannya hanya untuk kepentingan sesaatnya, baik disadari maupun tidak. Situasi langka pilihan, keadaan mendesak, maupun keinginan cepat sukses seringkali mendorong kita memilih untuk menuntaskan semuanya hari ini, sehingga seakan-akan hari depan telah mati. Karena berlomba memenuhi kepentingan hari ini, banyak orang yang tidak peduli dengan prinsip, nilai, akal sehat, maupun hati nurani.

Tentu kita masih ingat bagaimana dulu mantan presiden Suharto berusaha mengembangkan lahan sejuta hektar diatas lahan gambut di Kalimantan. Saat itu banyak ahli-ahli tanah dan ahli-ahli pertanian yang menilai proyek tersebut sama sekali tidak feasible untuk dikerjakan. Namun proyek itu tetap berjalan, karena tidak sedikit ahli-ahli lain yang melegitimasi proyek ini. Akhirnya bangsa ini menyaksikan proyek lahan sejuta hektar hanya menjadi cerita yang menguras banyak biaya tanpa menghasilkan apa-apa. Tyranny of the bottom line telah memaksa para ahli bertindak buruk dengan menggunakan otoritas keahliannya untuk melegitimasi sebuah obsesi. Kejadian-kejadian seperti ini tentu masih terjadi sampai hari ini.

Islam sesungguhnya mengajarkan kita untuk menyeimbangkan antara pemenuhan kepentingan jangka pendek dengan pemenuhan kepentingan jangka panjang. Dalam Al Qur’an Allah swt mengatakan “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu berupa kebahagiaan akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”. (QS. Al Qashsash : 77).

Pada ayat diatas jelas Allah swt menganjurkan kepada kita untuk mengejar kepentingan jangka panjang, namun tidak boleh melupakan kepentingan jangka pendek. Kita harus mengejar masa depan tanpa harus melupakan hari ini. Kita tetap harus berusaha memenuhi kepentingan-kepentingan jangka pendek sebagai syarat memenuhi kepentingan jangka panjang. Namun tidak berarti kita harus terjebak pada kepentingan jangka pendek dan melupakan kepentingan jangka panjang. Allah swt mengatakan “Adapun orang yang melampaui batas, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. maka Sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya). Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka Sesungguhnya syurgalah tempat tinggal(nya).” (QS. an-Nazi’at: 37-41).

Mudah-mudahan kita tidak terjebak dalam tyranny yang menyebabkan orang baik bertindak buruk ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang selalu memilih kepentingan masa depan tanpa melupakan kepentingan-kepentingan hari ini. Amin.

UCAPAN TURUT BERDUKA

2009-09-08T11:30:00.008+07:00

Inalillahi Wa Ina Ilaihi Rooji'uun...

Kami Segenap Keluarga Besar PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)
Turut Berduka & Prihatin Atas Terjadinya Gempa di Tasikmalaya
Ciamis, Banjar, Garut, Cianjur, Sukabumi dan Sekitarnya.

Kepada keluarga korban gempa, semoga di berikan kesabaran dan ketabahan
dan kepada semua pihak yang ingin mengetahui Informasi & memberikan sumbangan/bantuan untuk korban gempa bisa disalurkan melalui Posko-Posko PUI.

PUI membuka POSKO TANGGAP DARURAT GEMPA di tiap lokasi gempa; karena bantuan dan do'a dari kita semua, sangat diharapkan sekali oleh saudara-saudara kita yang tertimpa musibah.

Foto-Foto Ekskulif Gempa Tasikmalaya

PW PUI DKI JAKARTA GELAR IFTOR JAMAI BERSAMA 1000 ANAK YATIM & DHU'AFA

2009-09-01T16:10:00.006+07:00

Jakarta; PW PUI DKI Jakarta akan mengelar Iftor Jama'i Bersama 1000 Anak Yatim dan Dhu'afa se-DKI Jakarta. Pada 05 September 2009 M. / 15 Ramadhan 1430 H. di Mesjid Raya Al-Inabah Pancoran Barat Jakarta Selatan; acara tersebut akan dihadiri oleh selebritis dan para pejabat diantaranya; Dude Herlino (selebritis), Fauzi Bowo (gubernur DKI Jakarta), H. Ahmad Heryawan (ketu umum PP PUI) dan Kedubes Uni-Emirat.

Acara tersebut akan diisi oleh siraman rohani pengantar iftor oleh : Habib Nabil Fuad Al-Musawa (kakak kandung habib munzir al-musawa), dalam acara tersebut juga akan ada pemberian santunan kepada 1000 anak yatim dan dhu'afa berupa bingkisan paket lebaran.

MA'LUMAT PP PUI

2009-09-01T16:07:00.001+07:00

Bismillahirrahmanirahim

PIMPINAN PUSAT PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

Tentang :
PENETAPAN AWAL RAMADHAN dan IDUL FITRI 1 SYAWAL 1430 H.

Berdasarkan dalil-dalil dan hasil hisab, Badan Hisab dan Rukyat Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (PUI) serta merujuk kepada berbagai macam sistem hisab yang ada maka dengan ini Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (PUI) menyampaikan maklumat sebagai berikut :

1. Awal Ramadhan 1430 H.
• Ijtima' (akhir Sya'ban) menjelang Ramadhan 1430 H. jatuh pada hari Kamis
tanggal 20 Agustus 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1430 H. sekitar
pukul 17.02 WIB.
• Tinggi hilal pada saat matahari terbenam (magrib) di seluruh wilayah Indonesia
masih di bawah ufuq, antara -30 10' sampai dengan -00 50'.
• Oleh karena itu tanggal 1 Ramadhan 1430 Hijriyah jatuh pada hari Sabtu tanggal
22 Agustus 2009 M.
• Untuk pelaksanaan Ibadah (1 Ramadhan) menunggu hasil sidang itsbat bersama,
yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

2. Awal Syawal/Idul Fitri 1430 H.
• Ijtima' (akhir Ramadhan) menjelang 1 Syawal 1430 Hijriyah jatuh pada hari Sabtu
19 September 2009 M. bertepatan dengan tanggal 29 Ramadhan 1430 H. sekitar
pukul 01.44 WIB.
• Tinggi hilal pada saat matahari terbenam (magrib) di seluruh wilayah Indonesia
sudah berada di atas ufuq antara 30 40' sampai dengan 50 10'.
• Oleh karena itu 1 Syawal 1430 H. jatuh pada hari Ahad tanggal 20 September
2009 M.
• Penetapan Idul Fitri 1 Syawal 1430 H. menunggu hasil sidang itsbat bersama yang
dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Demikian maklumat ini kami sampaikan, untuk dijadikan pedoman bagi seluruh keluarga besar Pesatuan Ummat Islam (PUI) khususnya serta kaum muslimin dan muslimat pada umumnya dalam menghadapi bulan suci Ramadhan 1430 Hijriyah.

Jakarta, 26 Sya'ban 1430 H. / 17 Agustus 2009 M.

BADAN HISAB DAN RUKYAT PP PUI,

ttd.

K.H. Drs. Sulhan, MA.
Ketua

Mengetahui:
PIMPINAN PUSAT
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI),

ditandatangai oleh :

H.Iing Solihin Noorgiana sebagai Ketua I

H. Nazar Haris, MBA. sebagai Sekretaris Jendral

SAMBUT 100 TAHUN ORMAS PUI

2009-09-01T16:02:00.001+07:00

Dakwahkan Islam dengan Cinta

Jakarta, 22/07/2009 - Tanpa terasa, Persatuan Ummat Islam (PUI), Organisasi Masyarakat Ormas) terbesar di Jawa Barat, sudah berusia satu abad. Oleh karena itu, menurut Sekjen Pimpinan Wilayah PUI DKI Jakarta Nur Ihsan Zaidi, pada Desember 2009 ini PUI akan menggelar muktamarnya yang ke-12.

“Namun sebelum muktamar itu, pada tanggal 26 Juli ini kami akan menggelar acara untuk menyongsong seabad PUI di Graha Bhayangkara Bandung,” imbuh Zaidi.

Lebih lanjut Zaidi menekankan pentingnya berdakwah dengan cinta, seperti yang dipesankan KH Abdul Halim dan KH Ahmad Sanusi, dua pendiri PUI. “Sebagai jalan menuju keberhasilan dakwah, kita diperintahkan Allah untuk mempersiapkan faktor-faktor pendorong keberhasilan, khususnya kewajiban kita untuk menebarkan benih Islam dengan penuh cinta, bukan malah dengan teror dan menakut-nakuti orang seperti yang dilakukan oleh mereka yang paham keislamannya dangkal,” terangnya.

Zaidi menjelaskan, PUI sebagai Ormas pendidikan, sosial dan dakwah, terus menyiapkan generasi yang akan memikul perubahan. Oleh karena itu, Zaidi mengajak kepada seluruh jamaah dan warga PUI di Tanah Air dan di luar negeri untuk menyatukan tekad dan kehendak dalam menyambut pasca100 tahun PUI.(pui)

PUI AKAN BENAHI 1.474 MADRASAH DI JABAR

2009-09-01T16:01:00.000+07:00

Republika Minggu, 26 Juli 2009 pukul 15:37:00

BANDUNG--Setelah hampir 30 tahun tiarap karena kondisi politik, Persatuan Ummat Islam (PUI) akan membenahi organisasinya yang sudah berumur satu abad, yaitu dengan membenahi sumber daya manusianya. Salah satu caranya, dengan meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurut Ketua Pimpinan Wilayah Jabar, Djadja Djahari, kualiatas madrasah yang ada di Jabar belum cukup baik. Oleh karena itu, PUI akan berusaha untuk meningkatkan kualitas 1.474 madrasah dari mulai ibtidaiyah sampai ke perguruan tinggi.

''Beberapa madrasah yang kami miliki memang sudah ada yang berprestasi. Misalnya madrasah yang ada di Tasikmalaya dan Jatibarang-Indramayu. Tapi, secara keseluruhan madrasah yang ada belum terdengar gaungnya,'' ujar Djadja kepada wartawan, usai acara Peringatan Seabad PUI, Ahad (26/7).

Menurut Djadja, pihaknya tidak mungkin dalam waktu singkat menjadikan 1.474 madrasah itu menjadi sekolah unggulan. Oleh karena itu, sebagai langkah awal PUI memiliki target akan membuat satu madrasah unggulan di semua kabupaten/kota yang ada di Jabar untuk semua jenjang.

Dalam waktu tiga tahun, sambung dia, di 26 kabupaten/kota di Jawa Barat akan ada madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah dan aliyah unggulan. Untuk perguruan tinggi, yang dimiliki PUI hanya di Ciamis dan Sukabumi. ''Selain karena kondisi politik, belum berkualitasnya madrasah yang dimiliki PUI karena masalah anggaran,'' katanya.

Untuk organisasi PUI sendiri, kata Djadja, pihaknya akan membangun kembali organisasi setelah 10 tahun yang lalu kurang bagus. Pembenahan itu, kata dia, mulai dilakukan awal tahun 2008. Hasilnya, dalam jangka waktu satu tahun PUI berhasil menambah 250 cabang baru. Dari 100 cabang, menjadi 350 cabang. "Cabang yang kami dirikan itu, pengurus PUI di setiap kecamatan,'' ujar Djadja.

Menurut Ketua PP PUI, Ahmad Heryawan, pihaknya akan mengadakan pembaharuan. Yaitu, mengembalikan pemahaman keagamaan pada pemahaman islam yang dipahami oleh pendahulu islam. Islam yang sesungguhnya, kata dia, memiliki pemahaman mendamaikan masyarakat, mengangkat masyarakat dari keterpurukan pada kesejahteraan. ''Pemahaman yang sahih dan benar seperti itu,'' tegas Heryawan.

Menyoroti masalah teroris yang melakukan pengeboman, Heryawan mengatakan, perilaku tersebut tidak menyelesaikan masalah dan itu bukan pemahaman islam yang benar. Pemahaman islam yang benar, bisa memberdayakan masayarkat.

Adanya razia ke pesantren-pesantren, Heryawan meminta semua pihak agar tidak bersikap terlalu berlebihan. Kalau ada razia, sepanjang semua pihak baik itu masyarakat maupun aparat menyikapinya tidak berlebihan, tidak menjadi masalah. ''Pesantren di Jabar, tidak perlu dirazia karena aman,'' tegas Heryawan.

PUI SAMBUT ULTAH KE-SEABAD-NYA

2009-09-01T16:00:00.005+07:00

Tak terasa, kehadiran Majlis Ilmi pada 1911 di Majalengka yang menjadi cikal bakal berdirinya Persatuan Ummat Islam (PUI), salah satu ormas Islam terbesar di Jawa Barat telah memasuki usia satu abad. Kiprah dan peran PUI dan tokoh-tokoh pendirinya selama masa-masa merebut kemerdekaan RI telah nyata dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Jawa Barat. Tidak mengherankan, bila pendiri PUI KH Abdul Halim, ulama pituin Sunda dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Menurut Ketua Umum PP PUI H Ahmad Heryawan Lc, dalam siaran persnya yang diterima RAKA, Jumat (24/7), kehadiran ulama selalu diperlukan pada setiap zamannya. Kenyataan ini tambah Gubernur Jawa Barat ini, bahwa bukan hanya dalam rangka perubahan sosial, ulama berperan penting bagi bangsa Indonesia. "Bahkan sejak masa kemerdekaan kita sudah mengakui, ulama memiliki peran heroik dalam menggelorakan semangat perjuangan melawan penjajah," ungkap Heryawan.

PUI lahir sebagai hasil fusi (penyatuan) dua organisasi besar yakni Perikatan Ummat Islam (PUI) pimpinan KH Abdul Halim yang berpusat di Majalengka dan Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) pimpinan KH Ahmad Sanusi yang berpusat di Sukabumi.
Kedua ulama besar itu mendeklarasikan Persatuan Ummat Islam (PUI) di Bogor pada 5 April 1952. Ormas hasil fusi ini kemudian melakukan kegiatannya di sejumlah bidang, yaitu pendidikan, sosial, kesehatan masyarakat, ekonomi dan dakwah. Bahkan ormas ini sekarang telah merintis kegiatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek).

Sejak awal berdiri, PUI mengampanyekan arti pentingnya persatuan dan kesatuan antara sesama umat (wahdatul ummah) dan antar komponen masyarakat Indonesia. Ketua PP Pemuda PUI yang juga Ketua Panitia 'Menyongsong Satu Abad PUI' Nur Hasan Zaidi mengungkapkan, memasuki usianya yang ke-100 ini, akan menjadi momentum bagi Ormas Islam terbesar di Jawa Barat ini untuk tetap melakukan introspeksi sekaligus mendesain ulang peran yang lebih tepat dengan semangat zaman demi kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia satu abad ke depan, khususnya kiprahnya di bidang pendidikan.

Lembaga pendidikan yang dimiliki PUI itu mulai tingkat Raudlatul Athfal (RA/TK), Madrasah Ibtidaiyah dan yang sederajat, Madrasah Tsanawiyah atau SLTP, dan Madrasah Aliyah atau SLTA sampai Perguruan Tinggi. "PUI akan terus memantapkan perannya khususnya dalam upaya pencerdasan bangsa. Saat ini, PUI memiliki lebih dari 2000 sekolah di seluruh Indonesia dan 1.400 di antaranya berada di Jawa Barat" jelas Nur Hasan.

Nur Hasan, yang juga caleg terpilih DPR RI dari PKS ini menjelaskan, saat ini anggota PUI tersebar di seluruh Nusantara seperti di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Aceh, Riau, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan dan Bali.

Dalam rangka mensyukuri nikmat-Nya, PUI akan menggelar acara 'Menyongsong Satu Abad PUI' yang akan dilaksanakan pada Ahad, 26 Juli 2009 di Graha Bhayangkara, Jalan Cicendo No. 329 Bandung. Orasi "Menyongsong Satu Abad PUI" akan disampaikan oleh H Ahmad Heryawan Lc, Ketua Umum PUI yang juga Gubernur Jawa Barat. (eko)

JELANG SEABAD PUI TETAP BERINTROSPEKSI

2009-09-01T15:59:00.000+07:00

KOMPAS Jumat, 24 Juli 2009 | 18:17 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com — Kehadiran Majlis Ilmi pada tahun 1911 di Majalengka menjadi cikal bakal berdirinya Persatuan Umat Islam (PUI). Organisasi masyarakat Islam itu akan menjadikan usianya yang menjelang 100 tahun sebagai momentum untuk tetap berintrospeksi.

Ketua Pengurus Pusat Pemuda PUI Nur Hasan Zaidi di Bandung, Jumat (24/7), mengatakan, usia hampir satu abad sekaligus dijadikan titik untuk mendesain ulang peran yang lebih tepat dengan semangat demi kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang pendidikan.

Saat ini, PUI memiliki lebih dari 2.000 sekolah di Indonesia dan 1.400 di antaranya berada di Jawa Barat. Lembaga pendidikan yang dimiliki PUI, mulai raudlatu l athfal atau taman kanak-kanak, madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar, madrasah tsanawiyah atau sekolah menengah pertama, madrasah aliyah atau sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi.

Anggota PUI tersebar di Indonesia, seperti Jabar, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.

PUI HARUS FOKUS BERDAYAKAN MASYARAKAT

2009-09-01T15:48:00.000+07:00

KOMPAS Senin, 27 Juli 2009 | 14:28 WIB

BANDUNG, KOMPAS - Menyongsong usia satu abad pada 2011, organisasi kemasyarakatan Persatuan Ummat Islam (PUI) menghadapi tantangan kaderisasi dan peningkatan jaringan. Ormas yang berbasis massa di Jawa Barat itu juga dituntut memperkuat peran sosial berupa pendampingan dan pemberdayaan masyarakat.

Hal itu dikatakan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) PUI Ahmad Heryawan, Minggu (26/7), seusai menghadiri acara peringatan HUT fusi ke-57 PUI yang sekaligus untuk menyongsong usia seabad PUI di Graha Bhayangkara, Bandung

"PUI ke depan harus berperan sesuai dengan pemahaman keislaman yang benar, yakni dengan memberikan kedamaian dan memberdayakan masyarakat," kata Heryawan.

Persoalan masyarakat masa kini menjadi tantangan bagi seluruh kader PUI. Masalah kemiskinan harus dijawab dengan peningkatan kesejahteraan. Adapun kebodohan harus diperangi melalui pendidikan.

"Persoalan kemanusiaan tidak bisa selesai dengan tindak kekerasan, seperti peledakan bom. Teror tidak bisa menyelesaikan persoalan. Hal itu juga bukan pemahaman Islam yang benar," kata Heryawan yang juga Gubernur Jawa Barat ini.

Ketua Pimpinan Wilayah PUI Jabar Djadja Djahari menambahkan, peran pendampingan dan pemberdayaan akan ditingkatkan melalui penambahan lembaga pendidikan serta pimpinan cabang di seluruh Indonesia. "Untuk di Jabar saja saat ini PUI telah memiliki 350 cabang dari dua tahun lalu yang hanya 100 cabang," katanya.

Adapun jumlah sekolah yang dimiliki PUI mulai tingkat raudatul atfal (TK), madrasah ibtidaiyah (SD), madrasah tsanawiyah (SMP), madrasah aliyah (SMA) hingga perguruan tinggi lebih dari 2.000 unit. "Sekitar 1.474 sekolah di antaranya terdapat di Jabar," ujar Djadja. Ia mengakui, belum banyak prestasi yang dihasilkan oleh sekolah dan lembaga pendidikan lain milik PUI. Hal itu disebabkan keterbatasan sumber daya manusia dan kondisi sosial politik yang represif.

"PUI selama lebih 30 tahun ini tiarap di masa Orde Baru. Tidak mudah untuk mengembangkan cabang dan dakwah sehingga kegiatan pun masih banyak terbatas di Jabar, yang memang merupakan basis massa PUI," ujarnya.

Menilik dari awal berdirinya, PUI memiliki keterikatan historis yang kuat dengan Jabar. Berdirinya Majelisul Ilmi pada 1911 di Majalengka mengawali pendirian Perikatan Oemat Islam (POI) yang dipimpin Abdul Halim.

Pada 5 April 1952 POI Abdul Halim itu melakukan fusi dengan Persatuan Ummat Islam Indonesia pimpinan Ahmad Sanusi yang berpusat di Sukabumi. Kedua ulama itu mendeklarasikan PUI di Bogor.

Gerakan amaliah

Hingga 2009 jumlah anggota dan kader PUI di Jabar sekitar 2,5 juta orang. Untuk kaderisasi, PUI Jabar menargetkan merekrut 1.000 kader per tahun.

Ketua PP Pemuda PUI Nurhasan Zaidi mengatakan, tahun 2014 adalah momentum bagi generasi muda untuk memimpin negeri ini. "PUI tidak boleh ketinggalan momentum sehingga kaderisasi akan dimulai dengan meningkatkan gerakan amaliah," ujarnya.

Heryawan disebut Zaidi sebagai contoh sukses gerakan amaliah. "Meskipun beliau (Heryawan) relatif tidak dikenal di media dibandingkan dua calon gubernur lainnya, gerakan amaliah yang mengakar di akar rumput justru membuatnya menang," katanya.

MENDORONG KIPRAH PUI KE TINGKAT NASIONAL

2009-09-01T15:39:00.000+07:00

REPUBLIKA Minggu, 26 Juli 2009 pukul 01:54:00

Peringatan satu abad ini diharapkan makin mempertegas peran PUI dalam mengembangkan kemaslahatan umat.

JAKARTA--Rangkaian kegiatan untuk memperingati satu abad Persatuan Umat Islam (PUI) mulai bergulir. Hari ini, Ahad (26/7), organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut akan menggelar acara bertajuk Menyongsong Satu Abad PUI di Grha Bhayangkara, Jl Cicendo No 329, Bandung.

Ketua Umum PUI yang juga Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, berkesempatan menyampaikan orasi dalam kegiatan tersebut. Dalam acara ini, PUI memberi tempat yang istimewa terhadap peran ulama dalam membangun bangsa.

Menurut Heryawan, kehadiran ulama selalu diperlukan pada setiap zamannya. Bukan hanya berkontribusi dalam perubahan sosial, dia menilai, ulama juga berperan penting bagi bangsa Indonesia. ''Bahkan, sejak masa kemerdekaan, kita sudah mengakui ulama memiliki peran heroik dalam menggelorakan semangat perjuangan melawan penjajah,'' kata Heryawan.

Dalam kunjungannya ke kantor Republika, Jumat (24/7), Heryawan mengungkapkan, saat ini PUI juga ikut ambil peran dalam menyukseskan pendidikan masyarakat. ''Saat ini, PUI memiliki 1.500 sekolah,'' jelasnya. Dan, sebagian besar sekolah milik PUI itu, kata dia, merupakan pendidikan madrasah ibtidaiyah (SD) dan diniyah.

Selama ini, ujar Heryawan, PUI lebih banyak berperan di wilayah Jawa Barat. Di masa mendatang, dia berharap organisasi tersebut bisa berperan di wilayah yang lebih luas. Momentum peringatan satu abad ini diharapkannya bisa mendorong PUI untuk bisa berkiprah di tingkat nasional.

Peringatan satu abad PUI ini didasarkan pada kehadiran Majelis Ilmi pada 1911 di Majalengka. Lembaga tersebut menjadi cikal bakal berdirinya PUI.

Ketua Panitia Peringatan Satu Abad PUI, Nurhasan Zaidi, mengungkapkan, kiprah dan peran PUI serta tokoh-tokoh pendirinya selama perjuangan untuk merebut kemerdekaan RI telah nyata dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Pendiri PUI, KH Abdul Halim, yang juga ulama pituin Sunda pun telah dinobatkan sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono.

Nurhasan menjelaskan, PUI merupakan organisasi yang lahir dari hasil fusi (penyatuan) dua organisasi besar, yakni Perserikatan Umat Islam (PUI) dan Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII). Perserikatan Umat Islam berpusat di Majalengka yang dipimpin KH Abdul Halim. Sedangkan, PUII dipimpin KH Ahmad Sanusi dan berpusat di Sukabumi. Kedua ulama besar itu mendeklarasikan Persatuan Umat Islam (PUI) di Bogor pada 5 April 1952.

Ormas hasil fusi ini, tutur dia, kemudian menjalankan kegiatannya di berbagai bidang, seperti pendidikan, sosial, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan dakwah. ''Bahkan, ormas ini sekarang telah merintis kegiatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek),'' ungkap dia.

Sejak awal berdiri, kata Nurhasan, PUI mengampanyekan arti pentingnya persatuan dan kesatuan antara sesama umat (wihdatul ummah) dan antarkomponen masyarakat Indonesia.

Nurhasan yang juga ketua umum Pemuda PUI ini menambahkan, di usianya yang ke-100 ini, PUI akan menggiatkan introspeksi sekaligus mendesain ulang perannya sesuai dengan semangat zaman. Langkah tersebut dinilainya penting untuk memberi kemaslahatan umat Islam dan bangsa Indonesia dalam satu abad ke depan, khususnya di bidang pendidikan.

Saat ini, tambahnya, PUI sebenarnya sudah memiliki anggota yang tersebar di seluruh nusantara. Dia mengungkapkan, PUI sudah memiliki anggota di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Sumatra Selatan, serta Sumatra Utara. Sebagian anggota PUI ada juga yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam, Riau, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.

Namun demikian, Nurhasan mengakui bahwa saat ini nama PUI lebih terdengar sebagai ormas lokal Jawa Barat. Karena itu, dia menilai, langkah untuk membentuk citra PUI sebagai ormas yang bersifat nasional menjadi memiliki makna yang sangat penting dalam peringatan satu abad ini.

PUI Unjuk Rasa Tuntut Pembubaran Ahmadiyah

2009-09-01T15:22:00.001+07:00

Jakarta, (Pakuan).- Sejumlah organisasi massa Islam menuntut pembubaran adanya aliran Ahmadiyah. Selain itu, ribuan orang yang tergabung dalam Persatuan Umat Islam (PUI), ikut berunjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, kemarin.

Sedangkan masjid Ahmadiyah di kawasan Petojo, Jakpus, nampak sepi dan ditutup bagi umum, menyusul tindakan anarkis akhir-akhir ini terhadap aliran tersebut.

Tempat ibadah itu hanya sesekali dibuka yakni menjelang salat lima waktu. Sementara pihak Ahmadiyah mengaku menyerahkan sepenuhnya pengamanan mereka kepada polisi.

Sementara itu, sedikitnya puluhan anggota Kepolisian Sektor Metro Gambir berjaga-jaga di tempat itu.

Bahkan pagi tadi pengamanan ditambah dengan 60 patroli motor dari Kepolisian Resor Jakpus untuk mengantisipasi isu akan adanya aksi massa.

Selain di Jakarta, Ahmadiyah juga memiliki pengikut yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia.

PUI Jabar Serukan Boikot Produk Amerika

2009-09-01T15:20:00.000+07:00

Jumat, 02/01/2009 14:20 WIB

Bandung - Persatuan Umat Islam (PUI) Jabar menyatakan mengutuk serangan militer Israel ke Palestina sebagai bentuk aksi terorisme. Ketua Umum PUI Jabar Jaja Jahari, mengancam akan menggelar aksi pemboikotan di Jabar terhadap produk-produk asal Amerika Serikat, karena PUI menilai Amerika berada di belakang agresi militer tersebut.

"Perlu adanya kekompokan untuk mengutuk gerakan Israel itu, bentuk nyatanya adalah dengan memboikot produk-produk asal Amerika," ujar Jaja kepada detikbandung, Jumat (2/1/2009).
�
Aksi tersebut, imbuhnya, rencananya akan dilakukan dalam waktu dekat di minggu ini. "Kita belum putuskan kapan, tapi dalam waktu dekat Minggu ini," kata Jaja.

Aksi ini dilakukan untuk membuktikan bahwa tanpa mengkonsumsi produk Amerika, masyarakat masih tetap bisa menggunakan produk-produk non Amerika. "Dengan memboikot produk-produk Amerika bisa dirasakan bahwa Amerika tergantung juga dengan negara-negara lain," tegas Jeje.

Jeje mengakui aksi serupa yang pernah digelar pihaknya terkait dengan aksi penyerangan Israel ke Palestina beberapa tahun lalu sempat mengalami kegagalan untuk memboikot produk-produk Amerika.

"Perlu adanya komitmen diantara kita semua dalam aksi yang akan digelar nanti," imbaunya.

Adapun aksi boikot produk Amerika PUI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut serta di dalamnya. "Bukan saja muslim tapi juga non muslim diharapkan bisa turut serta, karena ini terkait dengan kemanusiaan.

Jeje menilai agresi Israel merupakan bentuk serangan teroris terhadap warga-warga sipil Palestina. PUI menilia serangan tersebut juga merupakan bentuk pelanggaran HAM dimana bukan saja tempat ibadah namun juga pihak sipil menjadi korban agresi zionis Israel.

PP PUI: Pemerintah Wajib Bubarkan Ahmadiyah

2009-09-01T15:18:00.000+07:00

Tuntutan terhadap pembubaran Ahmadiyah sebagai sebuah gerakan harus direalisasikan segera oleh pemerintah, karena di berbagai daerah Ahmadiyah nyata-nyata tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah. “Sudah cukup waktu dan alasan bagi pemerintah untuk membubarkan gerakan Ahmadiyah, mereka telah diberi waktu untuk membuktikan bahwa ajarannya sesuai dengan ajaran Islam namun mereka tidak bisa” demikian diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR Ma’mur Hasanuddin saat menerima kunjungan dari Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (PP PUI) di ruang kerjanya di gedung DPR senayan hari ini (16/06).

Ma’mur mengatakan bahwa memang Indonesia bukan Negara agama, namun segala bentuk penodaan terhadap agama sama sekali tidak dibenarkan. Ini bukan hanya berlaku bagi agama Islam, tapi juga bagi agama lainnya. Tuntutan ormas-ormas Islam di berbagai daerah akan terus meluas jika pemerintah tidak segera menindak tegas penistaan agama oleh kelompok Ahmadiyah. Menurutnya cara paling sederhana adalah Ahmadiyah mendeklarasikan diri sebagai agama yang terpisah dari Islam.”Ahmadiyah di Pakistan diakui sebagai agama yang terpisah dari Islam, seharusnya Ahmadiyah di Indonesia juga mau melakukan itu, kecuali jika mereka memang ada motif untuk merusak Islam”, jelas politisi PKS ini.

Pada kesempatan tersebut juga PP PUI menyampaikan maklumat yang meminta agar Ahmadiyah segera dibubarkan, bukan hanya secara organisasi namun juga secara gerakan. Maklumat yang ditandatangi oleh Sekretaris Jenderal PP PUI, Nazar Haris, meminta agar ummat Islam waspada terhadap bahaya laten Ahmadiyah yang dapat merusak aqidah. “Ahmadiyah adalah gerakan yang sengaja diciptakan oleh Inggris untuk memecah belah ummat dan menistakan Islam, oleh karenanya Ahmadiyah sesungguhnya merupakan bahaya laten yang harus diwaspadai”, ujar Nazar.

Menerima Maklumat dari PP PUI, Ma’mur sangat sepakat, dan berjanji akan menindaklanjuti. “isi maklumat memperkuat tuntutan yang selama ini disuarakan oleh ummat Islam, saya setuju kalau Ahmadiyah dianggap sebagai bahaya laten yang dapat merusak aqidah ummat”, jelasnya.

PUI Ajak Umat Islam Bangkit dari Keterpurukan

2009-09-01T15:06:00.002+07:00

JAKARTA - Persatuan Ummat Islam (PUI) mengajak seluruh umat Islam untuk menjadikan seabad kebangkitan nasional ini sebagai momentum untuk memerangi kebodohan, kemiskinan, dan keterbelakangan. Ketua Dewan Pakar PUI, Prof Hidayat Syarief, menegaskan umat Islam sebagai mayoritas perlu terus meningkatkan kualitasnya agar bangsa Indonesia bisa kembali bangkit dari keterpurukan.

Karena sesungguhnya Peran umat Islam dalam kebangkitan bangsa Indonesia 100 tahun lalu begitu besar. Tokoh-tokoh Islam sungguh sangat besar kontribusinya dalam mendirikan bangsa ini,ujar Hidayat dalam kunjungannya ke Republika, Jumat (25/7). Hidayat berharap momentum seabad kebangkitan nasional dapat menggugah kesadaran baru umat Islam untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Wakil Ketua Dewan Pakar PUI, Prof Didin S Damanhuri, menegaskan umat Islam perlu bangkit dari keterpurukan ekonomi. Oleh karena itu, papar Didin, peringatan seabad kebangkitan nasional harus menjadi momentum bagi umat Islam untuk menjadi kekuatan ekonomi nasional. Selama ini, secara posisi umat Islam secara ekonomi memang masih kurang menggembirakan.

PUI sebagai Ormas Islam ketiga di Tanah Air berencana untuk menggelar simposium Islam dan Kebangkitan Nasional. Simposium sehari yang akan digelar akhir Mei di Jakarta itu akan mengusung tema 'Menebar Rahmat Mewujudkan Kesejahteraan'. ''Simposium ini digelar dengan tujuan untuk mewujudkan satu tekad bersama menjalin silaturahim dan persaudaraan guna memerangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan menuju kehidupan masyarakat yang maju, modern, dan berperadaban,'' ungkap Wakil Ketua Pelaksana Simposium, Iwan Riswandi.

Simposium yang akan dihadiri warga PUI dari berbagai wilayah dan daerah se-Indonesia, Ormas Islam, serta cendekiawan Muslim, akan menampilkan tokoh-tokoh Islam dan nasional, seperti Prof Syafi'i Ma'arif, Adi Sasono, Sri Mulyani, Prof Azyumardi Azra, Prof Jimly Ashshidiqie, Fachri Ali, KH Hasyim Muzadi, Prof Din Syamsudin, serta Prof Komaruddin Hidayat.

''Dengan simposium ini kita harapkan PUI juga akan bangkit kembali," imbuh Hidayat. PUI merupakan Ormas Islam yang lahir pada 5 April 1952 di kota Bogor. PUI lahir sebagai hasil fusi dua organisasi besar kala itu, yakni Perikatan Ummat Islam (PUI) pimpinan KH Abdul Halim, yang berpusat di Majalengka dengan Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) pimpinan KH Ahmad Sanusi, yang berpusat di Sukabumi.

Ormas hasil fusi ini melakukan kegiatannya di sejumlah bidang, yaitu pendidikan, sosial, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan dakwah. Bahkan, ormas ini sekarang telah merintis kegiatan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). ''Saat ini, PUI memiliki lebih dari 2.000 sekolah di seluruh Indonesia dan sebanyak 1.400 sekolah di antaranya berada di Jawa Barat,'' kata Ketua PP Pemuda PUI, Nur Hasan Zaidi.

Lembaga pendidikan yang dimiliki PUI itu mulai tingkat Raudlatul Athfal (RA), madrasah ibtidaiyah dan yang sederajat, madrasah tsanawiyah atau SLTP, dan madrasah aliyah atau SLTA sampai tingkat perguruan tinggi. Saat ini, Pimpinan Pusat PUI dipimpin Ustadz Ahmad Heryawan yang baru saja terpilih menjadi gubernur Jawa Barat. Heryawan merupakan tokoh Islam pertama di Jawa Barat yang menjadi gubernur.

PUI memiliki heterogenitas anggota yang tersebar di berbagai provinsi, seperti Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Lampung, Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Aceh, Riau, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali.

MI PUI Dermayu Sabet Enam Piala

2009-09-01T15:05:00.000+07:00

INDRAMAYU - Madrasah Ibtidaiyyah (MI) PUI Dermayu meraih prestasi membanggakan. Salahsatu madrasah/sekolah tingkat dasar dalam naungan Yayasan PUI Cabang Sindang beralamat di Jl Ismail 6, Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, berhasil menyabet 6 piala pada saat mengikuti lomba Seven’s Game III se-Jabar, Banten dan DKI Jakarta yang dilaksanakan di SMPN 7 Bekasi.

“Pada perlombaan tersebut, kami memboyong 6 buah piala. Tentunya pestasi yang mengangkat nama baik Indramayu pada umumnya dan MI PUI Dermayu sendiri,” ujar Heri, pembina Gudep Pramuka, Selasa (10/3). Pada perlombaan tersebut, MI PUI mengikuti senam pramuka, smart scouting challenge (SSC), mengerjakan 100 soal dengan materi akademik, kepramukaan, dan pengetahuan umum populer dan busana pahlawan.

Dari ajang tersebut, MI PUI Dermayu meraih piala juara 1 (Pa) dan 3 (Pi) lomba senam pramuka, juara 2 (Pi) dan 3 (Pa) lomba SSC, serta juara 2 (Pi) dan harapan I (Pa) lomba busana pahlawan. “Persaingan yang ketat dari kontestan lainnya tak menyurutkan tekad kami. Ini semua juga berkat dukungan Kepala Madrasah Ibu Wurjaningsih, para wali murid, serta kegigihan pembina-pembina pramuka serta guru dalam melatih siswa-siswinya. Semoga prestasi ini dapat terus memacu kamu untuk berprestasi dalam ajang selanjutnya,” tegasnya.

KH. Ahmad Sanusi Diusulkan Jadi Pahlawan

2009-08-27T14:33:00.000+07:00

PR Jum'at, 13 Maret 2009 , 00:08:00

BANDUNG, (PRLM).- Pengurus Wilayah (PW) Persatuan Umat Islam (PUI) Jabar mengusulkan salah seorang pendiri PUI, KH. Ahmad Sanusi, sebagai pahlawan nasional.

"Tahun lalu pemerintah sudah mengakomodasi pendiri PUI lainnya, KH. Abdul Halim, sebagai pahlawan nasional," kata Ketua PUI Jabar, KH. Djadja Djahari, di ruang kerjanya, Kamis (13/3).

Menurut Djadja, KH. Ahmad Sanusi pernah diusulkan sebagai pahlawan nasional, namun usaha itu belum berhasil.

"Perjuangan Kiai Sanusi tidak perlu diragukan lagi karena pelopor sistem klasikal di kelas, pendiri Pesantren Gunung Puyuh Sukabumi, anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), penulis tafsir Alquran dalam Bahasa Sunda, dan lain-lain. Rencananya pada Jumat (13/3) di Kota Sukabumi akan digelar seminar perjuangan KH. Ahmad Sanusi dihadiri Gubernur Jabar H. Ahmad Heryawan dan sejarawan Jabar seperti Prof. Dr. Nina Lubis," katanya.

KH. Abdul Halim Digelari Pahlawan Nasional

2009-08-27T14:30:00.000+07:00

JAKARTA, (PR).-

Pemerintah RI menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional dan Bintang Mahaputera Adipradana kepada tiga putra terbaik bangsa, salah satunya adalah putra Jawa Barat, K.H. Abdul Halim (alm.). Gelar yang sama diberikan kepada mantan Perdana Menteri RI Dr. Mohammad Natsir (alm.) dan Soetomo atau Bung Tomo (alm.). Penganugerahan diberikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat (7/11).

K.H. Abdul Halim merupakan Ketua Persatuan Umat Islam (PUI) I yang didirikan tahun 1952. Tokoh kelahiran Majalengka, Jawa Barat, 26 Juni 1887 itu sangat berjasa dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia.

K.H. Abdul Halim mendirikan organisasi Hayatul Qulub tahun 1912. Organisasi ini bertujuan untuk membantu petani dan pedagang pribumi dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang Cina yang mendapat kemudahan dari pemerintah Belanda.

Pada tahun 1917, K.H. Abdul Halim pun mendirikan Persjarikatan Oelama. Selain itu, Abdul Halim juga pernah diangkat sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara.

Pada saat Belanda melancarkan Agresi Militer II tahun 1948, K.H. Abdul Halim aktif membantu kebutuhan logistik bagi pasukan TNI dan para gerilyawan.

Residen Cirebon pun pernah mengangkat K.H. Abdul Halim sebagai Bupati Majalengka. K.H. Abdul Halim juga banyak meninggalkan karya tulis maupun buku-buku. Adapun beberapa buku yang ditulisnya itu antara lain Da`wat Al-mal, Tarich Islam, Neratja Hidoep, Risalat, Ijtima`iyyat wa`ILahuha, Kitab 262 Hadist Indonesia, Tafsir Juz `Amma, dan Cooperasi dalam Islam.

Guru Besar Unpad Prof. Hj. Nina Herlina Lubis mengatakan, pengusulan K.H. Abdul Halim sebagai Pahlawan Nasional dilakukan oleh Masyarakat Sejarah Indonesia Cabang Jawa Barat (MSI Jabar). MSI Jabar pun bekerja sama dengan ormas PUI Jabar yang dipimpin Djadja Djahari.

"Alhamdulillah, setelah melalui perjuangan panjang, salah seorang tokoh asal Jabar akhirnya dianugerahi gelar Pahlawan Nasional," kata Nina Herlina di Istana Negara, kemarin.

Ucapan syukur pun dilontarkan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan yang mengatakan, "K.H. Abdul Halim layak diberi gelar Pahlawan Nasional karena jasa-jasanya yang sangat besar dalam berjuang maupun mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia."

Ahmad Heryawan mengharapkan agar semua pihak tidak mempersoalkan pemerintah yang baru saat ini memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada K.H. Abdul Halim.

Gubernur Jabar mengatakan, Pemprov Jabar berencana mengabadikan nama pahlawan itu sebagai nama jalan di Jabar.

"Kami punya rencana bahwa nama jalan tidak hanya nama pulau atau kota, tetapi nama pahlawan, sehingga akan lebih dikenal oleh generasi muda dan patut dijadikan suri teladan," kata Gubernur di Istana Negara, saat menghadiri penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tersebut.

Informasi

2009-05-26T07:54:00.001+07:00

Lomba Majalah Dinding Siswa SMP

Senin, 25 Mei 2009

Plaza Parahyangan akan menggelar lomba majalah dinding (mading) bagi siswa SMP se-Kota Bandung, Sabtu (30/5) pukul 12.30 di lantai 4 Gedung Plaza Parahyangan, Jln. Dalem Kaum Bandung, Kegiatan tersebut digelar dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas).

Peserta berkelompok dan tidak dikenakan biaya.

Sumber Pikiran Rakyat

Informasi

2009-05-26T07:19:00.000+07:00

Diklat Guru Tingkat Internasional 2009

Senin, 25 Mei 2009

Yayasan Global Bina Generasi bekerja sama dengan STKIP Pasundan mengadakan pendidikan dan latihan (Diklat) Guru Tingkat Internasional 2009 untuk dosen & guru sekolah/Madrasah se-Indonesia.

Acara yang bertema "Menjawab Tantangan Guru/Dosen di Era Globalisasi" tersebut digelar pada Sabtu dan Minggu (6 - 7/6) di Gd. LEC Cimahi. Akan hadir praktisi pendidikan dari Singapura. Pendaftaran s.d. 5 Juni 2009. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi Novi-Ria (022 - 92253506) dan Yuda ( 0817420933 ).

Informasi

2009-05-26T07:10:00.002+07:00

Perayaan Hardiknas 2009 Habiskan Rp 2 Miliar

Senin, 25 Mei 2009

BANDUNG, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan penghargaan Satya Lencana Pendidikan kepada 14 orang pendidik pada puncak perayaan Hardiknas 2009 di Sabuga, ITB, Kota Bandung, Selasa (26/5). Anggaran untuk perayaan Hardiknas 2009 itu sendiri habiskan Rp 2 miliar. Penghargaan tertinggi di bidang pendidikan itu untuk delapan orang kepala sekolah, empat guru yang bertugas di daerah terpencil, serta dua orang petugas pengawas pendidikan.

"Penerima penghargaan berasal dari beberapa daerah di Indonesia," kata Koordinator Humas Panitia Hardiknas 2009, Ismunandar, di Bandung, Senin (25/5). Rencananya, peringatan Hardiknas itu akan dihadiri oleh Mendiknas Bambang Sudibyo, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Rektor Perguruan Tinggi se-indonesia, Muspida Jabar, serta para tokoh pendidikan nasional.

Selain menyerahkan Satya Lencana Pendidikan, Presiden juga akan menyerahkan medali emas kepada 55 orang pemenang Olimpiade Pendidikan Tingkat Internasional 2009 serta penghargaan World Class University yakni UI, UGM, dan ITB.

Presiden juga akan menyerahkan beasiswa kepada santri berprestasi di tiga kabupaten/kota, penyerahan piagam penghargaan Adi Bahasa serta penyerahan penghargaan pembangunan Madrasah Bertaraf Internasional. Penghargaan untuk madrasah internasional itu akan diberikan kepada bupati/wali kota di Kabupaten/Kota Indramayu, Pekalongan, Bedagai Serdang, Batam, Dumai, Padang Pariaman, Musi Banyuasin, Tanah Laut, Paser, Maros, Lombok, dan Palu.

"Penghargaan Adi Bahasa akan diberikan kepada tiga provinsi yakni Jatim, Sumbar, dan Sulawesi Tenggara," kata Ismunandar.

Habiskan Rp 2 miliar

Peringatan Hardiknas 2009 tahun ini bertema "Pendidikan Sains, Teknologi dan Seni; Menjamin Pembangunan Berkelanjutan dan Meningkatkan Daya Saing Bangsa". Acara inti akan ditandai dengan peluncuran Peta Bahasa Indonesia, oratorium "Sang Kereta Pengatikan" oleh tim sendratari STSI Bandung, serta puncaknya penyampaian amanat presiden.

Kegiatan Hardiknas 2009 yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 2 miliar itu juga dimeriahkan dengan Pameran Gelar Produk Hasil Karya Anak Bangsa, Festival Seni Budaya Rakyat Jabar, serta seminar pendidikan. Pameran Produk Hasil Karya Anak Bangsa menampilkan 50 kios karya enam PTN, PTS, SMK, SMA, serta BUMN dan lain-lainnya," kata Ismunandar.

Khusus terkait oratorium "Sang Kereta Pangatikan", yang digarap oleh mahasiswa STSI, akan menjadi pergelaran sendratari kolosal melibatkan 150 orang penari dan 40 orang nayaga.

"Intinya menggambarkan peranan pendidikan dalam menyiapkan generasi masa depan," tambah Ismunandar.

Informasi

2009-05-26T07:08:00.001+07:00

GURU HARUS BERANI BILANG AKU BISA

JAKARTA, KOMPAS.com- Sebanyak 1.500-1.600 guru TK dan SD di delapan kota di Indonesia akan menerima pelatihan untuk memotivasi para pendidik itu supaya selalu siap mendidik generasi penerus bangsa dengan cara yang terbaik dalam kondisi apapun.

Para guru itu ditantang untuk selalu menjadi guru yang siap mengatakan "Aku Bisa" saat menjalankan tugas mengajar bagi siswa dalam situasi krisis sekalipun

Armanto Sutedjo, Manajer Pemasaran Kuark International, di Jakarta, Senin (25/5), mengatakan, program pelatihan guru yang sudah berlangsung di Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Jakarta, serta menyusul di Bandung, Medan, Pekanbaru dan Makassar, terselenggara atas dukungan dan kerjasama dari Kalbe Nutritional.

Tema yang diangkat adalah "A Key to Effective Teaching for Platinum Generation", di mana dalam situasi yang sedang dilanda krisis, guru tetap harus punya semangat "Aku Bisa" untuk mengajar anak didik mereka dengan baik dan bertanggungjawab.

Lewat program tanggung jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) perusahaan dari Kalbe Nutrional yang berjudul Aku Bisa, selanjutnya guru-guru ini diharapkan dapat membawa semangat Aku Bisa ini di dalam mengajar termasuk menerapkan pembekalan yang sudah ada.

Informasi

2009-05-26T07:03:00.004+07:00

PENDIDIKAN DI INDONESIA BELUM SEIMBANG

senin, 25 Mei 2009

BANDUNG, KOMPAS.com - Pendidikan di Indonesia, pada praktiknya belum mendukung upaya penciptaan insan-insan kreatif. Sekolah saat ini masih menitikberatkan pada hal-hal yang sifatnya eksak atau aspek intelektualitas saja. Kreativitas tidak dihidupkan dalam banyak mata pelajaran, kecuali seni dan estetika. Demikian salah satu pokok persoalan yang mencuat di dalam Diskusi Pemikiran Institut Teknologi Bandung tentang Industri Kreatif yang diadakan Majelis Guru Besar ITB, Senin (25/5). Hasil dari diskusi ini dan berbagai pemikiran para pakar dan praktisi di ITB ini kemudian akan dituangkan di dalam buku tentang industri kreatif.

Persoalan industri kreatif di sektor hulu ini disoroti guru besar Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB Primadi Tabrani. Ia mengatakan, dalam kurikulum pendidikan saat ini, kreativitas tidak banyak disebut, bahkan belum diberi ruang cukup. Secara turun temurun, pendidikan lebih mementingkan rasio dan hapalan. Siswa sekarang pun di drill (dipaksa) untuk hanya mementingkan mata pelajaran eksak.

"Di MIPA (Matematika dan IPA), aturannya dibuat ketat dan seragam mulai dari aksioma sampai alogaritma. Tidak ada ruang untuk pemikiran alternatif yang di dalamnya menguji kreativitas dan imajinasi," ucapnya.

Menurutnya, proses belajar yang baik bukan mengumpulkan pengetahuan sejak TK-SMA seperti kecenderungan terjadi saat ini.

"Akibatnya saat di SMA, memori sudah penuh. Karena ada ulangan, belajar mati-matian, masih ada yang bisa menembus memori. Tapi, pada saat sama, akan ada yang dikeluarkan. Ya, tidak lain, memori yang tidak bermutu, hapalan," ucapnya.

Pendidikan yang ideal, ucapnya, adalah menuntun anak untuk bisa memecahkan masalah dengan cara mereka masing-masing. Sehingga, bisa tumbuh kreativitas.

"Kalau pendidikan kita tidak banyak memberi ruang kreatif, maka di masa depan, kita akan banyak kekurangan insan-insan kreatif untuk mendukung tumbuhnya industri kreatif," ucapnya.

Mudah-mudahan pula tidak terwujud moto : bangsa yang tidak kreatif akan terlindas sejarah, kritiknya.

Mesti dibenahi

Wakil Ketua Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Indonesia (MIKTI) Andreas Pariyanto sangat menyayangkan kondisi ini. Pendidikan di Indonesia belum memberikan kesempatan yang sama untuk anak mengembangkan kemampuan otak kiri (intelegensia) dan otak kanan (kemampuan seni, imjainasi dan kreativitas). Ini mesti segera dibenahi. "Pendidikan mesti sama-sama memberi ruang berkembangnya otak kiri dan kanan seperti anak-anak di masa kecil," ujarnya.

Pengamat budaya dari ITB Yasraf Amir Piliang mengatakan, macetnya kreativitas bisa disebabkan banyak faktor, baik kebiasaan individual atau sebaliknya terlalu kolektif, pengetahuan yang minim, atau lingkungan sosial dan kultur yang tidak mendukung.

Dari sekian banyak faktor, ia menekankan pentingnya faktor lingkungan atau komunitas. Amir meyakini, keberhasilan industri kreatif lebih ditentukan masyarakat atau komunitasnya, ketimbang individu-individu yang brilian.

Informasi

2009-05-26T06:57:00.005+07:00

GURU "HARUS" KREATIF MANFAATKAN BARANG BEKAS

Senin, 25 Mei 2009

MEDAN, KOMPAS.com — Kertas karton, tutup botol, plastik, kotak korek api, serta berbagai bahan bekas lain yang selama ini dibuang karena dianggap tidak bermanfaat ternyata bisa dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar. Hal tersebut diutarakan oleh Kepala Pusat Sumber Belajar dan Teknologi Kependidikan dan Sumber Kurikulum (PSBTK-SK) Universitas Negeri (USU), Medan, Sumatera Utara, Dr Binari Manurung, MSi, di Medan, Senin (25/5).

Binari mengatakan, banyak upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia mulai tingkat TK hingga perguruan tinggi. Upaya tersebut mulai dari melengkapi sarana dan prasarana sekolah seperti laboratorium, menatar para guru, memberikan beasiswa pada siswa dan guru, sampai peningkatan peranan orangtua dalam membenahi sekolah lewat komite sekolah.

Cara lain tidak kalah pentingnya adalah mengoptimalkan penggunaan media pendidikan dalam kegiatan pembelajaran. Hal itu diyakini Binari dapat meningkatkan mutu pendidikan.

"Dengan penggunaan media tersebut, pesan yang disampaikan oleh pendidik dapat lebih mudah dimengerti atau dipahami oleh peserta didik," kata Binari. Dia menambahkan, salah satu media pembelajaran yang dapat dipakai agar dapat meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan memanfaatkan berbagai barang bekas yang perlu lebih dioptimalkan.

Hanya saja, kata Binari, untuk lebih mengoptimalkan media pembelajaran dari barang bekas tersebut dibutuhkan kreativitas dan keinginan para pendidik untuk mencari, menemukan, dan mengembangkannya.

"Di sinilah dibutuhkan kreativitas guru untuk menciptakannya. Berbekal pengalamannya selama ini sebagai tenaga pendidik, hal itu tentunya tidaklah begitu sulit," katanya.

18 model aneka barang bekas

Menurut Binari, media yang dapat digunakan untuk membantu siswa dalam memahami materi pelajaran tidaklah harus yang modern, mahal, dan buatan pabrik. Media sederhana dan murah terbuat dari bahan bekas atau sisa pakai yang ada dan tersedia di lingkungan masing-masing pun bisa dimanfaatkan.

"Paling tidak sedikitnya ada 18 model dari aneka barang bekas sisa pakai itu yang dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar," katanya. Sebutlah, Binari mencontohkan, botol, gelas plastik, dan kantong plastik yang dapat digunakan sebagai pengganti peralatan laboratorium. Alat-alat tersebut bisa digunakan sebagai alat percobaan atau praktikum yang mudah dan murah.

Tutup botol bekas, misalnya, baik yang terbuat dari plastik maupun logam dari berbagai ukuran dan warna dapat digunakan untuk klasifikasi jenis. Dengan bahan bekas sisa ini, tambah Binari, peserta didik dapat dilatih dalam menggolong-golongkan benda menurut ukuran dan warnanya.

Begitu juga dengan bola lampu bekas yang dapat dipakai untuk penunjukan pemuaian zat cair. Caranya, isi penuh bola lampu tersebut dengan air, lalu tutup bola lampu dengan gabus berlubang. Masukkan pipet bekas ke dalam lubang gabus tersebut. Alhasil, bila bola lampu dipanaskan di atas api, seketika akan terlihat air naik melalui pipa pengisap tersebut.

Bahkan, jelas Binari, masih banyak contoh lain pemanfaatan barang bekas untuk proses belajar mengajar. Batang arang baterai, karton tempat telur, tusuk gigi atau bola plastik, misalnya.

"Kemauan dari guru untuk mencari model-model lain sangat dibutuhkan hingga di masa mendatang, sehingga lebih banyak lagi media pembelajaran dari bahan bekas yang bisa dimanfaatkan," katanya.

Opini

2009-05-26T06:43:00.001+07:00

UN Bukan Ukuran Keberhasilan Pendidikan

Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Prof, Dr. Z. Mawardi Effendi, M. Pd, mengisyaratkan agar pemerintah tidak menjadikan Ujian Nasional (UN) sebagai satu indikator menilai keberhasilan pendidikan suatu daerah, karena sejauh ini ujian tersebut hanya menilai kemampuan intelektual saja, bagian kecil dari aspek pendidikan.

UN jangan dijadikan satu indikator keberhasilan, karena ruang lingkup pendidikan tersebut sangat luas, katanya di Padang, Selasa (22/4).

Rektor UNP mengungkapkan hal tersebut, terkait banyaknya pemerintah daerah yang menjadikan UN sebagai satu indikator keberhasilan pendidikan.

Dia menyebutkan, pendidikan secara keseluruhan meliputi empat aspek, yakni intelektual yang bisa diukur melalui UN, spiritual, emosional dan kinestetik atau jasmani.

Sejauh ini, UN hanya bisa mengukur satu aspek saja dalam pendidikan saja, yakni intelektual, sedangkan indikator keberhasilan pendidikan lainnya tidak bisa dipantau.

"Selama ini yang diuji dalam UN tersebut hanya intelektual saja dan melupakan aspek pendidikan lainnya," katanya.

Padahal, kenyataannya hakekat pendidikan itu sangat luas, tidak hanya keberhasilan dan nilai tinggi ketika UN, namun yang paling penting adalah perubahan perilaku dan emosional yang bagus dari peserta didik.

"Kita tentu tidak menginginkan lahirnya intelektual yang sombong serta besar kepala karena ilmu yang dimilikinya," katanya dan menambahkan membentuk generasi yang berbudi itulah sebenarnya tujuan mulia dari pendidikan.

Dia juga menyatakan, ada banyak faktor sebenarnya penentu keberhasilan UN, yakni kesiapan siswa secara intelektual dan mentalnya dan hal inilah yang paling penting harus diperhatikan oleh pihak sekolah.

"Sekolah harus bisa memberikan kenyamanan dan motivasi bagi siswanya sebelum ujian, sehingga mereka bisa melaksanakannya dengan tenang dan tentu saja hasilnya akan lebih bagus," katanya.

Terkait hal tersebut, dia menghimbau pemerintah dan masyarakat untuk melihat proses pendidikan itu secara menyeluruh tidak hanya dari nilai UN saja.

"Pendidikan itu sangat luas, intinya mengubah kepribadian siswa, tidak hanya nilai di atas kertas saja," katanya.

Peserta UN setingkat SMA di Sumbar 54.533 siswa terdiri atas 33.928 siswa setingkat SMA, SMK (13.716 siswa) dan MA (6.928 siswa).

Informasi

2009-05-26T06:41:00.000+07:00

Madrasah Aliah Kejuruan (MAK) Ditolak Mapenda

SUDIRMAN, (GM).-Keinginan pemerintah pusat untuk menciptakan lulusan yang siap pakai dari sekolah menengah kejuruan (SMK) sepertinya sulit terwujud. Rencana pendirian madrasah aliah kejuruan (MAK) ternyata ditolak Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama (Mapenda) Departemen Agama RI.

Kepala Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kanwil Depag Jabar, H. Momon Herdiyanto mengatakan, alasan penolakan itu karena tidak ada dana dan tidak adanya minat dari sejumlah perusahaan terhadap lulusan MAK/SMK.

"Padahal, pemerintah sendiri memprogramkan agar lulusan SMA dengan SMK akan menjadi 30:70. Selain itu, banyak juga aspirasi masyarakat yang datang dan menanyakan kapan Depag mendirikan MAK. Karena melihat minat SMK yang membeludak, katanya untuk MA kejuruan mana?" kata Momon kepada "GM" di ruang kerjanya, Jln. Sudirman Bandung, Jumat (18/7).

Sebelumnya, untuk menciptakan lulusan yang siap pakai di dunia industri, Mendiknas Bambang Soedibyo menggalakkan sekolah menengah kejuruan (SMK). Mendiknas pun meminta kepada Dinas Pendidikan se-Indonesia untuk tidak membuka lagi SMA.

Program tersebut juga bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran dan diharapkan para lulusan SMK dapat memiliki jiwa entrepreneur. Akibat kebijakan tersebut, tiga tahun belakangan ini animo masyarakat membeludak untuk mengenyam pendidikan di SMK.

Akibat penolakan, lanjut Momon, sejumlah MAK swasta seperti di Indramayu, Cirebon, Garut, Cianjur, dan Sukabumi. MAK yang didirikan berubah namanya menjadi SMK karena kini menginduk pada Disdik di daerah masing-masing. sumber:www.klik-galamedia.com

Informasi

2009-05-26T06:37:00.001+07:00

Seluruh SMA di Jabar Disarankan Jadi SMK

RADJIMAN - Pada masa mendatang, keberadaan SMA di Jabar harus menjadi sekolah unggulan. Karena itu, mulai 2010 seluruh SMA di Jabar, khususnya SMA negeri harus bisa menjadi sekolah standar nasional (SSN). Sedangkan biaya untuk berubah status dari standar pelayanan minimum (SPM) menjadi SSN ini diperkirakan mencapai Rp 200 juta/satu sekolah.

"Ditargetkan, tahun depan sekitar 30.000 SSN baru akan muncul," ungkap Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Dr. Wachyudin Zarkasyi yang ditemui di ruang kerjanya, Jumat (15/5).

Menurut Kadisdik, berubahnya SMA dari status SPM menjadi SSN, karena tuntutan masyarakat. Selain itu, lulusan SMA dipersiapkan untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi (PT), bukan untuk langsung mencari kerja.

"Karena itu, tahun depan seluruh SMA di Jabar harus siap berubah ke SSN. Jika tidak siap maka disarankan untuk beralih fungsi menjadi SMK," paparnya.

Dikatakan Kadisdik, karena harus menjadi sekolah unggulan maka ke depan siswa yang diterima adalah siswa berprestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik. Artinya, siswa yang diterima tersebut mampu mengikuti pelajaran secara saksama dan berprestasi baik di kelas maupun di sekolah. "Pokoknya lulusan SMA yang akan datang harus lebih baik dari tahun-tahun lalu, baik dari sisi akademik maupun lainnya," ujarnya.

Kadisdik pun mengakui, perubahan status dari SPM ke SSN bagi SMA ini akan berdampak pada SMA swasta yang belum siap bersaing. Pasalnya, bagaimana pun masyarakat akan melihat atau mendaftarkan anaknya ke SMA yang benar-benar siap dan mempunyai kualitas baik dalam proses mengajar mengajarnya. "Seperti yang saya katakan tadi, kalau ada SMA yang belum siap berubah status dari SPM ke SSN, sebaiknya diarahkan berubah menjadi SMK daripada tidak ada siswanya," paparnya.

Sementara dengan gencarnya program SMK yang dilakukan Depdiknas, Kadisdik menyebutkan, hal itu sesuai dengan program pemerintah yang ingin menyiapkan tenaga siap pakai tingkat menengah. Artinya, katanya, lulusan SMK harus siap kerja dan siap mencari lapangan kerja baru. "Dengan demikian, tingkat pengangguran bisa ditekan melalui pendidikan SMK," ujarnya.

Sedangkan kekhawatiran akan terjadinya booming lulusan SMK, Wachyudin mengungkapkan, tidak masalah. Menurutnya, lulusan SMK sebelumnya telah mendapat kecakapan hidup (kompetensi) atau life skill ketika sekolah di SMK, selain mendapat pendidikan formal lainnya. "Karena telah mendapatkan kecakapan hidup, saya yakin mereka tidak mungkin akan menjadi pengangguran. Mereka diperkirakan bisa mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja baru dengan keahliannya tersebut," paparnya.

Hal ini berbeda dengan lulusan SMA. Menurut Wachyudin, para lulusan SMA tidak mendapat kecakapan hidup ketika duduk di bangku sekolah. "Mereka hanya mendapat layanan pendidikan formal yang menitikberatkan pada intelektualnya saja. Sedangkan masalah keahlian, mereka tidak mendapatkannya," katanya.
sumber:www.klik-galamedia.com

Artikel

2009-05-26T06:34:00.002+07:00

PENTINGNYA PENDIDIKAN SENI RUPA TERHADAP PERKEMBANGAN OTAK ANAK

Oleh Linda Purnawati

Otak adalah organ tubuh terpenting manusia yang tak hanya sebagai pusat kontrol, tetapi juga pusat kendali, tetapi juga sebagai pusat kendali atas semua sistem dalam tubuh. Otak merupakan organ inti kecerdasan dan kemampuan berpikir manusia. Secara anatomi otak terbagi kepada beberapa bagian. Bagian terbesar disebut dengan otak bear dengan dua belahan yang terkenal dengan otak kiri dan otak kanan.

Menurut riset Prof. Regar Sperry menyatakan otak cenderung membagi aktivitas menjadi dua yaitu: aktivitas otak kiri dan aktivitas otak kanan. Bila yang satu aktif yang lain cenderung in aktif. Otak kiri berhubungan dengan logika, urutan bahasa angka, angka dan analisa. Sedangkan otak kanan akan aktif bila berhubungan dengan ritme, kreativitas, warna, imajinasi dan dimensi. Namun dalam riset yang berbeda oleh Prof. Robert Ormstein. Dr. Robert Bloch dan Tony Iluxan membuktikan bahwa mengembangkan aktivitas otak kiri dan kanan secara harmonis dan simultan akan menggandakan kemampuan dasar secara sinergi.

Potensi belahan otak kiri dan kanan

Pertumbuhan otak anak paling pesat terjadi pada usia 0-2 tahun, dimana volume otak akan mencapai 80 %. Akan tetapi tidak berarti bahwa perkembangan otak berhenti hanya sampai disitu saja. Volume otak anak terus berjalan hingga usia 12 tahun. Hal ini membuat pemberian nutrisi dan stimulasi bagi perkembangan otak masih tetap sangat dibutuhkan, bahkan setelah usia 12 tahun. Perlu pro aktif orang tua dalam membentuk perkembangan otak kiri dan kana secara seimbang. Untuk kecerdasan yang optimal.

Fungsi otak kiri bagi perkembangan anak

- Mengontrol kemampuan gerak dan fungsi tubuh sebelah kanan

- Mengontrol kemampuan bicara dan menulis

- Mengontrol kemampuan bahasa dan pengucapan

- Mengontrol kemampuan menganalisa dan pengambilan keputusan

- Mengatur logika berfikir

- Mengontrol kemampuan berhitung

Fungsi otak kanan untuk perkembangan anak

- Mengontrol kemampuan gerak dan fungsi tubuh sebelah kiri

- Mengontrol kemampuan berfikir secara konseptual

- Memahami bahasa yang sederhana atau kreatifitas isi pembicaraan

- Mengatur kemampuan bermusik dan visualisasi

- Mengontrol daya ingat

- Pengembangan imajinasi dan kreatifitas bagi anak.

Orang tua memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung perkembangan kecerdasan anak secara optimal. Di samping gizi yang seimbang sudah tentu menciptakan kondisi lingkungan yang mensimulasi aktivitas otak kiri dan kanan. Kenalkan anak sedini mungkin dengan warna, kosa kata, cerita dan berkreatifitas.

Pendidikan seni berperan penting untuk perkembangan belahan otak bagian kanan

Banyak masyarakat kita (para orang tua) yang menganggap bahwa pelajaran seni khususnya seni rupa, bukanlah pelajaran penting. Apalagi bila ditinjau dari segi ekonomisnya. Karena pelajaran seni rupa selalu dihentikan dengan biaya yang besar. Sementara di pihak lain secara praktis pendidikan seni rupa dianggap tidak menghasilkan keuntungan material yang memadai.

Ditambah lagi tentang pengalaman berkesenian seseorang yang tidak memberikan jaminan apa-apa secara material. Tidak bisa kita pungkiri, bahwa kehidupan seorang seniman tidak menjamin kemapanan secara materi. Banyak seniman yang punya nama besar, tetapi tetapi tetap hidup miskin. Sehingga banyak orang tua yang melarang anaknya untuk menjadi seniman. Kecuali jika hanya sebagai hobi

Sementara bagi siswa sendiri pelajaran seni rupa adalah suatu yang harus diiringi dengan bakat. Jika tidak berbakat bagaimanapun cara belajarnya hasilnya tetap tidak akan bagus.

Dewasa ini diberbagai sekolah jam pelajaran untuk berkesinambungan diperkecil. Bahkan di beberapa sekolah unggul ada yang sudah dihapuskan sama sekali. Padahal menurut Prof. Ramesh Ganta (Kakatia University) “Bahwa bangsa yang menggusur pendidikan seni dari kurikulum sekolahnya akan menghasilkan generasi yang berbudaya kekerasan di masa depan, karena kehilangan kepekaan untuk membedakan nuansa baik dan nuansa buruk” (Disampaikan pada kongres international society for education through art di Asia Pasifik tahun 1994).

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Paris, bila diteliti silabus pelajarannya ada mata pelajaran yang membantu anak lebih banyak mengetahui tentang seni : yaitu art dan mitologi. Anak-anak di sana tidak hanya tahu tentang keindahan sebuah lukisan yang terpajang tetapi juga mengetahui latar belakang pelukisnya atau perspektif sejarah ketika lukisan itu digoreskan di atas kanvas. Hal inilah barangkali yang membuat orang-orang Amerika mempunyai apresiasi yang cukup tinggi. Sejak kecil mereka dididik untuk mencintai museum dan karya seni.

Nah cobalah tanya anak-anak pelajar yang ada di sekitar kita, dalam setahun berapa kali sudah mengunjungi museum? Atau sudah berapa kalikah kita membawa anak ke museum dan pameran seni rupa? Atau bila lebih jeli, silahkan intip kurikulum sekolah anak kita, adakah di dalamnya terselip study ke museum? Mengunjungi pameran lukisan dan patung? Menghadiri pementasan teater? Menikmati musik daerah? Saluang atau Gamad atau Rabab dan Randai?

Harus kita akui dan perlu kita sadari bersama bahwa operasi seni dan budaya adalah salah satu elemen yang memperhalus karakteristik seseorang. Dilandasi kenyataan tersebut sangat penting artinya memberikan pendidikan seni rupa terhadap tumbuh kembang anak antara lain :

1. Pendidikan seni rupa mampu memberikan kebebasan tanpa paksaan dalam pengalaman batin anak.
2. Pendidikan seni rupa merupakan pendidikan ekspresi sebagai upaya pencerdasan anak dalam membentuk mental yang sehat jasmani dan rohani, berdisiplin penuh tanggung jawab, kritis bijaksana, berbudaya dan memiliki perasaan halus terhadap berbagai persoalan yang lahir di sekitarnya.
3. Pendidikan seni rupa mampu menghidupkan fantasi, melatih ketangkasan berfikir diiringi ketajaman penghayatan terhadap alam sekitar serta lingkungan dimana anak-anak berada.
4. Pendidikan seni rupa mampu mendatangkan jiwa dan raga anak-anak hingga kelak mencintai daerahnya dengan dilandasi nilai estetis dan artistik.

Lesunya berbagai cabang seni budaya luhur kita antara lain, karena absennya apresiasi masyarakat terhadap seni. Mungkin saja cara pengajaran dan pendidikan seni budaya kita baru sampai pada permukaan, belum menukik ke inti, yang membuat masyarakat kita memberikan penghargaan tinggi pada karya seni dan budaya kita.

Kekurangan dalam sistem pendidikan kita ini perlu disadari oleh para orang tua, eksekutif dan para pelaku pendidikan. Kita bersyukur dampaknya acara pekan budaya Sumatera Barat telah menjadi taman budaya setiap tahunnya. Dari acara ini tentunya diharapkan untuk tumbuh wawasan apresiasi seni dan budaya pada masyarakat sekitar.

Sayangnya dari undangan yang hadir saya tidak melihat anak sekolah/pelajar minimum perwakilan dari mereka. Hal ini hendaknya menjadi catatan tersendiri bagi panitia, bahwa untuk ke depannya, generasi muda kita dirangkul dalam setiap kegiatan seni budaya, minimal menjadi undangan. Karena dengan terjun langsung ke lapangan, setiap anak akan melihat, mendengar dan menyaksikan langsung bagaimana luhurnya keanekaragaman seni dan budaya mereka. Tentu akan sangat berbeda hasilnya dibanding hanya dengan membaca dari buku, atau mendengarkan guru bercerita di depan kelas dengan waktu yang sangat terbatas. Ini tentu saja akan memberikan stimulus yang sangat besar untuk perkembangan potensi belahan otak bagian kanan anak.

Informasi

2009-05-26T06:19:00.005+07:00

13 SD di Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jadi RSSN

NGAMPRAH - Sebanyak 13 sekolah dasar (SD) dari 695 SD di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menjadi Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) pada tahun 2009 ini. Sekolah tersebut akan mengacu pada delapan standar nasional yang tertera pada PP No 19 tahun 2005. Di antaranya yaitu standar sarana dan prasarana sekolah seperti ruang belajar siswa.

Kepala Bidang TK/SD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, KBB, Asep Wahyu F.S. mengatakan, apabila standar sarana dan prasarana itu diterapkan, dipastikan ada penambahan ruang kelas. "Dalam stadar nasional, satu murid harus mempuyai ruang gerak dengan ukuran dua meter persegi. Apabila ruang kelas berukuran 7x8 m2, maka jumlah siswa yang menghuni ruangan tersebut idealnya 28 orang. Nyatanya, ruang kelas saat ini maksimal diisi oleh 40 murid," tutur dia.

Dengan demikian, lanjut dia, upaya peningkatan ruang kelas itu secara bertahap akan diterapkan pada 13 SD RSSN tersebut dalam kurun waktu tiga tahun. Ketigabelas SD tersebut adalah SD Pancasila Kec. Lembang, SDN Jambudipa Kec.Cisarua, SD Kartika Kec. Parongpong, SDN Cijawa Kec. Cipeundeuy, SDN Cigentur kec. Cikalongwetan, SDN Ciburuy Kec. Padalarang, SDN Cimareme 2 Kec. Ngamprah, SDN Rongga Kec. Cihampelas, SDN Rancapanggung kec. Cililin, SDN Citalem Kec. Cipongkor, SDN Cicangkanggirang 1 Kec. Sindangkerta, SDN Gununghalu Kec. Gununghalu, dan SDN Batujajar 2 Kec. Batujajar.
sumber:www.pikiran-rakyat.com

Opini

2009-05-25T12:54:00.006+07:00

3 SYARAT KEBANGKITAN PUI

Oleh H. Ahmad Heryawan, Lc.
(Ketua Umum PP PUI)

Persatuan Ummat Islam (PUI) harus terus berbenah diri. Kita harus menunjukkan bahwa kita mampu bangkit, untuk memberikan investasi amal terhadap reformasi kebangkitan Islam Indonesia yang terus bergulir. Untuk kebangkitan itu, kita harus memiliki tiga syarat sebagai berikut: Pertama, Matanatul Jama’ah (Soliditas Organisasi). Sebagai jamaah gerakan dakwah, PUI memiliki tujuan membentuk pribadi Muslim, rumah tangga Islami, dan terwujudnya tatanan Islam dalam kehidupan masyarakat untuk menuju peradaban dunia yang diridhai Allah SWT (Anggaran Dasar PUI). Artinya, PUI sebagai entitas gerakan dakwah cukup jelas dalam tahapan tujuannya, yakni dalam mewujudkan jamaan dan masyarakat, tidak mungkin eksis tanpa ada komitmen dari pribadi dan keluarga besar kader PUI. Soliditas jamaah sangat tergantung pada perwujudan komitmen pribadi kader PUI, karena komitmen pribadi kader PUI adalah bangunan awal untuk membangun soliditas jamaah.

Salah satu sebab utama kegagalan dan keterlambatan kaderisasi PUI adalah kurang pedulinya anak-anak muda dan keluarga besar PUI dalam aktivitas amaliah PUI. Untuk itu, bila PUI ingin bangkit, maka hendaknya para orangtua “mewakafkan” anak-anak mudanya itu untuk ikut serta dalam amal jama’i di PUI. Sebagaimana para sahabat berlomba-lomba mewakafkan anak-anaknya dalam dakwah dan jihad bersama Rasulullah Saw. Untuk itu, PP PUI mempunyai agenda prioritas, yaitu mendorong Himpunan Mahasiswa PUI bersama Pemuda PUI untuk secara intensif melakukan kaderisasi.

Kedua, Hayawiyatul Harakah (Dinamika Gerakan). Dinamika gerakan dakwah PUI sangat terkait dengan kemampuan manajerial. Karena itu, pengurus yang dibutuhkan bukan sekadar modal semangat, tapi juga terpenting adalah memiliki keterampilan manajemen dakwah. Ketua Dewan Pembina PUI, Ahmad Rifa’i, mengistilahkannya dengan “ulama-manajer”. “Pimpinan PUI ke depan bukan hanya memiliki kriteria ulama, tapi juga memiliki kriteria manajer,” tegasnya. PUI harus memiliki pemahaman fikih dakwah (manajemen dakwah) dengan baik sehingga dinamika gerakan dakwahnya terjaga dari “ketergelinciran” dan kejumudan.

Ketiga, Intajiyatul ‘Amal (Produktivitas Amal). PUI telah menetapkan khittah amaliahnya, yaitu Ishlahuts Tsamaniyah (delapan pokok perbaikan: akidah, tarbiyah, ibadah, ekonomi, tradisi, keluarga, masyarakat, dan umat). Delapan pokok perbaikan itu menjadi “bahan baku” produk amal. Produktivitas amal sangat tergantung pada kreativitas kader dalam memahami dan mengimplementasikan khittah amaliah Ishlahuts Tsamaniyah PUI ke dalam program-program kerja.

Kita harus dapat menjabarkan secara rinci dan jelas khittah amaliah itu. Selama ini, PUI belum banyak melakukan aktualisasi khittahnya sesuai dengan kebutuhan zaman. Mudah-mudahan tiga lembaga tinggi PUI –Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, dan Dewan Pakar—mampu segera menghadirkan program kerja amal yang segar, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan PUI dan umat Islam secara keseluruhan.

PUI harus mulai berani merekonstruksi format gerakan tarbiyah dan dakwahnya sesuai dengan tuntutan zaman. Pendidikan dan dakwah mendatang perlu melebarkan sayapnya secara konkret pada dua aspek, yaitu aspek kaderisasi internal dan dakwah massal. (Sumber: Revitalisasi Peran PUI dalam Pemberdayaan Ummat, PW PUI Jabar).*

Artikel

2009-05-18T23:10:00.002+07:00

PENTINGNYA BERPOLITIK
UNTUK ISHLAHUL MUJTAMA’

Ketika kita memahami mengapa kekuatan politik itu penting, kekuatan politik yang pada saat ini di nilai kotor oleh sebagian orang tetapi apabila kita tidak masuk kedalamnya kemudian siapa yang akan membersihkan dan apabila kekuasaan saat ini tidak memihak kepada ummat terus jika kita tidak terjun langsung mengurusinya lalu siapa yang akan berpihak pada ummat, permasalahnya sederhana saja, oleh karena itu kita mesti melihat politik dari sudut pandang yang Islami.

Pertama kita mesti memahami ulama kita menyebutkan asiasatu ummul hayat politik itu inti kehidupan artinya kehidupan-kehidupan yang lain seringkali dan hampir pasti terpengaruh oleh kehidupan politik, seperti apa kehidupan ekonomi nantinya awalnya politik dan pendidikan pun demikian sebelum ada seperti apa kebijakan pendidikan maka awalnya kebijakan politik terlebih duhulu, oleh karena itu maka politik itu penting, karena tidak mungkin ada keberpihakan sebuah pemerintahan kepada ummat tanpa yang berpihak dan memutuskan tersebut adalah orang-orang yang berpihak pada ummat oleh karenanya ulama kita menyebutkan dalam berbagai kitab-kitab siasahnya bahwa asiasatu umul hayat bahkan ada yang menyebutkan asiasatu minadin siasah itu bagian dari agama, kalau Imam Ghazali mengatakan adinu wasautotu tauaman layaktariqon kata Imam Ghazali yang namanya agama dan kekuasaan itu dua anak kembar yang tidak bisa dipisah-pisahkan, adinu aslun wasaupatu kuwwatun agama adalah asal sementara kekuasaan adalah kekuatan sesuatu yang tanpa asal tidak ada maknanya sesuatu yang tanpa kekuatan akan lemah jadi agama tanpa kekuasaan akan lemah dan kekuasaan tanpa agama tidak ada pedoman sama sekali maka akan menjerumuskan orang kepada arah yang salah. Hal yang lain yang perlu kita fahami bahwa ternyata para ulama telah sampai pada sebuah kesimpulan yang menyatakan bahwa satu-satunya lembaga yang bisa menghadirkan kebaikan dan perubahan secara menyeluruh hanyalah lembaga negara/lembaga pemerintahan dan tidak ada yang dapat memberikan kebaikan secara menyeluruh kecuali pemerintahan/negara.

Menurut ilmu politik definisi dasar politik adalah cara untuk mencapai tujuan, itu pemahaman dasar ilmu potitik, walaupun kemudian oleh orang-orang maciapelis diselewengkan menjadi tujuan menghalalkan segala cara yang penting tujuannya tercapai mau cara halal atau haram yang penting tujuannya tercapai. Di dalam politik Islam, kita tidak dibenarkan berbuat demikian seperti yang mereka lakukan, tetapi melalui proses Ishlah (perbaikan) dalam wacana perpolittikan. Maka jika kita berpegang pada yang disampaikan Ibnu Qoyyim Al-Jaujiyah ra. Beliau mengatakan ada 3 karekter dasar dari dunia politik yang harus dipegang :
1. Politik itu harus mendatangkan kemaslahatan
2. Politik itu harus menjauhkan ummat/masyarakat dari kemungkaran dan kemudhorotan
3. Politik itu harus mendekatkan kepada keadilan

Ketiga syarat inilah yang mesti jadi pedoman bagi seseorang melakukan Ishlah di dalam dunia politik (siyasah). Dan melalui politik (siyasah) ini pulalah kita jadikan sebagai sarana yang akan kita pakai untuk mencapai Ishlahul Mujtama’. Sebab kita tidak bisa melakukan Ishlahul Mujatama’ (memperbaiki basis sosial masyarakat) tanpa masuk dunia politik. Wallahu ‘alam bissawab.

Informasi

2009-05-15T16:40:00.000+07:00

31/07/2009

SAYEMBARA PENULISAN NASKAH BUKU BACAAN - SEKOLAH DASAR KELAS RENDAH

Tema
“Melalui sayembara penulisan naskah bacaan kita tingkatkan budaya gemar membaca dan menulis peserta didik SD kelas rendah.”
Sayembara ini terbuka untuk umum, baik guru, dosen, siswa, mahasiswa, serta tenaga kependidikan, maupun masyarakat luas.

Sayembara ini terbuka untuk umum, baik guru, dosen, siswa, mahasiswa, serta tenaga kependidikan, maupun masyarakat luas.
Materi naskah bacaan dapat berupa fiksi atau nonfiksi, dengan mengacu pada muatan lokal atau mata pelajaran di sekolah dasar, serta dikaitkan dengan pembinaan keimanan, ketaqwaan, akhlak mulia, penanaman nilai-nilai Pancasila, pengembangan IPTEK, atau seni budaya daerah dan nasional.

Penghargaan
10 naskah terbaik pertama, hadiah @Rp20.000.000,-
10 naskah terbaik kedua, hadiah @Rp15.000.000,-
10 naskah terbaik ketiga, hadiah @Rp10.000.000,-

Naskah dikirim paling lambat 31 Juli 2009 (stempel pos) atau diserahkan langsung ke:
Panitia Sayembara Penulisan Naskah Bacaan SD Kelas Rendah
Subdit Pembelajaran, Direktorat Pembinaan TK & SD, Gedung E Depdiknas Lt. 18
Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Panduan Teknis Penulisan Naskah Buku Bacaan Sekolah Dasar Kelas Rendah

Info lebih lanjut hubungi:
Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
atau
Subdit Pembelajaran, Direktorat Pembinaan TK & SD, Jakarta
Telp. (021) 5725641, 5725989
Faks. (021) 5725637, 5725989
Website: www.ditptksd.go.id
Email: info@ditptksd.go.id

Informasi Depdiknas

2009-05-15T16:38:00.000+07:00

30/06/2009

LOMBA PENELITIAN ILMIAH REMAJA (LPIR) 2009

TUJUAN:
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja (LPIR) bertujuan untuk membangkitkan minat dan memupuk kegemaran remaja untuk melakukan kegiatan penelitian yang bersifat ilmiah.

SYARAT PESERTA:
Warga Negara Indonesia; Siswa SMA/MA negeri/swasta; Perorangan atau kelompok; Usia maksimum 19 tahun; Bersedia menyerahkan hak cipta hasil karyanya; Tunduk kepada keputusan Dewan Juri.

RUANG LINGKUP KEILMUAN:
Pertanian, Biologi, Matematika, Fisika, Mesin, Elektronika, Kimia, Geologoi, Kesehatan, Psikologi, Bahasa, Kesusastraan, Sejarah, Kebudayaan, Ekologi, Antar Bidang, Ekonomi, Manajemen, Pendidikan, Sosiologi.

Karya tulis dapat berupa penemuan baru, rekaan asli, inovasi, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan masyarakat.

PENYAJIAN:
Judul menarik, singkat, dan mencerminkan isi karya penelitian; Menyertakan pendahuluan yang menerangkan intisari masalah yang diteliti, metode atau tatacara lain yang dipakai untuk mendapatkan data dan informasi; Menguraikan hasil penelitian berdasarkan pustaka yang dipakai; Memberikan secara lengkap daftar pustaka (nama penulis, tahun, judul buku/laporan, nama penerbit, kota).

CARA MENGIKUTI:
Karya dikirim kepada: Sekretariat Panitia
Lomba Penelitian Ilmiah Remaja
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
Gedung B Ditjen Mandikdasmen
Jl. RS. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410
Telp. +62 21 75912056, Fax. +62 21 75912057
email: bagpro_pwk@yahoo.com, www.dikmenum.go.id

Setiap karya disertai Nama Lengkap, Tempat/Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Nomor Induk Siswa, Alamat Rumah dan Alamat Sekolah lengkap dengan nomor telepon, Nama Orang Tua dan Pendidikan Orang Tua. Dilengkapi dengan fotocopy kartu OSIS/Kartu Pelajar.

Penerimaan karya penelitian ilmiah oleh Sekretariat panitia dimulai tanggal 2 Mei 2009 dan berakhir tanggal 30 Juni 2009.

PENENTUAN FINALIS & PEMENANG:
Semua karya yang masuk ke Sekretariat Panitia akan diperiksa kesesuaiannya dan persyaratannya. Semua karya yang memenuhi persyaratan akan dinilai oleh Dewan Juri untuk dipilih dan ditentukan sejumlah karya terbaik sebagai finalis. Para finalis hasil penilaian Dewan Juri akan diminta kehadirannya di Jakarta pada waktu yang telah ditentukan untuk diwawancarai guna menentukan pemenang.

HADIAH DAN PENGHARGAAN:
Menteri Pendidikan Nasional akan memberikan penghargaan berupa TABANAS, Piagam Penghargaan, serta hadiah lain kepada semua finalis.

Pemenang Pertama:
TABANAS sebesar Rp. 10.000.000,-
Pemenang Kedua:
TABANAS sebesar Rp. 7.500.000,-
Pemenang Ketiga:
TABANAS sebesar Rp. 6.000.000,-
Pemenang Harapan Pertama:
TABANAS sebesar Rp. 3.500.000,-
Pemenang Harapan Kedua:
TABANAS sebesar Rp. 3.000.000,-

KETENTUAN KHUSUS:
Karya LPIR yang dikirim tidak boleh merupakan bahan yang diajukan untuk persyaratan ujian, penyelesaian tugas sekolah, dan lain – lainnya.
Karya yang diajukan tidak boleh diikutkan pada lomba lain dan juga bukan karya yang pernah diikutsertakan dalam lomba sebelumnya atau lomba lain yang sejenis.
Apabila hasil karya yang terpilih sebagai finalis merupakan hasil karya kelompok, maka yang diundang hanya ketua atau salah satu anggota kelompok yang mendapat kepercayaan untuk mewakili kelompoknya, dengan persyaratan tertulis.

Sumber
Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Informasi Depdiknas

2009-05-15T16:34:00.001+07:00

05/06/2009

Festival Film Siswa SMK Tingkat Nasional 2009
FESTIVAL DAN LOMBA SENI SISWA NASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BIDANG KEAHLIAN FILM

INDONESIA KITA
Yogyakarta, 1 – 5 Juni 2009

LATAR BELAKANG
Film adalah hasil olah cipta, rasa, dan karsa manusia untuk memberi arti kehidupan masa lalu, hari ini, dan mendatang. Film adalah sebuah karya kolaborasi antara seni, komunikasi, teknologi, dan sintesis keilmuan lain, yang mampu menyampaikan pesan yang bermanfaat kepada masyarakat. Hal ini menjadikan film -yang merupakan salah satu bagian dari budaya populer- memiliki peran penting sebagai instrumen pendidikan, public relation, dokumentasi, dan edutainment yang dapat ditonton secara massal dan populer.

Tumbuhkembangnya Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki program keahlian Televisi, Film, Animasi, Multimedia dan seni audio visual lainnya memberikan angin segar bagi masa depan film dan industri audio visual di Indonesia. Hegemoni film-film horor, percintaan, dan kekerasan yang saat ini merajalela harus diimbangi dengan pembuatan film-film dengan tema lain yang lebih mencerahkan. Hal ini tidak lepas dari peran sumber daya manusia di bidang film yang berada di balik layar. Maka, menciptakan ruang untuk berkreasi dan apresiasi film (festival) yang sehat adalah salah satu alternatif jalan yang dapat dilakukan.
Festival ini adalah sebuah ruang yang diharapkan menjadi kawah candradimuka bagi munculnya calon-calon pembuat film masa depan yang berkualitas dan mampu memberikan kontribusi terbaiknya bagi bangsa. Festival ini akan menjadi ikon nasional dan memiliki reputasi yang baik
melalui penyelenggaraan yang dikelola secara profesional dengan dukungan berbagai pihak. Festival ini akan mendorong visi pelajar Sekolah Menengah Kejuruan Indonesia yang mandiri dan tangguh dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku. Nilai-nilai yang akan dijadikan pedoman dalam membangun tema besar film yang akan diapresiasi dalam festival ini adalah pancasila, kebangsaan, nasionalisme, dan kemandirian berdiri di atas kaki sendiri.

TUJUAN & MANFAAT
1. Memperkuat kesadaran dan kecintaan pelajar SMK terhadap tanah air, bangsa, dan negara Indonesia.
2. Menumbuhkembangkan kreativitas pelajar SMK Indonesia dalam kegiatan yang bermanfaat bagi pembentukan pola pikir, sikap, dan perilaku yang positif.
3. Menumbuhkembangkan ruang ekspresi seni, komunikasi, pergaulan sosial, dan penghargaan terhadap ragam hubungan sosial dan budaya di Indonesia.
4. Mendorong komunitas pendidikan/sekolah di Indonesia untuk peduli terhadap kegiatan siswa/siswinya dibidang film (apresiasi, literasi media film, pembuatan film, dan ekshibisi/pemutaran film).
5. Mendorong komunitas pendidikan/sekolah di Indonesia untuk aktif mengembangkan kewirausahaan yang terkait bidang film, program televisi, dan seni audio visual lainnya.
TEMA:
INDONESIA KITA
Sub-Tema:
Tentang kepekaan seni/budaya/tradisi, relijiusitas, kemanusiaan, persatuan, persahabatan, kebijaksanaan, kebangsaan, nasionalisme, toleransi, keadilan sosial, alam dan lingkungan, dan kemandirian berdiri di atas kaki sendiri.

KATEGORI KARYA:
1. Fiksi/Cerita
2. Dokumenter
3. Iklan Layanan Masyarakat (Public Service Announcement/PSA)
4. Musik Video
PESERTA:
Siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan (Bidang Keahlian Broadcasting &
Multimedia) seluruh Indonesia.

PENERIMAAN KARYA:
23 Maret – 30 April 2009 (cap pos)
Dikirimkan ke:
Pusat Pengembangan Media Alternatif
Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta
Jl. Cikini Raya 73, Jakarta 10330
Telp. 021-3161258, 3156176. Faks. 021-31923603
Email: kotaksurat@ppma.or.id

DEWAN JURI:
1. Perwakilan dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Departemen Pendidikan Nasional.
2. Perwakilan dari Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.
PENYELENGGARA:
Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional & Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta.

KRITERIA:
1. Film fiksi/cerita, dokumenter, iklan layanan masyarakat (PSA) dan/atau musik video.
2. Durasi karya maksimal 10 (sepuluh) menit.
3. Tahun pembuatan karya antara 2006 – 2009.
4. Karya dibuat berkelompok dan/atau pribadi/individu, dikirim atasvnama sekolah (dibuktikan dengan tanda tangan kepala sekolah dan stempel/cap sekolah).
5. Tim produksi/pembuat adalah pelajar SMK aktif (dibuktikan dengan photocopy kartu pelajar).
6. Apabila karya menggunakan dialog/narasi bahasa daerah, maka harus diberi subtitle bahasa Indonesia.
7. Tiap sekolah maksimal mengirimkan 2 (dua) karya.
8. Karya yang pernah diikutsertakan ke dalam festival lain, atau pernah ditayangkan di televisi, boleh diikutsertakan lagi di festival ini.
9. Karya dikirimkan ke penyelenggara festival dalam bentuk kaset Mini DV atau cakram DVD (PAL system).
10. Musik/lagu dan materi lainnya (foto, grafis, dll) yang digunakan dalam film tidak boleh menggunakan milik orang lain, kecuali ada ijin tertulis dari pembuatnya.
11. Hak cipta karya tetap menjadi milik peserta lomba. Khusus untuk kepentingan publikasi festival, penyelenggara dapat menggunakan materi foto dan/atau video karya peserta.
12. Keputusan juri adalah mutlak, tidak bisa diganggu gugat.
13. Jika dikemudian hari ternyata didapatkan bukti bahwa karya pemenang diragukan keasliannya, maka penyelenggara berhak membatalkan dan menarik penghargaan serta hadiah yang sudah diberikan.
Attachment
Edaran FLS2N 2009 Bidang Film
Formulir Pendaftaran FLS2N 2009 Bidang Film
Kriteria Penjurian
TOR FLS2N 2009 Bidang Film

Informasi Depdiknas

2009-05-15T16:28:00.000+07:00

05/06/2009

Festival Kompetensi & Kreativitas Siswa SD Tingkat Nasional Tahun 2009

"Melalui Festival Kompetensi dan Kreativitas Siswa Sekolah Dasar Tingkat Nasional Kita Perkokoh Persatuan dan Kesatuan Bangsa untuk Membangun Manusia Indonesia yang Cerdas, Kreatif, Berbudaya, dan Berdayasaing"

Tempat & Waktu
Yogyakarta, 31 Mei – 5 Juni 2009

Jenis Lomba dalam Festival
Menyanyi Tunggal/Solo
• Lagu Wajib: Bunda (ciptaan Melly Goeslow) & Tanah Airku (ciptaan Ibu Sud)
• Lagu Pilihan: 2 (dua) lagu daerah
• Iringan lagu wajib: piano (Piano & Pianis disediakan Panitia).
• Iringan lagu pilihan (lagu daerah) dapat berupa kaset/CD minus one atau diiringi langsung dengan durasi maksimal 7 menit (biaya pengiring ditanggung sendiri).

Kerajinan Tangan
• Membuat Model Rumah Adat
• Ukuran: panjang 60 cm, lebar 40 cm, tingginya disesuaikan
• Alat dan bahan: peserta bawa sendiri dan bahan berbentuk bahan dasar yang diperoleh dari lingkungan sekitar, seperti bambu, kayu, rotan, daun-daunan, pelepah, kulit, dll.
• Setiap peserta harus membawa hasil karya lomba tingkat provinsi.

Kreativitas Mengarang
• Mengarang Dalam bahasa Indonesia
• Tema karangan: ahlak mulia dan cinta tanah air.

Peserta Festival
1. Siswa SD (Negeri/Swasta) yang pada tahun ajaran 2009/2010 masih berstatus sebagai peserta didik SD.
2. Juara I festival sejenis tingkat provinsi tahun 2009 (berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi).
3. Masing - masing jenis lomba/festival diikuti oleh 1 (satu) orang wakil provinsi.

Penghargaan
Piagam, piala, dan medali bagi Juara I, II, III, dan harapan I, II, III untuk semua jenis lomba.

Ketentuan
1. Semua karya yang sudah diserahkan ke panitia tingkat nasional menjadi dokumen Direktorat Pembinaan TK dan SD.
2. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa suatu karya yang telah ditetapkan sebagai juara ternyata bukan merupakan karya asli peserta, Direktorat Pembinaan TK dan SD berhak membatalkan kejuaraan.
3. Pada saat pelaksaan lomba, siswa memakai seragam sekolah, kecuali untuk lomba kerajinan tangan dibolehkan memakai kaos seragam sekolah.
Informasi:

Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota setempat atau Subdit Pembelajaran, Direktorat Pembinaan TK & SD, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas
Gedung E Depdiknas Lt. 18, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 5725641, 5725989
Faks. (021) 5725637, 5725989
Website: www.ditptksd.go.id
Email: info@ditptksd.go.id

Informasi

2009-05-15T16:17:00.000+07:00

PROGRAM ITB UNTUK SEMUA

Program “ITB Untuk Semua” adalah suatu skema penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Bandung yang secara khusus menyediakan bangku kuliah bagi para lulusan sekolah menengah umum dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi (penghasilan kedua orang tua di bawah atau sama dengan Upah Minimum Regional setempat). Uang pendidikan, ongkos tempat tinggal, dan biaya hidup selama menempuh kuliah di Bandung akan didanai beasiswa “ITB Untuk Semua”. Sekitar 100 bangku kuliah disediakan secara khusus bagi para lulusan SMU angkatan 2009 dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi.

Para calon penerima beasiswa akan mengikuti Penelusuran Minat, Bakat, dan Potensi ITB (PMBP) jalur beasiswa penuh. Sebelum kuliah, para calon yang diterima akan mengikuti masa persiapan untuk membantu penyesuaian diri dengan suasana kuliah serta kehidupan di Bandung.

Selama kuliah, para mahasiswa program “ITB Untuk Semua” akan mendapat pembimbing khusus untuk membantu menyelesaikan kendala studi dan mengatasi persoalan personal yang mungkin muncul selama menempuh kuliah di ITB. Para mahasiswa juga akan diberi kesempatan mengikuti ceramah-ceramah inspirasional, studi banding ke lokasi-lokasi penerapan teknologi tepat guna, dsb. Para lulusan program “ITB Untuk Semua” diharapkan kelak akan menjadi agen perubahan di daerah asal mereka.

Persyaratan

Para calon penerima beasiswa “ITB Untuk Semua” harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
• Calon lulusan sekolah menengah umum pada tahun ajaran 2009 (bidang studi IPA untuk fakultas Sains dan Teknik).
• Berasal dari keluarga yang tak mampu secara ekonomi (penghasilan kedua orangtua di bawah Upah Minimum Regional setempat)
• Memiliki prestasi akademik yang sangat baik.
• Aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler sekolah (lebih diutamakan yang memiliki bakat memimpin)
• Mendapat rekomendasi dari kepala sekolah
• Bersedia mengikuti ujian penerimaan yang dilakukan ITB

Bidang Studi yang dapat dipilih
Fakultas/Sekolah yang dipilih oleh calon penerima beasiswa adalah sebagai berikut:
Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD), Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL), Fakultas Teknologi Industri (FTI), Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD), Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM), Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK), Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB), Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH), Sekolah Farmasi (SF), dan Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM).

Cara Mendaftar
Kirimkan berkas formulir pendaftaran (pada halaman terakhir leaflet ini, boleh di-fotocopy) dengan dilengkapi dokumen sebagai berikut:

• Fotocopy halaman depan rapor SMU dan halaman-halaman nilai (dari semester I hingga V) yang telah dilegalisir pihak sekolah
• Surat keterangan berasal dari keluarga yang secara ekonomi tak mampu dengan ditandatangani Ketua RT/RW (Yang dimaksud keluarga yang secara ekonomi tak mampu adalah penghasilan kedua orangtua per bulannya di bawah atau sama dengan Upah Minimum Regional setempat. Kami akan melakukan survei lapangan secara random untuk mengetahui kondisi keluarga calon mahasiswa)
• Surat dukungan/referensi dari kepala sekolah
• Tulisan 1 halaman kertas A4 (boleh diketik atau tulis tangan) yang menjelaskan mengapa pendaftar ingin mengikuti program ”ITB Untuk Semua”
• Tulisan 1 halaman kertas A4 (boleh diketik atau tulis tangan) yang menggambarkan kondisi keluarga pendaftar [Misalnya, menceritakan pekerjaan orang tua, kegiatan pendaftar di luar sekolah, kondisi masing-masing anggota keluarga, dsb]

Berkas pendaftaran lengkap dimasukkan amplop coklat berukuran besar dan dikirim ke:

Panitia Penerimaan Beasiswa ”ITB Untuk Semua”
Direktorat Pendidikan ITB
u.p. Kasubdit Penjaringan Mahasiswa/Ketua Lembaga TPB
Gd. CCAR ITB Lt.4
Jl. Tamansari 64 Bandung

Berkas paling lambat dikirimkan pada 20 April 2009 (cap pos)

Ujian Penerimaan

Panitia seleksi tahap awal program ”ITB Untuk Semua” akan melakukan penilaian berdasarkan berkas yang masuk. Penilaian meliputi:
• Kemampuan akademik
• Motivasi (dilihat dari tulisan mengapa pendaftar ingin mengikuti program ”ITB Untuk Semua”)
• Kondisi keluarga (dilihat dari tulisan kondisi keluarga pendaftar)
• Pengujian kebenaran data yang diberikan kepada pihak sekolah

Dari hasil penilaian tersebut, panitia tahap awal akan memanggil (melalui surat) calon-calon potensial untuk mengikuti Ujian Saringan Masuk (USM) jalur PMBP terpusat dan wawancara di kampus ITB di Bandung. Seluruh biaya transportasi dan akomodasi selama ujian akan disediakan oleh ITB. Ujian ini akan berlangsung pada 29 Mei- 31 Mei 2009.

Panitia akan mengumumkan penerima beasiswa (hanya calon potensial, yang diterima yang akan dikirimi surat) pada pertengahan bulan Juni 2009. Penerima beasiswa akan berkumpul kembali di Bandung pada akhir bulan Juni 2009 untuk mengikuti program penyesuaian diri.
Pada bulan Agustus 2009, penerima beasiswa ”ITB Untuk Semua” mulai mengikuti perkuliahan di ITB.

Formulir Pendaftaran
Isilah formulir pendaftaran ini dengan huruf kapital (huruf besar) seluruhnya.

• Nama Lengkap: ............ ......... ......... ..... ............ .
• Jenis Kelamin: L / P
• Sekolah: ............ ......... ......... ..... ............ .
• Alamat: ............ ......... ......... ..... ............ .
• Nomor Telepon (jika ada) *) : ............ ......... ......... .....
............ .
• Nama Orang Tua: ............ ......... ......... ..... ............ .
• Pekerjaan Orang Tua: ............ ......... ......... ..... ............ .
• Alamat Orang Tua: ............ ......... ......... ..... ............ .
• Nilai rapor:
Matematika Semester 1: 2: 3: 4 5: 6:
Fisika Semester 1: 2: 3: 4 5: 6:
Biologi Semester 1: 2: 3: 4 5: 6:
Kimia Semester 1: 2: 3: 4 5: 6:
• Kegiatan Ekstrakurikuler: ............ ......... ......... .....
............ .
• Kegiatan Lain (di luar sekolah, jika ada) :
............ ......... ......... ..... ............ .
• Penghasilan Orangtua (per bulan, boleh perkiraan):
............ ......... ......... ..... ............ .
• Alamat Sekolah: ............ ......... ......... ..... ............ .
• Nomor Telepon Sekolah: ............ ......... ......... ..... ............ .
• Bidang Studi (di ITB) Yang Diminati **):
............ ......... ......... ..... ............ .

Tanda tangan pendaftar

Tanda tangan orangtua pendaftar

Tandatangan kepala sekolah

*) Atau nomor telepon orang terdekat yang dapat dihubungi
**) Lihat di bagian Persyaratan

info lebih lengkap lihat di www.depdiknas.go.id

Opini

2009-05-15T16:05:00.001+07:00

GURU LUPA TUGAS

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berniat mempercepat jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30. Beragam respons, yang umumnya bernada penolakan, baik dari pelajar, guru, maupun pengamat sosial. Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa mempercepat jam masuk 30 menit sepertinya menjadi masalah besar bagi siswa dan guru?

Sekolah selama ini sangat dipercaya dan diandalkan untuk mendidik anak bangsa agar kelak menjadi manusia berguna. Orang tua, dengan kepercayaan yang penuh menyerahkan pembangunan karakter anak-anak mereka pada sekolah. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di sekolah sering kali membuat orang tua dan publik secara keseluruhan tertipu.

Guru sebagai tokoh sentral terjadinya proses pendidikan terlihat sering abai dengan tugas utamanya. Agaknya perlu kita pertanyakan kembali benarkan institusi sekolah telah memberikan pendidikan? Atau sekolah hanya sekedar tempat berkumpul dan menjalankan prosedur formal dari sebuah proses pendidikan, seperti penyampaian materi pelajaran, mengadakan tes evaluasi, dan sebagainya.

Pendidik berasal dari kata dasar didik. Menurut kamus bahasa Indonesia Kontemporer karya Peter Salim dan Yenny Salim dikatakan bahwa didik adalah memberi sesuatu yang berdampak positif. Baik berupa latihan akhlak maupun kecerdasan pikiran. Sedangkan kata pendidik bermakna orang yang memberikan pendidikan (guru).

Pendidikan sendiri diartikan proses pengubahan cara berpikir atau tingkah laku dengan cara pengajaran, dan latihan. Jelas berdasarkan definisi tersebut apa yang menjadi tugas pendidik tidaklah gampang karena yang dikerjakan dan dihadapi bukanlah barang mati melainkan juga sama manusianya.

Saat ini guru-guru justru lupa dengan apa yang menjadi tugas utama mereka, yakni memberikan dampak positif dengan cara mengubah cara berpikir dan berperilaku melalui proses yang biasa disebut pembelajaran. Kita tentu merinding membaca berita guru yang mencabuli anak didiknya. Dan ini tidak hanya terjadi di Jakarta yang dekat dengan kantor menteri pendidikan, tapi juga terjadi daerah-daerah lain seperti di Riau, Tapanuli, Makasar, dan lainnya.

Kita juga geram oleh berita mengenai guru yang suka melakukan kekerasan pada siswanya. Serta guru yang dengan sengaja membocorkan jawaban ujian nasional kepada muridnya. Berita-berita tersebut tentu hanya gambaran permukaan bagaimana moralitas guru di Indonesia semakin tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jika kita melihat jauh ke dalam mungkin akan terungkap banyak perilaku menyimpang yang dilakukan para guru yang luput dari ekspos media.

Dalam konteks perubahan jam masuk sekolah misalnya tentu sikap guru yang resisten menunjukkan gejala yang linier dengan kasus-kasus moral di atas, yakni guru lupa dengan tugas utamanya dalam memberikan dampak positif kepada siswa melalui perubahan cara pikir dan perilaku.

Pernyataan Ketua Umum Federasi Guru Independen Indonesia (FGII) Suparman kepada detikcom, Sabtu (22/11/2008) yang menyatakan bahwa guru dan murid-muridnya bisa telat terus ke sekolah jika jam sekolah dimajukan, sungguh menggelikan. Begitu juga pernyataan guru SMA 68 yang menyatakan, "makin pagi, kondisi rumah makin runyam. Anak berbagi dengan orang tua yang bekerja, kakaknya. Banyak urusan sepele yang membuat suasana pagi menjadi makin ribut. Akibatnya, tiap pagi si anak tidak menemukan keharmonisan keluarga".

Jelas pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan ketidaksiapan guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Karena cara berfikir mereka yang reluctant terhadap perubahan merupakan antitesha dari tujuan pendidikan itu sendiri. Pendidikan yang sejatinya adalah proses perubahan ke arah yang lebih baik harus berhadapan dengan para pendidik yang tidak siap berubah.

Dengan kondisi guru-guru yang seperti ini maka sangat wajar jika banyak orang yang pesimis dengan masa depan dunia pendidikan kita. Dan sangat wajar pula jika banyak orang tua dari kalangan mampu yang memilih menyekolahkan anak-anak mereka ke negara tetangga.

Mukhamad Najib (Wasekjen PP PUI)
The University of Tokyo International Lodge Tokyo
mnajib23@yahoo.com
+81-90-98210982

Fakta Sejarah

2009-05-15T08:41:00.002+07:00

KH. ABDUL HALIM
TOKOH PEMBAHARUAN PENDIDIKAN ISLAM DARI MAJALENGKA

Oleh: Wawan Hernawan

Untuk mengenang nilai kejuangan K.H. Abdul Halim, sudah sejak lama Pemerintah Daerah Majalengka mengabadikan namanya pada jalan utama Kabupaten. Begitu masuk kota Majalengka, kita langsung berada di Jl. K.H. Abdul Halim. Jalan itu membentang dari Cijati hingga Cigasong. Selain itu, pada tanggal 12 Agustus 1992 K.H. Abdul Halim oleh Pemerintah RI dianugrahi Bintang Maha Putra Utama dengan No. 048/TK/Tahun 1992.

Nama K.H. Abdul Halim juga kerap diabadikan pada gedung, aula, atau ruangan kelas di sekolah-sekolah Persatuan Ummat Islam (PUI). Kini, KH. Abdul Halim sedang diajukan untuk dijadikan Pahlawan Nasional seperti tokoh-tokoh lain se-zamannya.

Siapa K.H. Abdul Halim?
Abdul Halim dila¬hirkan pada hari Sabtu Pon, 4 Syawal 1304 H. bertepatan dengan 26 Juni 1887 M., di Ciborelang, kecamatan dan kawedanaan Jatiwa¬ngi, Kabupaten Majalengka. Ayahnya bernama K.H. Iskandar dan ibunya, Hj. Siti Mutmainah. Abdul Halim kecil diwarisi nama Otong Satori. Ia, diduga, masih memiliki garis keturunan dari kesultanan Banten, Maulana Hasanuddin melalui ayahnya. Sedang dari jalur ibunya, masih keturunan Panembahan Sebranglor, Demak, Jawa Tengah.

K.H. Iskandar, bekerja sebagai penghulu kawedanaan Jatiwangi. Dari perkawinannya dengan Siti Mutmainah, ia dikaruniai delapan orang putra dan putri, masing-masing: Iloh Mardiyah, Empon Kobtiyah, Empeu Sodariyah, Jubaedi, Iping Maesaroh, Hidayat, Siti Sa'diyah, dan si bungsu Otong Satori. Ketika masih kanak-kanak Otong Satori sudah menjadi yatim. Sepeninggal ayahnya ia diasuh dan diajarkan ibunya dengan dasar-dasar pendidikan agama. Selain dikenal sebagai orang yang supel berga¬ul, Otong Satori kecil sudah memiliki naluri dagang. Ia sudah menjadi pedagang perantara. Kegiatan dagang ini ia lakukan ketika menjadi santri di beberapa pesantren di luar Majalengka.

Pada tahun 1908 M., Otong Satori menunaikan ibadah haji. Setelah musim haji selesai, ia tidak langsung pulang ke Indonesia, melainkan bermukim di Timur Tengah hingga tahun 1911. Sekembalinya ke tanah air, ia tidak menggunakan nama kecilnya lagi. Ia mengganti namanya menjadi Abdul Halim.

Pendiri Hayatul-Qulub, Majlisul ‘Ilmi, dan Jami’at I’anat Muta’alimin
Kemunculan Hayatul-Qulub pada tahun 1911, da¬pat dianggap tunas baru bagi pendidikan Islam di Indonesia. Menurut Abdul Halim, Hayatul-Qulub bergerak da¬lam bidang sosial, ekonomi, dan pendidikan, berpusat di Majalengka.

Dalam bidang sosial dan ekonomi, Hayatul-Qulub merekrut anggotanya dari kalangan pedagang dan petani (pribumi) dengan tujuan membantu mereka dalam persaingan dengan pedagang-pedagang Cina, sekaligus menghambat derasnya arus kapitalisme kaum Kolonial. Sedang dalam bidang pendidikan, diadakan pelajaran agama seminggu sekali yang dikhususkan bagi orang-orang dewasa dengan materi fiqh dan hadis. Akan tetapi, umur Hayatul-Qulub tidak berlangsung lama seiring timbulnya beberapa perang mulut--bahkan ter¬kadang perkelahian fisik dengan para pedagang Cina--yang kemudian dianggap oleh pemerintah sebagai pemicu kerusuhan. Sehingga pada tahun 1915 seluruh aktivitas Hayatul-Qulub dilarang.

Menghadapi kenyataan demikian, Abdul Halim tidak patah semangat. Kegiatan Hayatul-Qulub tetap dilanjutkannya, sekalipun tanpa nama resmi. Gerakan ekonomi terus dikembangkan, sementara dalam bidang pendidikan dibentuk organisasi baru, Majlisul 'Ilmi. Orga¬nisasi Majlisul 'Ilmi kemudian menjadi embrio bagi berdirinya Jami'iyyat I'anat al-Muta'allimin pada tanggal 16 Mei 1916. Tidak lama kemudian Jami'iyyat I’anat al-Muta'allimin termasyhur sebagai satu-satunya pusat pendi¬dikan Islam modern di Majalengka. Ciri penting dari sekolah ini adalah diterapkannya sistem kelas dengan la¬ma studi lima tahun. Dalam usaha memperbaiki mutu sekolahnya, Abdul Halim mengadakan kerjasama dengan Jami 'at al-Khair dan al-Irsyad di Jakarta.

Jami'iyvat I'anat al-Muta'allimin menarik banyak mu¬rid tidak saja dari daerah Majalengka, tetapi dari Indramayu, Kuningan, Cirebon, Subang, Pekalongan, dan Tegal. Mereka mengambil keahlian dalam berbagai disiplin Islam yang pada gilirannya, mereka mendirikan madrasah-madrasah sendiri di tempat kelahirannya.

Pada bulan Nopember 1916, atas petunjuk dan bantuan H.O.S. Tjokroaminoto (Presiden Sarekat Islam), nama Jami'iyyat I'anat al-Muta'allimin diganti menjadi Persja¬rikatan Oelama (PO) dan mendapat rechtspersoon (diakui secara resmi oleh pemerintah Kolonial) pada tahun 1917. Pada ta¬hun 1924, Persjarikatan Oelama mulai melebarkan sayapnya ke seluruh Jawa dan Madura, dan pada tahun 1937 ke seluruh Indonesia. Pada tahun-tahun tersebut, berhasil didirikan cabang-cabang PO di Semarang, Pamekasan, Purwokerto (Banyumas), dan Tebing Tinggi (Sumatera Selatan).

Membangun Kweek School (PO), Santi Asromo, dan Perintis UII Yogyakarta
Dalam rentang waktu itu, didapati beberapa pe¬ristiwa penting yang tidak dapat diabaikan. Pada tahun 1919, Abdul Halim dengan organisasi PO-nya mendirikan Kweek School (Sekolah Guru). Pembangunan Kweek School PO tidak lepas dari jasa KH. Muhammad Ilyas (mertua), Kyai Imam Hasan Basyari (anggota Hoofdbestuur President PO) dan H. Abdul Ghani seorang peningmister PO.

Pada tanggal 19-20 Nopember 1932 dalam sebuah Konfrensi Kilat di Majalengka, Kweek School PO berganti nama menjadi Madrasah Daroel Oeloem. Sedang untuk bagian puteri, dibawah organisasi wanita PO didirikan Fathimiyah.

Perkembangan madrasah Daroel Oeloem putera dan puteri cukup pesat, para pelajar dari berbagai daerah terus bertambah. Selain berasal dari beberapa daerah di Jawa Barat, juga berasal dari Tegal, Semarang, Kudus, Banyumas, Kediri, Pare, Lampung, Sumatera, dan Jakarta.

Selain membangun Kweek School, Abdul Halim juga menggagas beridirinya Santi Asromo pada Kongres PBPO ke-IX pada tahun 1931. Santi Asromo lebih diintensifkan usahanya melalui keputusan Kongres PBPO ke X, 14-17 Juli 1932 dengan ciri penting sebagai berikut: Pertama, Sistem pondok pesantren dengan menggabungkan pengetahuan agama dan umum, seperti: Sejarah Dunia dan bahasa Belanda, juga dibekali pelajaran praktek bercocok tanam, tukang kayu, menenun kain, serta berbagai keterampilan lainnya. Kedua, Bertujuan kelak anak-anak dapat mencari rizki yang halal, tidak membutuhkan pertolongan luar, bahkan berangsur-angsur dapat usaha yang berdasarkan selfhelp (memenuhi kebutuhan sendiri) dan autoactivitiet (percaya pada diri sendiri), menjadi santri lucu bukan santri kaku, dan Ketiga, Wajib tinggal di asrama selama 5 atau 10 tahun. Selain membangun Kweek School Daroel Oeloem dan Santi Asromo dalam kiprahnya di dunia pendidikan, Abdul Halim juga ikut merintis berdirinya Uni¬versitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Hingga di sini, kiprah Abdul Halim dalam dunia pendidikan di Indonesia cukup monumental. Ia berhasil menggabungkan sistem madrasah-pesantren-gubernemen. Karyanya dalam pembaharuan pendidikan di Indonesia tidak kalah penting dari RA Kartini yang mengembangkan Sekolah Keputrian; Rd. Dewi Sartika dengan Sekolah Keutamaan Isteri; Ki Hajar Dewantara dengan Taman Siswa; atau KH. Hasyim Asy’ary dengan Madrasah Salafiah. Abdul Halim telah berhasil membangun Perguruan Daroel Oeloem (Madrasah Mualimin dan Mualimat/Fathimiah, SGI) dan Santi Asromo, yang kemudian diikuti para muridnya di tempat kelahirannya. Padanya pula telah digagas Madrasah Wajib Belajar (MWB) dengan masa studi 9 tahun, jauh sebelum pemerintah mencanangkan Wajar Dikdas 9 tahun. Wallahu ‘alam.

Opini

2009-05-15T08:33:00.001+07:00

UANG BUKAN SEGALANYA
TIGA RESEP PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN KITA

Oleh Dra. Yayah Hidayah M.Si.
(Sekretaris Umum PP Wanita PUI)

Pemerintah sudah memastikan, tahun 2009 mendatang, anggaran pendidikan akan dipenuhi mencapai 20 persen dari total APBN. Ini berarti pemerintah memenuhi keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan pemerintah menyediakan dana pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN.

Tak cuma itu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, pemerintah akan memberikan tambahan anggaran pendidikan sebesar Rp 46,1 triliun. Mari kita hitung. Total belanja negara tahun depan Rp. 1.122,2 triliun, berarti 20 persen darinya adalah Rp. 178,9 triliun. Maka dengan penambahan Rp. 46,1 triliun tadi, jumlah anggaran pendidikan seluruhnya menjadi Rp. 224 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang juga Pelaksana Tugas (PLT) Menko Perekonomian memastikan, alokasi anggaran sebesar Rp. 224 triliun itu sudah termasuk untuk alokasi di Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, dan masuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) di Anggaran Pendapatan Daerah (APBD), serta Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tapi, benarkah uang menjadi faktor penentu keberhasilan dan mutu pendidikan kita? Selama ini, anggaran pendidikan sering dituding sebagai penyebab morat-maritnya pendidikan di Indonesia, sebagai penyebab rendahnya mutu pendidikan kita. Betulkah demikian? Apakah dengan uang maka otomatis kualitas pendidikan akan membaik? Ternyata, jawabannya, uang tidak selalu menjamin kualitas pendidikan akan membaik.

Banyak orang berasumsi bahwa kualitas pendidikan dapat diperbaiki dengan uang. Misalnya dengan meningkatkan anggaran pendidikan, seperti yang dilakukan Inggris. Atau bisa juga dengan menyediakan gaji di atas rata-rata untuk profesi guru, dengan maksud agar mendapatkan guru-guru berkualitas, layaknya strategi yang dipakai Amerika. Namun ternyata kedua negara tersebut bukanlah negara-negara dengan prestasi pendidikan tertinggi, setidaknya jika dinilai berdasarkan prestasi murid sekolah dasarnya. Negara-negara terbaik dalam kategori ini adalah Kanada, Finlandia, Jepang, Singapura, dan Korea Selatan.

Lantas, apa persamaan strategi yang dipakai oleh kelima negara tersebut? Ternyata, menurut McKinsey perusahaan konsultan yang terbiasa dimintai advis oleh perusahaan dan pihak pemerintahan resepnya hanya tiga :
1.Pastikan anda mendapatkan guru dengan kualitas terbaik,
2.Ciptakan suasana kondusif agar para guru terpilih tersebut mengeluarkan kemampuan
terbaiknya,dan
3.Segera beri bantuan khusus bagi para siswa yang tertinggal, segera begitu mereka
membutuhkannya.

Resep di atas begitu sederhananya sehingga banyak pihak dengan skeptis bertanya, “Apakah Inggris dan Amerika tidak pernah menerapkannya sebelumnya?” Ternyata memang tidak.

Berkaitan dengan resep nomor satu (pastikan anda mendapatkan guru dengan kualitas terbaik), lagi-lagi ternyata memang uang bukanlah kunci untuk segalanya. Negara Jerman, Spanyol, Swiss menyediakan gaji guru lebih tinggi dari rata-rata, tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan.

Sebaliknya, strategi yang dijalankan Singapura dan Finlandia, misalnya, cukup sederhana: jumlah kursi masuk yang tersedia di institusi pelatihan menjadi guru (di Indonesia, dulu disebut IKIP) dibatasi, cukup hanya sebanyak jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia di lapangan. Dengan demikian, saringan masuk menjadi terjaga kualitasnya, para guru yang lulus dari pelatihan tersebut dijamin mendapat pekerjaan, negara tidak perlu menyediakan gaji di atas rata-rata bagi para guru, sementara status profesi guru di masyarakat pun menjadi tinggi.

Sedangkan pada resep nomor dua (ciptakan suasana kondusif agar para guru terpilih tersebut mengeluarkan kemampuan terbaiknya), negara Jepang memiliki strategi cukup unik: mereka menyediakan forum antarguru, sehingga mereka dapat bertukar informasi, baik keberhasilan dalam menerapkan tips tertentu dalam mengajar maupun kesulitan praktis yang dihadapi di lapangan. Ini berbeda dengan di Amerika, misalnya, di mana kesuksesan seorang guru yang inovatif tidak menular ke guru-guru lainnya, karena memang tidak ada wadah yang kondusif untuk itu.

Resep yang ketiga (segera beri bantuan khusus bagi para siswa yang tertinggal, segera begitu mereka membutuhkannya) diimplementasikan oleh Singapura, misalnya, dengan cara menyediakan kelas khusus bagi para siswa yang performansinya termasuk paling rendah di kelasnya. Dalam kelas-kelas khusus ini, para guru berdedikasi membantu para siswa hingga setelah jam sekolah usai.

Sekali lagi, tiga resep di atas mematahkan asumsi bahwa uang adalah segalanya, termasuk untuk memecahkan lingkar masalah di dunia pendidikan. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Pertanyaan yang dilontarkan, yaitu “apakah mungkin Indonesia memiliki siswa-siswa yang nomor satu cerdasnya?” bisa dijawab dengan mencoba menilik sejauh mana negara kita telah mencoba menerapkan tiga resep tersebut. Wallahu a’lam

2009-05-15T08:33:00.000+07:00

Fakta Sejarah

2009-05-15T08:18:00.001+07:00

Disampaikan oleh Ust. Hilmi Aminuddin di Gedung Sasana Budaya Ganesa (SABUGA) ITB Bandung Jawa Barat, pada saat pemberian penghargaan kepada KH. Abdul Halim sebagai tokoh nasional yang berasal dari Jawa Barat

Seperti kata Bung Karno “Tidak ada bangsa besar yang tidak menghargai jasa-jasa pahlawan”. Pada tanggal 7 november yang lalu pemimpin bangsa ini tersadar ada beberapa yang belum dikasih gelar sebagai pahlawan nasional. Manusia terlambat biasa tapi yakinilah Allah tidak akan terlambat menghargai mereka. Walaupun setelah 63 tahun merdeka barulah muncul keputusan untuk menghargai pahlawan yang kita tahui dalam hidupnya mengabdikan diri dengan pengabdian yang ikhlas kepada Allah SWT membela bangsanya dan Negara dan itulah Bapak Dr. Muhammad Natsir. Juga Allahu Yarham Bung Tomo yang dalam semangat membangkitkan perjuangan arek-arek suroboyo. Yang di teriakan hanya 2 kalimat Allahu Akbar Merdeka kita tambahi Walillahil hamd. Bahwa kesadaran adanya kemerdekaan adalah karena kebesaran Allah SWT. Yang ketiga adalah kebanggaan warga jawa barat yaitu KH. Abdul Halim. KH. Abdul Halim bagi warga Jawa Barat dan insya Allah bagi seluruh bangsa Indonesia sudah dikenal perjuangannya.

Saya sendiri tidak sempat mengenal dekat beliau tapi disaat-saat zaman revolusi mempertahankan kemerdekaan, di saat-saat seluruh bangsa ini memperjuangkan kemerdekaan, seorang suami, seorang ayah, yaitu ayah saya sendiri menitipkan ibu saya dan saya ketika masih anak-anak di pesantren asromo. Jadi beliau sempat mengelus kepala saya sempat mencium saya, sempat mendoakan kepada saya. Itu kisah yang saya terima dari ibu saya, kira-kira sentuhan sejarah itulah yang saya tahu karena ketika saya memasuki usia sekolah, saya dikirim oleh ayah saya ke Tebu Ireng pada tahun 1953, jadi tidak sekolah di asromo tidak juga di Majalengka sekolah yang didirikan oleh KH. Abdul Halim. Saya belajar di Tebu Ireng sampai akhir tahun 1956 baru tahun 1957 awal saya kembali ke majalengka dan sekolah di Madrasah PUI kira-kira 3 tahun itulah kira-kira bagian dari sejarah dimana saya menikmati lembaga pendidikan yang didirikan dirintis oleh pahlawan nasional KH. Abdul Halim.

Sebetulnya yang paling mengenal riwayat beliau adalah ibu saya, banyak kisahnya tentang KH. Abdul Halim Cuma usia beliau sekarang sudah 84 tahun. Ketika ditanya hanya ingat ketika perjuangan waktu itu dalam mempertahankan kemerdekaan saya masih bayi harus berpindah-pindah tempat, waktu itu dari Majalengka ke Tasikmalaya. Katanya ketika beliau minta izin kepada KH. Abdul Halim sambil menggendong saya hanya sempat mengatakan “insya Allah anak ini mau jadi pemimpin” itu kisah dari ibu saya sudah tentu mewancarai seorang ibu yang usianya 84 tahun tidak mudah. Runut kisahnya kadang-kadang terpotong-potong dan loncat-loncat perlu keahlian editing sendiri, tapi beliau punya kisah banyak tentang KH. Abdul Halim.

Jadi dalam bagian perjalanan sejarah hidup saya pernah mendapat usapan beliau dan pernah menjadi anak didik lembaga pendidikan yang didirikan oleh beliau dan juga kita ketahui beliau bukan hanya mendirikan PUI yang sekarang berhasil mengantarkan salah seorang kadernya menjadi Gubernur Jawa Barat tapi juga beliau aktifis pejuang kemerdekaan yang selalu bahu membahu dengan perjuangan yang sudah barang tentu untuk mengisahkan para pahlawan memerlukan beratus atau bahkan beribu lembar-lembar kertas untuk bisa mengungkap seluruh semangat kepahlawanannya tapi yang perlu digarisbawahi masyarakat Jawa Barat hari-hari ini merasa tersanjung merasa mendapat berkah besar merasa bangkit semangat kepahlawanannya, bangkit semangat juangnya karena salah satu tokoh Jawa Barat diakui sebagai Pahlawan Nasional. Insya Allah seluruh masyarakat Jawa Barat seluruh pemuda Jawa Barat akan meneladani perjuangan KH. Abdul Halim yang merintis perjuangannya merintis lembaga pendidikannya kader-kader umat kader-kader bangsa dan lembaganya sampai sekarang masih membara memberikan manfaat secara terus menerus bagi bangsa dan Negara terutama masyarakat Jawa Barat.

TELAH TERBIT BUKU ISHLAH AQIDAH & IBADAH

2009-05-15T08:04:00.011+07:00

Pedoman Amaliah
ISLAHUL 'AQIDAH Perbaikan Kualitas Iman

Pedoman Amaliah Ishlahul Ibadah
TUNTUNAN SHALAT SEMPURNA DAN DITERIMA

Judul : Pedoman Amaliah
ISLAHUL 'AQIDAH Perbaikan Kualitas Iman
Pengantar : KH. Ahmad Heryawan, Lc.
Tim Editor : 1. KH. Drs. Sulhan Abu Muhammad bin Ladi
2. H. Ahmad Rifai', SE.
3. KH. Badruddin Hsubki, M.Hi.
Penerbit : Departemen Da'wah dan Tarbiyah PP PUI
Cetakan Pertama : Rajab 1426 H. / September 2005 M.
Halaman : 76 halaman

Buku pedoman amaliah ini di cetak merupakan salah satu upaya untuk meluruskan Aqidah ummat yang sesuai dengan Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yakni berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunah. Karena dalam buku pedoman ini senantiasa disertai dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Buku ini terdiri dari XI Bab diantaranya : Bab Aqidah Islamiyyah, Tauhid, Iman Kepada Allah SWT., Dua Kalimat Syahadat, Iman Kepada Para Malaikat, Iman Kepada Kitab-Kitab Allah SWT., Iman Kepada Rasulullah, Iman Kepada Hari Akhir, Iman Kepada Taqdir, Konsep Al-Wala' dan Al-Ba'ra, Bab terkahir membahas mengenai Hal-Hal yang Merusak Aqidah.

Judul : Pedoman Amaliah Ishlahul Ibadah
TUNTUNAN SHALAT SEMPURNA DAN DITERIMA
Pengantar : KH. Ahmad Heryawan, Lc
Penulis : KH. Drs. Sulhan Abu Fitra, MA.
Editor : H. Ahmad Rifai', SE.
Penerbit : Pustaka Fitra Bekerjasama dengan PP PUI
Cetakan Pertama : September 2008
Cetakan Pertama : Oktober 2008
Halaman : 400 halaman

Buku ini berisi mengenai petunjuk tentang hampir segala hal yang berkaitan dengan ibadah shalat diantaranya Amalan-Amalan Sebelum Shalat, Pelaksanaan Shalat-Shalat Fardu, Shalat Jum'at, Shalat Jama'ah, Shalat Jama-Qashar, Shalat Jenazah dan Shalat-Shalat Sunah (Rawatib, Tarawih, Witir, dan Dhuha). Dibahas pula beberapa syari'at seputar shalat seperti masalah Qunut, Sujud Sahwi, dan Sujud Syukur. Dalam Bab terakhir yang tidak kalah pentingnya buku ini membahas tentang khusyu' dalam shalat (Sempurna dan Diterima).

Masing-masing Bab seperti dikemukakan oleh penulisnya, disajikan secara praktis dan sederhana, tidak terlalu ringkas dan tidak pula terlalu luas. Sehingga cukup memadai sebagai buku petunjuk untuk masyarakat luas dan berbagai kalangan ummat.

Penulis buku ini sangat menyadari adanya perbedaan pemahaman (Khilafiyyah) dikalangan ummat, khususnya dalam penerapan hukum fiqh, terutama bersangkutan dengan segi-segi detail (furu'iyyah). Keadaan ini adalah suatu realita, wajar dan memang tidak dapat dielakkan. Meski sayang sekali hal tersebut seringkali menyebabkan perpecahan yang sama sekali tidak perlu.

Sesuai dengan semangat dan tradisi yang hidup dikalangan PUI yakni saling memahami dan menghargai terhadap adanya perbedaan pemahaman tersebut, dalam buku ini pandangan-pandangan madzhab/ulama yang berbeda dikemukakan secara apa adanya. Tidak ada pembahasan panjang lebar untuk menimbang atau mengadili sesuatu pandangan itu benar atau salah. Dihindari penghukuman yang sering membuat hati panas seperti : bid'ah atau sunah, sah atau tidak sah. Bahkan secara khusus dikemukakan ringkasan pandangan madzhab syafi'i, mengingat paham madzhab ini dianut oleh sebagian besar kaum Muslimin di Indonesia.

Saya kira ini salah satu buku yang perlu dibaca dan dipelajari oleh kaum muslimin pada umumnya warga PUI pada khususnya, yang ingin lebih sempurna dalam shalatnya. Isinya sebagai pedoman dan bekal untuk melaksanakan shalat yang baik dan benar sesuai dengan syari'at.

Informasi

2009-05-15T08:04:00.009+07:00

TELAH TERBIT BUKU ISHLAH AQIDAH & IBADAH

Pedoman Amaliah
ISLAHUL 'AQIDAH Perbaikan Kualitas Iman

Pedoman Amaliah Ishlahul Ibadah
TUNTUNAN SHALAT SEMPURNA DAN DITERIMA

Judul : Pedoman Amaliah
ISLAHUL 'AQIDAH Perbaikan Kualitas Iman
Pengantar : KH. Ahmad Heryawan, Lc.
Tim Editor : 1. KH. Drs. Sulhan Abu Muhammad bin Ladi
2. H. Ahmad Rifai', SE.
3. KH. Badruddin Hsubki, M.Hi.
Penerbit : Departemen Da'wah dan Tarbiyah PP PUI
Cetakan Pertama : Rajab 1426 H. / September 2005 M.
Halaman : 76 halaman

Buku pedoman amaliah ini di cetak merupakan salah satu upaya untuk meluruskan Aqidah ummat yang sesuai dengan Manhaj Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yakni berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunah. Karena dalam buku pedoman ini senantiasa disertai dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Buku ini terdiri dari XI Bab diantaranya : Bab Aqidah Islamiyyah, Tauhid, Iman Kepada Allah SWT., Dua Kalimat Syahadat, Iman Kepada Para Malaikat, Iman Kepada Kitab-Kitab Allah SWT., Iman Kepada Rasulullah, Iman Kepada Hari Akhir, Iman Kepada Taqdir, Konsep Al-Wala' dan Al-Ba'ra, Bab terkahir membahas mengenai Hal-Hal yang Merusak Aqidah.

Judul : Pedoman Amaliah Ishlahul Ibadah
TUNTUNAN SHALAT SEMPURNA DAN DITERIMA
Pengantar : KH. Ahmad Heryawan, Lc
Penulis : KH. Drs. Sulhan Abu Fitra, MA.
Editor : H. Ahmad Rifai', SE.
Penerbit : Pustaka Fitra Bekerjasama dengan PP PUI
Cetakan Pertama : September 2008
Cetakan Kedua : Oktober 2008
Halaman : 400 halaman

Buku ini berisi mengenai petunjuk tentang hampir segala hal yang berkaitan dengan ibadah shalat diantaranya Amalan-Amalan Sebelum Shalat, Pelaksanaan Shalat-Shalat Fardu, Shalat Jum'at, Shalat Jama'ah, Shalat Jama-Qashar, Shalat Jenazah dan Shalat-Shalat Sunah (Rawatib, Tarawih, Witir, dan Dhuha). Dibahas pula beberapa syari'at seputar shalat seperti masalah Qunut, Sujud Sahwi, dan Sujud Syukur. Dalam Bab terakhir yang tidak kalah pentingnya buku ini membahas tentang khusyu' dalam shalat (Sempurna dan Diterima).

Masing-masing Bab seperti dikemukakan oleh penulisnya, disajikan secara praktis dan sederhana, tidak terlalu ringkas dan tidak pula terlalu luas. Sehingga cukup memadai sebagai buku petunjuk untuk masyarakat luas dan berbagai kalangan ummat.

Penulis buku ini sangat menyadari adanya perbedaan pemahaman (Khilafiyyah) dikalangan ummat, khususnya dalam penerapan hukum fiqh, terutama bersangkutan dengan segi-segi detail (furu'iyyah). Keadaan ini adalah suatu realita, wajar dan memang tidak dapat dielakkan. Meski sayang sekali hal tersebut seringkali menyebabkan perpecahan yang sama sekali tidak perlu.

Sesuai dengan semangat dan tradisi yang hidup dikalangan PUI yakni saling memahami dan menghargai terhadap adanya perbedaan pemahaman tersebut, dalam buku ini pandangan-pandangan madzhab/ulama yang berbeda dikemukakan secara apa adanya. Tidak ada pembahasan panjang lebar untuk menimbang atau mengadili sesuatu pandangan itu benar atau salah. Dihindari penghukuman yang sering membuat hati panas seperti : bid'ah atau sunah, sah atau tidak sah. Bahkan secara khusus dikemukakan ringkasan pandangan madzhab syafi'i, mengingat paham madzhab ini dianut oleh sebagian besar kaum Muslimin di Indonesia.

Saya kira ini salah satu buku yang perlu dibaca dan dipelajari oleh kaum muslimin pada umumnya warga PUI pada khususnya, yang ingin lebih sempurna dalam shalatnya. Isinya sebagai pedoman dan bekal untuk melaksanakan shalat yang baik dan benar sesuai dengan syari'at.

Informasi Beasiswa

2009-05-12T16:19:00.000+07:00

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat akan memberi beasiswa untuk 600 mahasiswa yang akan dikuliahkan di UNPAD 300 orang, IPB 300 orang,

untuk keilmuan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Kehutanan. Persyaratan: ijazah SMA/SMK tidak lebih dari 3 tahun, masuk ranking 3 besar di SMA, berasal dari pedesaan dan lulus testing. Silahkan daftar ke Dinas Rumpun Pertanian di daerah masing-masing. Informasi detail menyusul.

Berita

2008-11-10T22:20:00.006+07:00

Seluruh Keluarga Besar
Persatuan Ummat Islam (PUI) Mengucapkan :

Selamat atas dinobatkannya;

KH. ABDUL HALIM
Pendiri Persatuan Ummat Islam (PUI)

Sebagai Tokoh Nasional, yang dikukuhkan oleh presiden Republik Indonesia

Bpk. Susilo Bambang Yudoyono
Pada tanggal 9 November 2008 M. / 10 Dzulqa'dah 1429 H.

Ma'lumat PP PUI

2008-06-16T17:30:00.004+07:00

PIMPINAN PUSAT PERSATUAN UMMAT ISLAM
(PP PUI)

MAKLUMAT

Dengan menyebut nama Allah SWT, yang rahmatnya membawa kedamaian bagi alam semesta, yang kasih sayangnya menyatukan hati-hati seluruh anak bangsa di atas nilai-nilai kebenaran, yang petunjuknya memberikan keyakinan dan kemantapan kepada ummat dan para pemimpinnya untuk selalu berdiri dan berpihak pada nilai-nilai kebenaran tersebut.

Beberapa kejadian yang menimpa kita sebagai sebuah bangsa akhir-akhir ini sesungguhnya hanyalah sekedar buah dari apa yang telah kita tanam di masa lalu. Karena memang hari ini tidak lain adalah hasil dari tindakan masa lalu, sebagaimana hari esok merupakan buah karya kita hari ini. Antara kemarin, hari ini dan esok adalah suatu kontinum yang tidak terpisahkan. Hukum sebab akibat adalah sunatullah yang selalu terjadi di muka bumi, dan tidak akan berubah sampai akhir nanti. “tiap-tiap orang mendapatkan balasan atas apa yang dikerjakannya” demikianlah Allah SWT berfirman. Menyelesaikan akibat tanpa menghentikan sebab hanyalah ilusi dari orang-orang suka bermimpi. Karena memang akibat hanyalah hasil dari sebuah sebab. Dengan cara pandang ini Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menghentikan akar-akar kekerasan di negeri ini hanyalah sebuah mimpi jika hanya dilakukan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tiga menteri yang tidak memberikan ketegasan apapun.
Indonesia memang bukan Negara Agama, namun tanpa peran Agama tidak akan pernah kita menyaksikan berdirinya negeri yang bernama Indonesia. Bangsa ini jangan sampai lupa bahwa pengakuan dari Negara lain sebagai syarat berdirinya sebuah Negara merdeka tidak datang dari Amerika atau Negara barat lainnya, melainkan dari Mesir dan Negara Arab lainnya. Alasan mereka mengakui Indonesia sebagai Negara merdeka tidak lain adalah karena adanya ikatan keagamaan, persaudaraan dan kekeluargaan. Peran Agama dalam pendirian Negara ini bahkan dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengakui dengan sepenuhnya kesadaran bahwa hanya atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa lah bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang merdeka. Oleh karenanya jelas jika ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk mendorong Negara meninggalkan agama, sesungguhnya mereka tengah melakukan upaya pengingkaran atas Pancasila dan UUD’45, karena di sana jelas dinyatakan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai komponen bangsa yang berkomitmen menjaga keutuhan Negara dari berbagai konflik dan perpecahan yang dapat disebabkan oleh aktifitas kelompok-kelompok yang secara sengaja menistakan agama maupun kelompok-kelompok yang mengajak Negara meninggalkan Agama atas nama kebebasan dan hak asasi manusia, maka dengan ini Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam menyatakan :

1. Pemerintah bertanggungjawab atas segala kegagalannya dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga bencana sosial berupa kekerasan terhadap anak bangsa terjadi kembali. Pemerintah seperti tidak menangkap akar persoalan yang terjadi sehingga mengeluarkan solusi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih besar lagi.
2. Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) bukanlah merupakan suatu mazhab atau aliran pemikiran dalam Islam, melainkan sebuah ajaran yang nyata-nyata diproduksi untuk menistakan Islam. Oleh karenanya PUI mendukung sepenuhnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan ajaran Ahmadiyah adalah sesat dan menyesatkan.
3. Menuntut kepada pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk bertindak tegas terhadap upaya-upaya penistaan agama yang dilakukan oleh JAI dan elemen-elemen pendukungnya demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam hal ini pemerintah dapat mencontoh Negara-negara berpenduduk muslim lain (seperti Negara-negara Arab) dalam menangai persoalan Ahmadiyah ini.
4. Menginstruksikan kepada seluruh jamaah PUI untuk mengawasi upaya-upaya penyebaran ajaran Ahmadiyah di seluruh daerah di Indonesia dan terus berupaya untuk menjadi pelopor dan penjaga kedamaian. Jamaah PUI hendaknya terus melakukan da’wah untuk menyadarkan ummat akan bahaya latin Ahmadiyah yang dapat merongrong akidah.
5. Menghimbau kepada semua komponen bangsa yang cinta damai untuk tidak memperkeruh suasana dengan melakukan pembelaan membabibuta terhadap Ahmadiyah tanpa mau memahami esensi tuntutan ummat Islam secara komprehensif
6. Menghimbau kepada seluruh Ummat Islam untuk selalu menjaga ukhuwah Islamiah dan tidak terprovokasi oleh segalan macam upaya adudomba yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau Negara-negara yang tidak menginginkan ummat Islam dan bangsa Indonesia tumbuh menjadi bangsa yang besar dan kuat.

Jakarta, 14 Juni 2008
PIMPINAN PUSAT PERSATUAN UMMAT ISLAM
(PP PUI)

H. IING SOLIHIN NAZAR HARIS, MBA.
Ketua I Sekretaris Jendral

Artikel

2008-06-11T17:39:00.008+07:00

SINERGI ORMAS & PARPOL
DALAM PEMENANGAN HADE

Nurhasan Zaidi
Ketua Umum Pemuda PUI

“Para pemimpin terbaik paling mungkin ditemukan pada para pimpinan jemaat-jemaat agama besar, karena ia memiliki kemampuan yang mengejutkan dalam merekrut, mempertahankan, memberi inspirasi, menyatukan, membangun jaringan dan menggalang dana, termasuk menanamkan dan membangun kepercayaan”. (Peter Drucker)

Kepercayaan masyarakat Jawa Barat kepada H.Ahmad Heryawan sebagai Gubernur sangat relefan dengan apa yang diungkap Peter Drucker. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Jamaah Persatuan Ummat Islam (PUI) sebuah Ormas Islam yang memiliki basis jamaah yang kuat di Jawa Barat. Memang pada awalnya publik tidak memperkirakan PUI sebagai Ormas Islam mampu menghidupkan mesinnya untuk memobilisasi jamaahnya dalam memilih ketua umum sebagai calon Gubernur.
Kecermatan PKS dalam memilih H. Ahmad Heryawan dari sekian banyak pilihan sebagai calon gubernur adalah tepat. Pilihan ini sebetulnya telah disiapkan PKS sejak lama, baik secara formal maupun informal. Dan ternyata pilihan ini juga gayung bersambut mendapat dukungan yang kuat dari Keluarga besar PUI. Dengan jaringannya, PUI melakukan penggalangan dukungan terhadap komponen keummatan dan kerakyatan yang lain.

Kemenangan H.Ahmad Heryawan bukanlah sebuah takdir yang kebetulan yang sebagaimana diperkirakan banyak pengamat. Takdirnya sebagai gubernur merupakan sebuah ikhtiar kemenangan yang telah dicicil cukup lama dan panjang. Posisinya sebagai Ketua Umum Persatuan Ummat Islam (PUI) yang tak pernah diprediksi oleh publik, memberinya peluang untuk ikhtiar serta azam yang kuat untuk menunjukan eksistensi PUI menuju kebangkitan. Ormas Islam PUI memiliki jumlah jama’ah yang cukup besar di Jawa barat. Madrasah/sekolah tak kurang dari 2000. Struktur PUI tersebar disebagian besar kota-kabupaten di Jawa Barat. Akan tetapi kegiatan sosial-pendidikannya tidak terpublikasi dengan baik. Sehingga kekuatan ini sangat wajar yang kemudian tidak terprediksi para pengamat politik manapun.

Kemenangan yang telah dicicil lama
H.Ahmad Heryawan sejak mahasiswa telah menjadi aktivis PUI. Ia membangun dakwah, sosial dan pendidikan di Jawa Barat bersama para sesepuh PUI antara lain almarhum KH. Yazid Bustomi, almarhum H. Syarief Hidayat Kori, almarhum H.M.U. Zainuddin Kori, H. Anwar Shaleh, H.Ahmad Rifai, K.H.Cholid Fadlullah, H.Iing Solihin, Nazar Haris, dll. Mengingat PUI waktu itu sedang mengalami krisis kaderisasi dan kepemimpinan, maka Ormas ini menitikberatkan program-programnya pada kaderisasi. Ia menjalankan antara lain melalui Pekan Ukhuwah atau daurah yang sekarang disebut Training Intisab PUI. Sebagai salah seorang kader, Ahmad Heryawan bersama Pemuda PUI kemudian diminta terlibat jauh dalam PUI.

Begitulah, sejak 1992 H. Ahmad Heryawan dkk mulai melakukan aktivitas kaderisasi dakwah ke seluruh pelosok desa di Jawa Barat. Tentu tidak pernah terbayang 13 tahun kemudian (1992-2008), ia akan diamanahi sebagai gubernur. Inilah yang kita sebut kerja-kerja kecil yang telah dicicil lama, kerja-kerja kecil inilah yang kemudian dirangkai oleh Allah menjadi sebuah kekuatan yang menjadi besar, sehingga dapat memenangkan Gubernur Jawa Barat. Sebuah investasi kesabaran yang cukup panjang. Tentu ini semua masih sebuah awal memasuki dakwah di era negara, dari seorang aktifis menjadi seorang gubernur.

Perjalanan H.Ahmad Heryawan dalam aktivitas dakwah di PUI cukup panjang. Ini dimulai dari menjadi anggota di Departemen Kaderisasi PUI, sebagai Ketua Pemuda PUI, Wakil Ketua PB PUI, hingga saat ini diamanahi menjadi Ketua Umum Pimpinan Pusat PUI. Sehingga wajar kalau kemudian PKS melamar Ketua Umum PUI ini untuk diminta menjadi calon gubernur Jabar. Meskipun pada akhirnya banyak orang bilang Heryawan kader PKS juga. Memang betul, tetapi jauh sebelum PKS berdiri, pada tahun 1992 Heryawan telah menjadi seorang kader PUI yang lahir dari Keluarga Besar PUI Sukabumi sebagai basis utama.

Kilas Balik PUI
Bila melihat perjalanan kepemimpinan PUI didalam kontribusinya terhadap perjalanan bangsa cukup banyak, sehingga sangatlah wajar bila kemudian Allah mentakdirkan kader terbaik PUI menjadi Gubernur Jabar. Kedua Pendiri PUI K.H.Abdul Halim dan K.H.Ahmad Sanusi adalah salah satu anggota dari perwakilan Jawa barat didalam Badan Persiapan Usaha Panitia Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang pada tahun ini kedua pendiri PUI akan diajukan oleh pemerintah Jawa Barat menjadi Pahlawan Nasional atas jasa-jasanya. Beberapa kali juga para Ketua Umum PUI sejak awal kemerdekaan dipercaya masyarakat Jawa barat untuk menjadi pejabat publik baik di legislatif maupun di eksekutif seperti K.H.Abdul Aziz Halim (putra pendiri PUI) dan K.H.Afandi Ridwan (keduanya Almarhum). Dan masih banyak lagi putra-putri terbaik PUI yang pernah menjabat di pemerintahan daerah maupun pusat.

Cikal bakal PUI berdiri sejak tahun 1911. Artinya sudah hampir memasuki usia satu abad. Sebetulnya cukup banyak basis-basis keagamaan dan pesantren/madrasah di Jawa Barat akar kelahirannya dari kedua pendiri PUI. Begitupun kelahiran Masyumi berawal dari empat Ormas Islam yaitu; Perikatan Oemat Islam (POI) K.H.Abdul Halim, Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) K.H.Ahmad Sanusi, (yang kemudian keduanya berfusi tahun 1952 dengan melebur menjadi PUI) NU, K.H.Hasyim Asyari, dan Muhamadiyyah, K.H.Ahmad Dahlan, kemudian selanjutnya bergabung Persis, Al-Irsyad, Al-wasliyah, Al-Ittihadiyyah, dll. Walaupun kemudian PUI mengalami pasang surut karena faktor internal dan eksternal. PUI dalam perjalanan sejarahnya selain sebagai pendiri partai politik Masyumi yang kemudian dibubarkan Orde lama, karena perbedaan politik. Begitu juga di masa Orde baru kebijakan-kebijakan politik PUI seringkali bersebrangan dengan sikap politik Orde baru. Inilah yang kemudian menjadikan PUI secara perlahan-lahan termarjinalkan sejak masa Orde lama dan Orde baru, sehingga berakibat eksistensi basis-basis dakwah dan pendidikan PUI pun mengalami pasang surut.

Reformasi 1998 akhirnya memberikan angin segar bagi seluruh gerakan dakwah, khususnya PUI. PUI mulai berbenah diri menikmati kebebasan di dalam amaliah dakwah yang selama Orde lama dan orde baru termajinalkan. Yang kemudian dalam waktu singkat di era reformasi, dengan izin Allah dan kepercayaan rakyat Jawa Barat mengantarkan Ketua Umum PUI menjadi Gubernur dalam pemilihan pilkada langsung pertama dalam sejarah Jawa Barat. Persis apa yang diprediksikan Prof.Dr.Yusuf Qordhowi pemikir dakwah di abad ini mengungkapkan “Kalau saja para penguasa di negeri-negeri muslim itu, mau membiarkan kita bekerja membangun ummat secara tenang dan aman, tanpa tekanan dan gangguan keamanan, maka mungkin kita hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk mengembalikan peradaban Islam’.

Pembagian Tugas PUI, PKS, dan PAN
Dalam strategi pemenangan Hade dipemilihan gubernur Jawa Barat sebetulnya tidak ada hal yang sangat khusus. Apalagi paket pasangan Hade terbentuk dalam waktu yang sudah menjelang batas akhir pendaftaran di KPUD, sehingga langkah-langkah strategi pemenangan Hade pun disusun sambil berjalan. Hade hanya diusung oleh dua partai PKS dan PAN serta didukung penuh oleh Ormas Islam PUI yang berbasis kuat di Jawa Barat, yang Cagubnya H.Ahmad Heryawan juga sebagai Ketua Umum PUI. Tiga inti kekuatan inilah yang menjadi faktor kuat dalam pemenangan Hade, meskipun tentu banyak faktor-faktor kekuatan lain yang tidak bisa kita abaikan kontribusinya.

Soliditas Struktur Pimpinan Wilayah dan Daerah PUI Jawa Barat membuat mesin PUI menjadi sangat efektif hidup dalam pendulangan suara Hade. Sedangkan di lapangan para Wanita PUI, Pemuda PUI, Himpunan Mahasiswa PUI, Himpunan Pelajar PUI serta para kader PUI yang membuat tim besar pemenangan PUI menjadi sangat dinamis dan attraktif dalam memenangkan Hade. Begitupun faktor keartisan Dede Yusuf menjadikan daya pikat yang cukup kuat pada saat-saat kampanye, sehingga dinamikanya menjadi lebih hidup saat kampanye-kampanye Hade. Walaupun PUI memiliki struktur dan Madrasah/sekolah PUI ada 26 kota/kabupaten, tetapi karena wilayah Jabar ini sangat luas, maka tim sukses PUI berbagi tugas dengan PKS dan PAN. PUI hanya memprioritaskan pada prioritas pertama basis utamanya pada pemenangan di 10 kota-kabupaten (kokab) yang merupakan basis kuat massa PUI sampai desa-desa, yaitu: Majalengka, kokab Sukabumi, kokab Bogor, kokab Cirebon, Indramayu, Kuningan, Cianjur, Di daerah-daerah ini, Hade hanya kalah di dua daerah, yaitu Kuningan dan Indramayu. Sedangkan prioritas kedua di kokab Tasik, Ciamis, Garut, Subang dan Sumedang.

Di 16 kokab basis utama PUI tersebut, kebetulan PKS dan PAN umumnya memiliki basis suara yang kecil, sementara PAN khususnya PKS memiliki basis yang kuat di kota-kota Jawa Barat ditambah kota-kabupaten yang disitu Walikota dan Bupatinya dimenangkan PKS, sehingga pembagian tugas di atas, antara PUI, PKS, dan PAN bisa saling melengkapi dan masing-masing bisa lebih terfokus dalam pendulangan suaranya. Dan Alhamdulillah terbukti dengan izin Allah, Hade menang sangat signifikan di 18 kota/kabupaten di Jawa Barat, yang rata-rata kemenangannya antara 36-58 % suara. Sedangkan Aman hanya menang di 5 daerah yaitu Ciamis, Kuningan,Kab.Tasik, Sumedang, Subang. Dan Dai hanya menang di 3 Kabupaten yaitu Purwakarta, Indramayu dan Banjar.

Dari Pilgub Jabar kita memetik hikmah bertambahnya keyakinan bahwa sinergi Ormas Islam dan Orpol Islam akan menjadi sebuah kekuatan ummat yang telah ditunggu lama. Tentu, indepedensi mereka mesti tetap selalu terjaga agar kerja-kerja dakwah, sosial, pendidikan dan politik masing-masing menjadi lebih fokus dan lebih optimal dalam pembagian tugasnya. Wallahu’alam.

Berita

2008-06-09T06:43:00.013+07:00

PERTEMUAN KEPALA-KEPALA SEKOLAH PUI
SE-INDONESIA

Berangkat dari sebuah keprihatinan terhadap kondisi kualitas pendidikan di sekolah-sekolah PUI yang semakin merosot sehingga mesti secara serius untuk diperhatikan dan dicarikan solusi positif bagi keberlangsungan pendidikan sekolah-sekolah PUI se-Indonesia.

Maka departemen pendidikan dan pengajaran Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (PP PUI) menggagas terbentuknya Forum Komunikasi Kepala-Kepala Sekolah PUI Se-Indonesia, hal ini di awali dengan pertemuan kelapa-kepala sekolah PUI Se-Indonesia yang diadakan pada tanggal 1 Juni 2008 di Sekretariat PP PUI yang dihadiri oleh kepala-kepala sekolah PUI se-Indonesia, dengan menyepakati beberapa keputusan pertemuan diantaranya : 1. Sesegera mungkin diadakannya perapihan dan pembenahan aset-aset PUI (status tanah wakaf, pendanaan pembangunan, perbaikan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah PUI, dsb. 2. Sesegera mungkin diadakannya pembenahan dan peningkatan SDM (kejelasan pola rekruitment guru, meningkatan kualitas pendidik, anak didik, serta para penyelenggara pendidikan dan pesantren PUI). 3. Harus adanya pembenahan kurikulum/manhaj PUI yang jelas. 4. Mesti adanya pembenahan dalam perbaikan manajemen yang terpusat dari PP PUI dengan pengembangan dilakukan oleh Daerah2. 5. Pembenahan Fund Raesing untuk pendanaan. 6. Sesegara mungkin di buat aturan jama’ah PUI yang jelas. 7. PUI mesti meningkatkan silaturahim terhadap jaringan / akses jaringan. 8. Sesegera mungkin di buatkan keseragaman atribut PUI (dari mulai Sergam PUI, kartu pelajar, dll.). 9. Segera diadakannya Kaderisasi pelajar (Hijar PUI) se-Indonesia.

Pengumuman

2008-06-07T15:13:00.004+07:00

UNDANGAN TERBUKA

Bahwa dalam rangka Refleksi 100 Tahun Kebangkitan Nasional
Pimpinan Pusat Persatuan Ummat Islam (PP PUI), mengadakan:

SIMPOSIUM REFLEKSI 100 TAHUN KEBANGKITAN NASIONAL

Waktu : Sabtu, 14 Juni 2008 M. / 10 Jumadil Akhir 1429 H.
Tempat : Gedung DPD RI Komplek MPR/DPR RI
Jl.Gatot Subroto No.6 Jakarta Pusat

Tema : "Islam Menebar Rahmat Memajukan Kesejahteraan Bangsa"

Ditujukan Untuk Kader dan Simpatisan PUI serta Masyarakat Luas
Atas Perhatian dan Kehadirannya Kami Ucapkan Terima Kasih

Panitia Penyelenggara

Mufassir Sunda

2008-06-07T13:57:00.004+07:00

Salah satu karya KH.Ahmad Sanusi yang banyak dikenal masyarakat sunda adalah kitab Raudhah al-Irfan fi ma'rifah al-Qur'an. Kitab itu bisa disebut sebagai kitab tafsir sunda. Tak banyak orang mengenal KH.Ahmad Sanusi sebagai ahli tafsir dari Sunda (Jawa Barat). Orang Sunda memanggilnya Ajengan Sanusi, Ajengan Cantayan, atau Ajengan Genteng. Ulama yang pernah hampir sebelas tahun meniti ilmu di Tanah Suci ini juga dikenal sebagai pendiri Persatuan Ummat Islam (PUI).

Sebaliknya ke Tanah Air, saat usia remaja, ia lebih banyak terlibat dalam dunia pendidikan dan menulis 125 buku. Buku karyanya meliputi berbagai bidang agama yang ditulis dalam bahasa sunda maupun Indonesia. Kelak sosok ulama Sunda ini dipenuhi aktivitas sosial keagamaan, plus mewariskan karya berharga kebanggaan masyarakat sunda.

Salah satu karya KH.Ahmad Sanusi yang banyak dikenal masyarakat Sunda adalah kitab Raudhah al-'Irfan fi ma'rifah al-Qur'an. Kitab itu bisa disebut sebagai kitab tafsir Sunda. Ia salah satu dari tiga ulama Sunda yang produktif menelorkan kitab-kitab ajaran Islam. Selain Sanusi ada pula Raden Ma'mun Nawawi Ibn Raden Anwar yang menulis berbagai risalah singkat, serta ulama penyair terkenal 'Abdullah bin Nuh dari Bogor yang banyak menulis tentang ajaran-ajaran sufi.

Martin Van Bruinessen (Kitab Kuning, Mizan 1996), sarjana Belanda, menyebut tiga tokoh itu sebagai penulis karya orisinil dan bukan pen_syarah_(penyempurna) atas kitab-kitab tertentu, sebagaimana umumnya dilakukan para ulama Indonesia abad ke-19. Kitab Raudhatu al-Irfan fi Marifati al-Qur'an bisa dikatakan sebagai starting point di tengah tradisi tulis baca dunia pesantren yang belum cekatan dalam menelorkan karya tafsir yang utuh.

Banyak pesantren di ranah Parahyangan menggunakan kitab tafsir ini untuk proses belajar mengajar. Begitu pula pengajian kampung di lingkungan masyarakat yang dibimbing para alumni pesantren di Jawa Barat. Dan dengan mudah kita dapat menemukan kitab Tafsir ini di toko-toko kitab di pasar tradisional. Naik cetaknya juga sudah tak terhitung sejak diterbitkan oleh banyak penerbit berbeda tanpa tahun penerbitan pertama.

Kitab ini terdiri dari dua jilid. Jilid pertama berisi tafsir juz 1-15 al-Qur'an, dan jilid keduanya berisi tafsir juz 16-30. Kitab ini mepergunakan tulisan Arab dan bacaan Sunda, dilengkapi keterangan di sisi kiri dan kanan setiap lembar halaman sebagai penjelasan tiap-tiap ayat yang telah diterjemahkan.

Model penyuguhan ini, bukan saja membedakan kita tersebut dari tafsir yang biasa digunakan di pesantren atau masyarakat Sunda umumnya, melainkan untuk memberi pengaruh pada daya serap para peserta pengajian. Tulisan ayat yang langsung dilengkapi terjemahan di bawahnya dengan tulisan miring, sangat membatu pembaca untuk mengingat arti tiap ayat. Terlebih dengan adanya kesimpulan yang tertera pada sisi kiri dan kanan setiap halaman.

Keterangan sisi kiri dan kanan ini juga berisi penjelasan tentang waktu turunannya ayat (asbab nuzul), jumlah ayat, serta huruf-hurufnya. kemudian disisipi dengan masalah tauhid yang cenderung beraliran Asy'ari dan masalah fikih yang bermadzhab Syafi'i. Banyak pendapat mengatakan kedua madzhab dalam Islam tersebut memang dianut oleh kebanyakan masyarakat Muslim di Jawa Barat. Dari sini terlihat bagaimana KH.Ahmad Sanusi mempunyai cara tersendiri dalam menyuguhkan ayat-ayat teologi dan hukum yang erat berkait dengan paham masyarakat umumnya.

Pengertian perkata yang ada dalam tafsir ini tampaknya diilhami oleh Tafsir Jalalain karya Jalaluddin al-Suyuthi dan Jalaluddin al-Mahalli yang banyak digunakan di Lingkungan pesantren di Jawa. Ini terlihat dari awal penafsiran surat Al-Fatihah sampai surat-surat sesudahnya. Model tafsir mufradat (tafsiran kata perkata) yang lekat pada Tafsir al-Jalalain telah banyak memengaruhi KH.Ahmad Sanusi dalam meracik tafsir setiap kata al-Qur'an.

Mungkin ini yang bisa dilakukan dalam menulis tafsir yang memang sengaja dibuat untuk konsumsi kebanyakan masyarakat Muslim sunda yang belum memiliki kesadaran sempurna akan teks Kitab suci. Pada kenyataannya, pengguna tafsir ini memang terpikat berkat gaya penafsiran tersebut.

Faktor lain yang menyebabkan kitab ini banyak digunakan masyarakat Muslim Sunda, bisa jadi adalah ketokohan penulisnya. KH.Ahmad Sanusi dikenal sebagai pendiri organisasi al-Ittihadiyyatul Islamiyah yang bergabung ke dalam Persatuan Ummat Islam (PUI) pada 1952. Ia juga dikenal sebagai salah seorang pengikut tarekat Qadiriyah yang banyak dianut masyarakat pra-kemerdekaan. Bahkan, para pemuda yang berjuang untuk kemerdekaan, kerap meminta ajaran dan kekebalan kepada Kyai Sanusi berkaitan dengan terjemahan Manaqib Abdulqadir Jailani yang disusunnya, yang kemudian menjadi pedoman tarekat Qadiriyah.

Meski menggunakan tulisan Arab dengan bacaan Sunda, tapi para peserta pengajian dapat menyerapnya dengan mudah. Padanan kata yang digunakan pun sesuai dengan kosakata keseharian yang tidak menyita waktu maupun tenaga untuk menyerap isinya. Begitu pula pengalihistilahan arti yang disesuaikan dengan simbol-simbol makna bahasa Sunda. Seperti mengartikan kata dzarrah dengan biji sawi, yang memang diakui dan dikenal sebagai benda yang terkecil dalam tradisi bahasa Sunda.

Kitab Tafsir ini merupakan karya monumental seseorang yang bergelut lama di dunia pesantren. Bacaan atas teks-teks tafsir arab yang ada di lingkungannya telah menginspirasi KH.Ahmad Sanusi untuk membuat sebuah karya yang hingga kini masih layak dijadikan contoh oleh para pengkaji tafsir.

Hymne PUI

2008-06-06T23:30:00.001+07:00

Persatuan Ummat Islam yang amat mulia ( 2x
Akan meninggikan perintahan dari Tuhan
Dalam Islam Agama kita mustika dunia

Tapi ingat teman, percobaan Tuhan
Kesengsaraan yang kamu tanggung
Pihak kafir yang menggoda kita
semakin hebatnya. Tetapi tak apa
hanyalah kita anggap ujian – dalam iman kita.

Video Hymne PUI

Mars PUI

2008-06-06T23:28:00.001+07:00

Ridholah hai skalian ummat Islam
'kan Allah Pemelihara.
Islam agamamu mulia
M'ngatasi skalian agama.

Muhammad Pesuruh Tuhan
Rasul bagi semua alam.
Kuatkan tekadmu ini
Menuju Islam bahagia.

PUI s'lalu siap sedia
bagi ummat Muhammad
Lapangan perjuangan muslimin
cita-cita mulia.

Kerahkan wahai ummat Muhammad
tenaga sebulatnya.
Di dalam lapangan PUI kita
'tuk mencapai Islam Raya.

Video Mars PUI

KH.Ahmad Sanusi

2008-06-06T23:16:00.002+07:00

K.H. AHMAD SANUSI

K.H. Ahmad Sanusi yang biasa dipanggil Ajengan Sanusi, lahir di Kewedanan Cibadak, Sukabumi pada tahun 1881 dan wafat di Pesantren Gunung Puyuh, Sukabumi tahun 1950. Sejak kecil beliau belajar ilmu agama dari ayahnya sendiri, K.H Abdurrahim, pemimpin Pesantren Cantayan di Sukabumi. Selanjutnya ia belajar dari pesantren ke pesantren di daerah Jawa Barat. Pada tahun 1904 K.H. Ahmad Sanusi berangkat ke Mekkah untuk memperdalam ilmu agama. Sewaktu beliau bermukim di Mekkah pada tahun 1913, K.H. Ahmad Sanusi diajak untuk masuk menjadi anggota SI. Sejak itulah K.H. Ahmad Sanusi menjadi anggota SI.

Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1915, beliau membantu ayahnya membina Pesantren Cantayan sambil membina para ulama. Kemudian tahun 1922 K.H. Ahmad Sanusi mendirikan pesantren Genteng Babakan Sirna, Cibadak, Sukabumi. Dalam menyampaikan dakwah, K.H. Ahmad Sanusi mempunyai metoda yang keras, radikal, tegas, dan teguh pendirian. Beliau merombak cara belajar santri dengan duduk tengkurap (ngadapang) diganti dengan duduk di bangku dan meja dan diterapkan sistim kurikulum berjenjang (klasikal).

Pada bulan Nopember 1926 meletus pemberontakan di Jawa Barat yang dikenal sebagai Gerakan Syarikat Islam (SI) Afdeeling B yang merupakan perlawanan rakyat jelata terhadap pemerintah kolonial Belanda. K.H. Ahmad Sanusi bersama santri-santri Pesantren Genteng Babakan Sirna dituduh terlibat dalam pemberontakan tersebut, sehingga beliau ditangkap dan masuk penjara di Sukabumi 6 bulan dan di Cianjur 7 bulan. Kemudian pada tahun 1927 beliau diasingkan oleh pemerintah Belanda ke Tanah Tinggi, Jakarta selama 7 tahun (1927-1934). Dalam pengasingannya, K.H. Ahmad Sanusi tetap terus berdakwah menyebarluaskan ilmunya dengan giat dan istiqomah, sehingga seluruh masjid yang ada di Jakarta masa itu sempat dikunjungi dan bertabligh.

Beliau juga menulis buku-buku dan siaran-siaran (buletin) tentang ilmu keislaman serta Karya yang paling menonjiol adalah Raudhatul Irfan . berisi terjemah Al-Quran 30 juz dalam bahsa Sunda, dengan terjemah kata- per- kata dan syarah (tafsir penjelasa) singkat. Tafsir ini telah dicetak ulang berpuluh kali dan sampai sekarang masih digunakan di Majlis-majlis Ta’lium di Jawa Barat. Karya monumental lainnya adalah serial Tamsyiyyatul Muslimin, tafsir Al-Quran dalam bahasa Melayu /Indonesia. Setiap ayat-ayat al-Quran disamping ditulis dalam huruf Arab juga ditulis (transliterasi) dalam huruf Latin. Pada waktu itu banyak ulama memandang hal itu sebagai suatu bid’ah yang haram, sehingga menjadi perdebatan. Melalui pemahaman ummat Islam terhadap Al-Quran, serial tafsir itu sarat dengan pesan-pesan tentang pentingnya harga diri, persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan di kalangan ummat.

Pada tahun 1931 masih dalam masa pembuangan, K.H. Ahmad Sanusi mendirikan perhimpunan “Al-Ittihadiyatul Islamiyah” (AII) yang bergerak dalam sosial pendidikan sekaligus wadah pergerakan nasional untuk menanamkan harga diri, persamaan, persaudaraan dan kemerdekaan yang Pada tahun 1934 K.H. Ahmad Sanusi dikembalikan oleh pemerintah Belanda ke Sukabumi dengan status tahanan kota selama 5 tahun, Kedudukan Pengurus Besar AII pun dipindahkan ke Sukabumi. Pada tahun itu juga, K.H. Ahmad Sanusi mendirikan Pesantren Gunung Puyuh di Sukabumi yang masih berjalan sampai sekarang.

Pada zaman pendudukan Jepang, tahun 1943 beliau diangkat sebagai penasihat pemerintah Keresidenan Jepang, suatu syarat agar AII bisa dihidupkan setelah dibekukan Pemerintah Jepang bersama-sama seluruh organisasi kemasyarakat lainnya. Pada tahun 1944 beliau diangkat sebagai Wakil Residen Bogor. Selanjutnya ditunjuk menjadi anggota Badan Pneyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia.

Sebagai anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang dibentuk segera setelah Proklamasi 17-8-1945, beliau ikut berhijrah ke Yogya. Setelah kembali ke Sukabumi, pada tahun 1950, Ajengan K.H.Ahmad Sanusi, berpulang ke hadirat Ilahi. Pemerintah Indonesia mengakui jasa-jasanya sebagai salah seorang pendiri Republik Indonesia dengan menganugerahkan Bintang Maha Putera Utama kepada Almarhum.

KH.Abdul Halim

2008-06-06T22:59:00.002+07:00

K.H. ABDUL HALIM

K.H.Abdul Halim adalah salah seorang pejuang kemerdekaan bangsa yang berasal dari Jawa Barat dan mempunyai andil besar dalam mempersiapkan kelahiran Republik Indonesia. Tokoh Ummat Islam ini adalahi anggota BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia). Atas jasa pengabdian sebagai salah satu pendiri Republik ini KH.Abdul Halim kemudian memperoleh tanda kehormatan BINTANG MAHAPUTERA UTAMA dari Presiden Republik Indoensia.

Abdul Halim lahir tanggal 26 Juni 1887 di Desa Sutawangi, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka Jawa Barat. Ia adalah putera bungsu KH.Iskandar dan Nyi Hj.Siti Mutmainnah, dari tujuh saudara. Latar belakang keluarga beliau memang dikenal taat dalam beragama, bahkan ibunya masih keturunan dari Sultan Syarif Hidayatullah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pendidikan yang menyangkut pelajaran agama Islam, sudah didapatinya sejak usia dini, dan pada usia 21 tahun setelah tamat belajar dari berbagai pesantren di Majalengka pada tahun 1908, beliau menunaikan ibadah haji lalu menetap di Mekah sambil menambah wawasan keilmuan.

Aktivitas KH.Abdul Halim

Sepulang dari Mekkah, ia mendirikan sebuah organisasi yang diberi nama Majlisul Ilmi. Dengan wadah ini ia giat berjuang dalam pengembangan penyiaran ajaran Islam. Setahun kemudian (1912) KH.Abdul Halim menyempurnakan Majlisul Ilmi menjadi organisasi yang lebih besar dengan nama Hayatul Qulub yang aktivitasnya disamping berupaya meningkatkan kualitas pendidikan juga mendorong kegiatan ekonomi rakyat terutama dalam menghadapi persaingan pengusaha asing yang menguasai pasar juga melawan penindasan Belanda terhadap rakyat yang memeras tenaga mereka. Hayatul Qulub memelopori berdirinya perusahaan percetakan, pembangunan, pabrik tenun serta pengembangan usaha-usaha pertanian . Suatu hal yang menarik adalah penerapan sistem pemilikan saham-saham perusahaanbagi guru-guru yang aktif mengajar. Di bidang sosial-kemasyarakatan, KH.Abdul Halim mendirikan rumah yatim piatu Fatimiyah.

Organisasi Hayatul Qulub tidak berumur panjang karena ditutup oleh pemerintah Belanda dengan alasan menganggu keamanan. Akan tetapi KH.Abdul Halim tetap gigih dan tidak pernah menyerah kegiatan-kegiatan perjuangannya tetap berjalan.

Baru pada tahun 1916 berdiri organisasi dengan nama Perikatan Oelama (PO) sebagai pengganti Hayatul Qulub. Tahun 1924 Perikatan Oelama semakin berkembang dan hampir menjangkau ke seluruh wilayah Jawa dan Madura. DI tahun 1939 organisasi sosial-pendidikan ini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu kegiatan yang menonjol adalah program pertolongan kepada para pelajar dengan membentuk I’anatul Muta’allimin. Antara tahun 1917-1920 telah dibangun 40 Madrasah, sebagian besar di Jawa, dengan metode pengajaran modern, yang pada saat itu mendapat tentangan dari berbagai pihak. Pada Kongres ke IX P.O., KH.Abdul Halim melahirkan ide untuk membangun sebuah pondok Pesantren, dimana santri tidak saja belajar agama tetapi juga dilatih berbagai kerajinan dan keterampilan. Ide ini mendapat sambutan positif yang pada akhirnya berdiri pondok pesantren yang dikenal dengan sebutan Santi Asromo.

Sejarah PUI

2008-06-06T22:48:00.002+07:00

SEJARAH SINGKAT
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

Persatuan ummat Islam (PUI) lahir pada tahun 1952 sebagai anak zaman dalam mematri persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya persatuan dan kesatuan intern ummat Islam. Dikatakan sebagai anak zaman karena pada waktu lahirnya, yaitu pada tanggal 5 April 1952 bertepatan dengan 9 Rajab 1371 H di Bogor situasi dan kondisi keorganisasian sosial masyarakat di Indonesia saat itu cenderung berpecah-belah.

Dikatakan sebagai anak zaman karena pada waktu lahirnya, yaitu pada tanggal 5 April 1952 bertepatan dengan 9 Rajab 1371 H di Bogor situasi dan kondisi keorganisasian sosial masyarakat di Indonesia saat itu cenderung berpecah-belah. Tetapi PUI lahir justru sebagai hasil fusi antara dua organisasi besar, yaitu antara Perikatan Ummat Islam (PUI), yang berpusat di Majalengka, dengan Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII), yang berpusat di Sukabumi. Sebagai salah satu organisasi pergerakkan Islam, PUI begerak dan beramal di bidang Pendidikan, Sosial dan Kesehatan Masyarakat, Ekonomi dan Dakwah. Bahkan kini telah merintis dibidang Iptek (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).

Perikatan Ummat Islam (PUI) merupakan organisasi yang pada awal didirikannya oleh K.H.Abdul Halim di Majalengka, Jawa Barat bernama Majlisul Ilmi (1911). Organisasi Majelisul Ilmi tumbuh dan berkembang melalui proses perjuangan yang penuh tantangan dan rintangan dari penjajah Kolonial Belanda. Dalam mencapai tujuannya organisasi ini terpaksa harus mengalami beberapa kali penyempurnaan dan pergantian nama.

Dengan penyempurnaan dimaksudkan untuk mendewasakan organisasi agar tahan uji terhadap tempaan zaman dan ujian hidup, sedangkan dengan pergantian nama, dimaksudkan di samping untuk menyesuaikan diri terhadap misi dan beban tanggung jawab yang harus dipikul, juga untuk menghindarkan diri dari intaian dan ancaman Pemerintah Kolonial Belanda. Demikianlah pada tahun 1912 Majlisul Ilmi menyempurnakan diri dan merubah nama organisasinya menjadi Hayatul Qulub yang berarti menghidup-hidupkan hati. Setelah peristiwa aksi pemogokan buruh pabrik gula di Majalengka, dalam rangka melawan penindasan penguasa Belanda, Hayatul Qulub makin diawasi dan dicurigai Belanda. Kemudian, antara lain atas anjuran HOS Cokroaminoto, perhimpunan Hayatul Qulub dirubah dan diganti, namanya menjadi Persyarikatan Oelama (PO) pada tahun 1916.

Dengan sengaja ulah dan tipu daya Belanda Persyarikatan Oelama (PO) pun mendapat rongrongan dari pihak penjajah, bahkan dari teman seiring K.H.Abdul Halim sendiri yang telah kena hasut dan pengaruh dari aparat pemerintah Belanda.

Mereka menfitnah bahwa pendidikan/sekolah yang didirikan PO itu adalah sekolah kafir, karena bentuk dan sistemnya seperti sekolah yang diadakan oleh Belanda, yaitu pendidikan dengan sistem kelas dengan duduk di bangku dan menghadap meja serta papan tulis. Tidak hanya itu para ulama yang tidak senang terhadap perkembangan PO juga menyebarkan isu kepada masyarakat luas, bahwa organisasi PO itu bukan untuk dan milik rakyat awam, tetapi khusus untuk dan milik para ulama. Jadi bagi kita yang bukan ulama tidak pantas dan tidak perlu ikut-ikutan masuk PO, kata mereka. Mereka menghasut masyarakat muslim agar tidak masuk PO. Terhadap fitnah tersebut KH.Abdul Halim tidak pernah menyerah. Beliau tetap pada keyakinannya, menerukan pembaharuan dalam bidang pendidikan.

Pada awal pendudukan Jepang organisasi-organisasi pergerakan yang pada tahun 1938 bergabung dalam MIAI (PO, AII, Muhamadiyah dan NU) dibubarkan oleh penguasa Jepang. Para ulama/pimpinan organisasi tersebut kemudian mendesak penguasa Jepang agar organisasi-organisasi mereka dibolehkan bergerak lagi. Beberapa bulan kemudian organisasi tersebut diizinkan oleh penguasa Jepang untuk melakukan kembali kegiatan-kegiatannya. Federasi MIAI pun diizinkan bergerak lagi dengan nama Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Sementara itu nama organisasi Persyarikatan Oelama diganti lagi menjadi Perikatan Oemmat Islam (POI), yang dengan perubahan ejaan Bahasa Indonesia sistem Soewandi (1974) menjadi Perikatan Ummat Islam (PUI).

Selanjutnya adalah sejarah Persatuan Ummat Islam Indonesia (PUII) yang didirikan oleh KH.Ahmad Sanusi di Sukabumi, Jawa Barat. Seperti halnya Perikatan Ummat Islam, searah perjuangan PUI juga melalui proses perkembangan dan pergantian nama. Semula pada awal didirikannya organisasi perjuangan ini bernama “Al-Ittihadiyatul Islamiyah” disingkat AII. Pada masa pendudukan Jepang, AII sebagai anggota MIAI, mengalami proses seperti PO. Pada saat itulah AII berganti nama menjadi Persatuan Oemmat Islam Indonesia (POII) pada tahun 1942, dan berubah namanya pada tahun 1947 menurut Ejaan Soewandi menjadi PUII. Perjuangan PUII sejak awalnya secara prinsipil sama dengan PUI. Mengapa demikian?.

Kiranya patut kita pahami bersama, bahwa antara pimpinan PUI dan pimpinan PUII itu sebenarnya adalah satu guru dan satu ilmu. Mereka yaitu KH.Abdul Halim dan KH.Ahmad Sanusi, pada waktu yang bersamaan menuntut ilmu di Mekah, Saudi Arabia pada tahun 1908-1911. Mereka saling bersahabat dan saling bertukar pikiran, baik di bidang pendalaman ilmu, maupun pengalaman ilmunya kelak setelah kembali ke tanah air. Pada waktu di Mekah, mereka juga bertemu dan menjalin persahabatan karib dengan tokoh-tokoh pejuang Islam Indonesia lainnya, seperti KH.Mas Mansyur (Muhammadiyah) dan KH.Abdul Wahab (Nahdlatul Ulama).

Sekembalinya di tanah air, persahabatan mereka berlanjut. Mereka saling berkunjung dalam rangka lebih memantapkan cita-cita yang telah terukir dan digalang sejak di perantauan, yaitu cita-cita untuk menggalang persatuan dan kesatuan ummat Islam Indonesia, mereka anggap sebagai tulang punggung wawasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Setelah mereka masing-masing memimpin PO dan AII, frekuensi pertemuan mereka semakin tinggi dan efektif. Sejak KH.Abdul Halim (PO) diundang oleh KH.Ahmad Sanusi untuk memberikan ceramah pada Muktamar AII di Sukabumi pada bulan Maret 1935, rencana realisasi cita-cita tentang terciptanya persatuan dan kesatuan ummat Islam Indonesia semakin kongkret. Kedua ulama beserta seluruh anggota masing-masing bertekad bulat untuk saling melebur organisasi mereka, guna mewujudkan cita-cita bersama.

Kemudian pada berbagai kesempatan, betapapun sibuknya mereka sebagai wakil-wakil rakyat dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dalam bahasa Jepang nya disebut Dokuritsu Zyumbi Choosakai, mereka menyempatkan diri untuk menyusun rencana teknis pelaksanaan fusi dari kedua organisasi mereka.

Rencana mengenai nama bentuk organisasi hasil fusi yaitu Persatuan Ummat Islam, rancangan (konsep) kepengurusan, waktu serta tempat diadakan fusi, dan lain-lain telah disepakati bersama. Tetapi ditakdirkan sebelum upacara fusi dilaksanakan, KH.Ahmad Sanusi dipanggil oleh Allah SWT. Beliau wafat tahun 1950. sesuai dengan wasiat beliau kepada keluarga dan pengurus PUII agar pelaksanaan fusi secepatnya direalisasi, maka pada tanggal 5 April 1952 bertepatan dengan 9 Rajab 1371 H. PUI dan PUII berfusi menjadi Persatuan Ummat Islam (PUI). Kemudian dinyatakan sebagai “Hari Fusi PUI”.

Pendiri-pendiri PUI tersebut yaitu KH.Abdul Halim, KH.Ahmad Sanusi dan Mr.Syamsuddin, berkat jasanya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, dianugerahi Bintang Maha Putera Utama, berdasarkan No.048/TK/Tahun 1992 tanggal 12 Agustus 1992.

ART PUI

2008-06-06T22:41:00.003+07:00

ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

Pasal 1

INTISAB

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ
اللهُ غَايَتُنَا وَالإِخْلاَصُ مَبْدَؤُنَا وَالإِصْلاَحُ سَبِيْلُنَا وَاْلمحَبََّةُ شِعَارُنَا
نُعَاهِدُ اللهَ عَلَى الصِّدْقِ وَالإِخْلاَصِ وَاليَقِيْنِ وَطَلَبِ رِضَى اللهِ
فِى الْعَمَلِ بَيْنَ عِبَادِهِ بِالتَّوَكُلِ عَلَيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
بِسْمِ اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ اْلعَظِيْمِ. اللهُ أَكْبَرْ

a. Saya bersaksi tiada tuhan kecuali Allah
Saya bersaksi bahawa Muhammad adalah utusan Allah.

Allah adalah tujuan (pengabdian) kami.
Ikhlas adalah dasar (pengabdian) kami
Ishlah adalah jalan (pengabdian) kami
Mahabbah adalah panji-panji kami.

Kami berjanji kepada Allah,
untuk senantiasa berlaku benar, ikhlas, yakin dan mencari ridho Allah
dalam beramal di antara hamba-hamba-Nya dengan bertawakkal
kepada-Nya.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
Bismillahi, tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan
(kekuasaan) Allah Yang Maha Tinggi dan Yang Maha Agung.
Allahu Akbar.

b. Al-Intisab mengandung perumusan mengenai mabda’ (titik tolak, dasar, landasan), manhaj (metode amaliah), ikrar mujahadah (kebulatan tekad serta kesungguhan perjuangan dan pengorbanan) dan tawakkal (penyerahan diri) kepada Allah, baik dari jam’iyyah (Perhimpunan) maupun jama’ah (pimpinan, anggota dan warga) Persatuan Ummat Islam dalam melaksanakan setiap amaliahnya, baik secara sendiri-sendiri (fardiy) maupun bersama-sama (jama’i).

Pasal 2
PEDOMAN AMALIAH

Amaliah Perhimpunan dalam berbagai usahanya berpedoman pada tercapainya Al-ishlahuts tsamaniyah, yang meliputi:
1. Ishlahul Aqidah : Perbaikan aqidah
2. Ishlahul ‘Ibadah : Perbaikan ibadah
3. Ishlahut Tarbiyah : Perbaikan pendidikan
4. Ishlahul ‘Ailah : Perbaikan kehidupan keluarga
5. Ishlahul Mujtama : Perbaikan kehidupan sosial kemasyarakatan
6. Ishlahul Adah : Perbaikan adat istiadat
7. Ishlahul Iqtihsad : Perbaikan perekonomian
8. Ishlahul Ummah : Perbaikan umat keseluruhan

Pasal 3
KEANGGOTAAN

1. Anggota Perhimpunan terdiri atas :
a) Calon Anggota: adalah seorang muslim atau muslimah akil balig yang telah mempelajari Intisab PUI
b) Anggota Biasa: adalah seorang muslim atau muslimah akil balig yang telah memenuhi persyaratan
c) Anggota Kehormatan: adalah seorang muslim atau muslimah akil balig yang telah berjasa kepada perhimpunan

2. Syarat- syarat menjadi anggota biasa :
a) Mengajukan permintaan menjadi anggota secara tertulis kepada pengurus Perhimpunan dengan persetujuan sedikitnya dua orang anggota lama, untuk diteruskan kepada Pimpinan Pusat.
b) Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha–usaha yang sesuai dengan tujuan Perhimpunan.
c) Membayar uang pangkal, iuran bulanan dan iuran lainya yang besarnya ditetapkan oleh Perhimpunan.
d) Calon anggota biasa sebelum menerima kartu anggota dari Pimpinan Pusat, oleh pengurus Perhimpunan terdekat dapat diberi kartu anggota sementara yang bentuknya ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

3. Sahnya keanggotaan dan pemberian kartu anggota :
a) Seorang calon anggota dinyatakan sah sebagai anggota biasa apabila telah memenuhi syarat-syarat termaktub dalam ayat 2 di atas, telah disahkan oleh Pimpinan Pusat serta telah memahami Intisab PUI.
b) Kartu anggota diberikan kepada anggota yang telah memenuhi ketentuan Pasal ini, dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
c) Pimpinan Pusat dapat melimpahkan wewenang kepada Pimpinan Wilayah dan atau Pimpinan Daerah untuk menyetujui permintaan menjadi anggota dan memberi kartu anggota. Pelimpahan wewenang tersebut dan ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat untuk masing-masing Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah yang dimaksud.
d) Anggota kehormatan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat atau atas usul Pimpinan Wilayah atau atas usul Pimpinan Daerah dan mendapat kartu anggota khusus yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat.

4. Hak anggota biasa:
a) Setiap anggota biasa mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih dalam semua jabatan Perhimpunan serta mengajukan pendapat.
b) Setiap anggota berhak hadir dan turut serta pada kegiatan Perhimpunan di luar daerah dimana ia terdaftar, atas seizin pimpinan Perhimpunan setempat.
c) Setiap anggota biasa berhak memperoleh penjelasan dan memberikan pendapat tentang kegiatan pimpinan Perhimpunan

5. Kewajiban anggota biasa:
a) Taat melaksanakan ajaran Islam
b) Melaksanakan usaha-usaha Perhimpunan serta taat kepada peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Perhimpunan.
c) Meningkatkan dan mengembangkan prestasi dalam beramal, memperluas wawasan din al-Islam serta menguasai ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan sesuai dengan tujuan Perhimpunan.
d) Turut serta memajukan, memperkuat kedudukan dan menjaga nama baik Perhimpunan.
e) Menumbuhkan dan meningkatkan kekeluargaan Perhimpunan serta turut menciptakan ukhuwah Islamiyah.

6. Anggota kehormatan berhak memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Perhimpunan.

7. Setiap anggota yang pindah tempat tinggalnya diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pimpinan Perhimpunan terdekat, selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan Perhimpunan yang berwenang.

8. Anggota berhenti karena :
a) Atas permintaan sendiri,
b) Meninggal dunia, atau
c) Diberhentikan berdasarkan keputusan Pimpinan Pusat, karena melanggar ketentuan ajaran Islam, melanggar ketentuan–ketentuan Perhimpunan atau merusak nama baik Perhimpunan.

9. Pemberhentian hanya dilakukan oleh Pimpinan Pusat setelah dipertimbangkan bersama Dewan Pembina. Anggota yang diberhentikan dapat mengajukan keberatannya atau membela diri di Muktamar.

10. Pemberhentian dilaksanakan atas usul pengurus Perhimpunan yang bersangkutan, dengan terlebih dahulu dikeluarkan penetapan skorsing (pembekuan keanggotaan) yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat untuk masa paling lama 6 (enam) bulan.

11. Dalam masa skorsing anggota yang bersangkutan dapat melakukan usaha pembelaan dirinya di hadapan sidang/Rapat Pleno Pimpinan Pusat

12. Anggota yang dikenakan skorsing akan tetapi selama masa skorsing ia tidak melakukan usaha pembelaan diri, maka ia dinyatakan sah menerima keputusan pemberhentian dari Pimpinan Pusat.

13. Prosedur Skorsing:
a. Anggota yang selama satu tahun atau lebih tidak melaksanakan atau melalaikan kewajiban seperti ketentuan pasal 2 ayat 5 mendapat peringatan tertulis dari Perhimpunan setempat.
b. Anggota yang tidak memperhatikan tiga kali peringatan tertulis dari Perhimpunan dalam jangka waktu masing-masing satu bulan, dinyatakan sah untuk mendapat skorsing yang diberitahukan secara tertulis.
c. Anggota yang secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan syar’i dikenakan skorsing tanpa didahului peringatan oleh Pimpinan Pusat atas usul pimpinan Perhimpunan setempat.

Pasal 4
WANITA, PEMUDA, PELAJAR DAN MAHASISWA

1. Setiap anggota wanita PUI, pemuda PUI, pelajar PUI dan mahasiswa PUI, berhak untuk turut serta dalam seluruh kegiatan dan kepemimpinan Perhimpunan sesuai dengan ketentuan Perhimpunan.
2. Kegiatan wanita, pemuda, pelajar dan mahasiswa di dalam Perhimpunan, secara khusus diselenggarakan oleh dua buah Badan Otonom yaitu Wanita PUI dan Pemuda PUI yang diatur dalam Peraturan Khusus Pimpinan Pusat.
3. Kedua Badan Otonom yang dimaksud pada ayat 2 di atas berada di bawah pembinaan Pimpinan Perhimpunan pada tingkatan masing-masing di bawah koordinasi Pimpinan Pusat dan Pimpinan Badan-Badan Otonom tersebut bertanggung jawab pada Muktamar.

Pasal 5
PENGKAJIAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN,
LEMBAGA dan BADAN

1. Perhimpunan mendorong terlaksananya kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya serta teknologi, baik yang diselenggarakan oleh Perhimpunan sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain.
2. Perhimpunan dapat mendirikan Lembaga Bantuan Hukum, Koperasi dan Badan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) masing-masing sebagai Badan Otonom
3. Pimpinan Badan Otonom sebagaimana pada ayat 2 bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat; sedangkan penyelenggaraan kegiatannya di lapangan berada di bawah pengawasan dan pembinaan Pimpinan Perhimpunan dari setiap tingkatan masing-masing.

Pasal 6
SUSUNAN PERHIMPUNAN

1. Pimpinan Perhimpunan disusun dalam tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Komisariat.
2. Sedikitnya 15 (lima belas) anggota di suatu tempat atau lingkungan tertentu dapat menyusun dirinya dalam ikatan Pimpinan Ranting dan/atau Komisariat.
3. Sedikitnya tiga Pimpinan Ranting atau Komisariat yang berada dalam satu Kecamatan atau yang dipersamakan, disusun dalam ikatan Pimpinan Cabang.
4. Sedikitnya tiga Pimpinan Cabang yang berada dalam satu kabupaten atau kota atau yang dipersamakan disusun dalam ikatan Pimpinan Daerah.
5. Sedikitnya tiga Pimpinan Daerah yang berada dalam suatu provinsi atau yang setingkat, disusun dalam ikatan Pimpinan Wilayah.
6. Dalam hal belum terpenuhi persyaratan seperti yang termaktub dalam pasal 6 ayat 2,3,4 dan 5, maka masing-masing merupakan Pengurus Persiapan di bawah bimbingan dan pembinaan Pimpinan Pusat atau tingkat Pimpinan yang memperoleh wewenang dari Pimpinan Pusat.
7. Pimpinan Pusat merupakan pimpinan tertinggi dalam Perhimpunan.
8. Di tempat-tempat yang dianggap penting, Pimpinan Pusat dapat menetapkan perwakilan Pimpinan Pusat.

Pasal 7
SUSUNAN PIMPINAN PERHIMPUNAN

1. Dewan Pembina terdiri atas seorang atau beberapa orang Ketua seorang atau beberapa orang Sekretaris, (yang semuanya merangkap sebagai anggota) dan beberapa anggota.
2. Dewan Pembina diadakan pada tingkat-tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting/ Komisariat.
3. Dewan Pakar terdiri atas seorang atau beberapa orang Ketua, seorang atau beberapa orang Sekretaris, (yang semuanya merangkap anggota) dan beberapa orang anggota.
4. Dewan Pakar dibentuk pada tingkat Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
5. Pimpinan Pusat Pleno terdiri atas Ketua Umum, seorang atau beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Jenderal, seorang atau beberapa orang Sekretaris, seorang Bendahara Umum, seorang atau beberapa orang Bendahara, Anggota-anggota Dewan Pembina, Anggota-anggota Dewan Pakar, para Ketua Departemen, dan Pimpinan Badan-Badan Otonom.
6. Pimpinan Harian pada Pimpinan Pusat terdiri atas Ketua Umum, Ketua (Ketua), Sekretaris Jenderal, Sekretaris-sekretaris, Bendahara Umum dan Bendahara (-bendahara)
7. Pimpinan Wilayah lengkap terdiri atas; Ketua Umum, seorang atau beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum, seorang atau beberapa orang Sekretaris, seorang Bendahara Umum, seorang atau beberapa orang Bendahara, Anggota-anggota Dewan Pembina, Anggota-anggota Dewan Pakar, para Ketua Biro, dan Pimpinan Badan-Badan Otonom,
8. Pimpinan Harian pada Pimpinan Wilayah terdiri atas Ketua Umum, Ketua (-ketua). Sekretaris Umum, Sekretaris (-sekretaris), dan Bendahara Umum, Bendahara (-Bendahara).
9. Pimpinan Daerah lengkap terdiri atas seorang atau beberapa orang Ketua, seorang atau beberapa orang Sekretaris, seorang atau beberapa orang Bendahara, Anggota-anggota Dewan Pembina, Anggota-anggota Dewan Pakar, para Ketua Bagian, dan Pimpinan Badan-Badan Otonom.
10. Pimpinan Harian pada Pimpinan Daerah terdiri atas Ketua (-ketua). Sekretaris (-sekretaris),dan Bendahara (-bendahara).
11. Pimpinan Cabang Lengkap terdiri atas seorang atau beberapa orang Ketua, seorang atau beberapa orang Sekretaris, seorang atau beberapa orang Bendahara, Anggota-anggota Dewan Pembina, dan para Ketua Seksi dan Pimpinan Badan-badan Otonom.
12. Pimpinan Harian pada Pimpinan Cabang terdiri atas Ketua(-ketua). Sekretaris (-sekretaris),dan Bendahara (-bendahara).
13. Pimpinan Ranting dan/atau Komisariat Lengkap terdiri atas seorang atau beberapa orang Ketua, seorang atau beberapa orang Ketua, seorang atau beberapa orang sekretaris, seorang atau beberapa orang Bendahara dan para Ketua Sub-seksi dan Pimpinan Badan-Badan Otonom.
14. Pimpinan Harian pada Pimpinan Ranting/Komisariat terdiri atas Ketua-(ketua), Sekretaris (-sekretaris), dan Bendahara (-bendahara)
15. Para Ketua dalam Pengurus Harian, dapat berbagi tugas dan mengkoordinasikan bidang kegiatan dari beberapa Departemen/ Biro/Bagian/Seksi/Sub-Seksi yang ditentukan.
16. Pada tingkatan Pimpinan Pusat diadakan Departemen yang antara lain terdiri atas:
a) Departemen Pendidikan dan Pengajaran,
b) Departemen Dakwah dan Tarbiyyah,
c) Departemen Kesejahteraan & Sosial,
d) Departemen Wakaf dan Hukum,
e) Departemen Pemberdayaan Ekonomi
f) Departemen Informasi dan Hubungan Masyarakat
g) Departemen Pembinaan Organisasi
h) Dan Departemen-departemen lainnya yang dipandang perlu.
17. Sebutan Departemen tersebut pada ayat 15, pada tingkatan Pimpinan Wilayah disebut Biro, pada tingkatan Pimpinan Daerah disebut Bagian dan pada tingkatan Cabang disebut Seksii dan pada tingkatan Pimpinan Ranting/ Komisariat disebut Sub-Seksi.
18. Setiap Departemen, Biro, Bagian, Seksi dan Sub-Seksi dipimpin oleh Ketua (-ketua) dan beberapa anggota.
19. Depatemen/Biro/Bagian/Seksi/Sub-seksi dapat dilengkapi oleh Badan/Lembaga atau Kelompok Kerja yang tata kerjanya diatur dalam Tata Tertib Departemen yang ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 8
KEWAJIBAN PIMPINAN
1. Pimpinan Pusat :
a. Pimpinan Pusat memimpin serta mewakili Perhimpunan ke dalam dan ke luar, serta bertanggung jawab kepada Muktamar.
b. Pimpinan Harian Pusat memimpin Perhimpunan sehari-hari dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat Pleno.
c. Untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pimpinan Pusat menyusun pedoman, pembagian tugas, serta wewenang para anggota pimpinan.
2. Pimpinan Wilayah :
a. Memimpin dan mewakili Perhimpun dalam wilayah- kepengurusan ke luar maupun ke dalam, dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Wilayah dan Pimpinan Pusat.
b. Menentukan kebijaksanaan Perhimpunan dalam wilayah berdasarkan kebijaksanaan Pimpinan Pusat dan keputusan-keputusan Musyawarah Wilayah.
c. Melaksanakan instruksi–instruksi, keputusan-keputusan Pimpinan Pusat, keputusan-keputusan hasil Musyawarah Wilayah dan Keputusan-keputusan Pimpinan Wilayah serta meneruskan keputusan-keputusan tersebut kepada tingkatan pimpinan di bawahnya dan mengkoordinir pelaksanaannya.
d. Membina, membimbing, dan mengkordinasikan kegiatan dan amal usaha Pimpinan Daerah di bawahnya serta Badan Otonom dan/atau Lembaga di tingkat wilayah.

3. Pimpinan Daerah :
a. Memimpin dan mewakili Perhimpunan dalam daerah kepengurusannya keluar maupun ke dalam.
b. Menentukan kebijaksanaan Perhimpunan dalam daerahnya berdasarkan kebijaksanaan pimpinan Perhimpunan di atasnya dan hasil Musyawarah Daerahnya; melaksanakan instruksi-instruksi dan ketetapan-ketetapan pimpinan Perhimpunan di atasnya dan keputusan-keputusan Musyarah Daerah, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Daerah, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat.
c. Meneruskan instruksi-instruksi dan keputusan- keputusan pimpinan Perhimpunan di atasnya kepada pimpinan Perhimpunan di bawahnya dan mengkoordinir serta mengawasi pelaksanaannya.
d. Membina, membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan dan amal usaha Pimpinan Cabang di bawahnya, serta Badan Otonom dan atau Lembaga di tingkat Daerah.

4. Pimpinan Cabang :
a. Memimpin dan mewakili Perhimpunan dalam lingkungan Cabang keluar maupun ke dalam.
b. Melaksanakan instruksi-instruksi dan ketetapan–ketetapan pimpinan Perhimpunan di atasnya serta meneruskan kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah Cabang, serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Cabang dan Pimpinan Daerah.
c. Membina.membimbing dan mengkoordinasikan amal usaha serta kegiatan-kegiatan Pimpinan Ranting dan atau Komisariat di bawahnya, serta Badan Otonom atau Lembaga di Tingkat Cabang.

5. Pimpinan Ranting dan/atau Komisariat :
a. Memimpin dan mewakili Perhimpunan serta anggota Perhimpunan dalam lingkungan daerahnya keluar maupun kedalam.
b. Melaksanakan instruksi-instruksi dan ketetapan pimpinan Perhimpunan di atasnya. Melaksanakan keputusan–keputusan Musyawarah Anggota serta bertanggung jawab kepada Musyawarah Anggota dan Pimpinan Cabang.
c. Membimbing para anggota dalam beramal ibadah kepada Allah SWT, meningkatkan kesadaran berorganisasi dan menyalurkan kegiatan dalam amal usaha Perhimpunan sesuai dengan bakat dan kemampuan para anggota.
d. Membina, membimbing dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Otonomt atau Lembaga di tingkat Ranting dan atau Komisariat

Pasal 9
DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PAKAR

1. Dewan Pembina berfungsi :
a. Melakukan pengawasan (monitoring) atas terlaksananya program kerja Perhimpunan yang telah dimanatkan Muktamar dan/atau keputusan-keputusan dari musyawarah-musyawarah Perhimpunan lainnya yang harus dilaksanakan oleh Pimpinan Perhimpunan.
b. Memberikan koreksi atas kebijaksanaan, keputusan atau tindakan-tindakan Pimpinan Perhimpunan yang dipandang menyimpang atau tidak sesuai dengan al-Intisab, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan Muktamar atau Musyawarah Perhimpunan lainnya.
c. Memberikan saran, masukan, taushiah dan sebagainya kepada Pimpinan Perhimpunan untuk lebih menggerakkan, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan Perhimpunan.
d. Menyelesaikan dan memutuskan perselisihan yang timbul antar tingkat Pimpinan Perhimpunan, Lembaga atau Badan Otonom atau antar anggota Pimpinan yang dapat mengganggu atau merugikan kinerja atau citra Perhimpunan.

2. Dewan Pakar berfungsi :
a. Menyusun dan mengembangkan gagasan, pemikiran, atau konsep yang dapat diterapkan dalam melaksanakan amaliah Perhimpunan.
b. Melakukan penelaahan, pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam berbagai hal yang berhubungan dengan amaliah al-Ishlahuts –tsamaniyah.
c. Bersama-sama Dewan Pembina membahas, mengkaji dan menetapkan rumusan atas pemahaman ajaran Islam dan memberikan fatwa mengenai segala masalah syari’at Islam baik ke dalam maupun keluar kalangan Perhimpunan.
d. Menyelenggarakan berbagai kegiatan seminar, symposium, loka-karya, diskusi dan lain sebagainya.
e. Menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga pengetahuan dan pengetahuan baik di dalam maupun di luar negeri.

3. Tata tertib Dewan Pembina dan Dewan Pakar untuk setiap tingkatan Perhimpunan disusun dan ditetapkan masing-masing oleh Dewan Pembina Pusat dan Dewan Pakar Pusat sesuai dengan ketentuan dan peraturan Perhimpunan.

Pasal 10
PENASIHAT

Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Ranting/Komisariat dapat mengangkat seorang atau beberapa tokoh masyarakat atau sesepuh Perhimpunan sebagai Penasihat yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama memberikan nasihat atau pertimbangan baik diminta atau tidak kepada Pimpinan dan anggota Perhimpunan.

Pasal 11
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS

1. Pimpinan Pusat, Dewan Pembina Pusat, dan Dewan Pakar Pusat dipilih oleh Muktamar untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
2. Pimpinan Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Sub-seksi pada setiap tingkatan ditetapkan oleh Pimpinan Harian yang bersangkutan.
3. Pimpinan Wilayah, Dewan Pembina Wilayah dan Dewan Pakar Wilayah ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk suatu masa bakti dari calon-calon yang di usulkan Musyawarah Wilayah.
4. Pimpinan Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Dewan Pakar Daerah ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk satu masa bakti dari calon-calon yang diusulkan Musyawarah Daerah.
5. Pimpinan Cabang dan Dewan Pembina Cabang ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk satu masa bakti dari calon-calon yang diusulkan oleh Musyawarah Cabang.
6. Pimpinan Ranting/Komisariat ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk satu masa bakti dari calon-calon yang diusulkan oleh Musyawarah Anggota.
7. Dalam keadaan tertentu, penetapan Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting/Komisariat dapat dilakukan secara langsung oleh Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah.
8. Seseorang anggota Perhimpunan dapat dipilih dan disahkan menjadi angota Pimpinan Perhimpunan, apabila anggota Perhimpunan tersebut telah aktif secara terus menerus minimal satu tahun, kecuali Musyawarah menetapkan lain.

Pasal 12
LEMBAGA DAN ATAU BADAN OTONOM

1. Pembentukan Badan Otonom dilakukan dengan Keputusan/Amanat Muktamar; sedangkan kepengurusuannya pada tingkat Pimpinan Pusat diangkat dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat Perhimpunan.
2. Badan-Badan Otonom yang telah didirikan dan disetujui oleh Muktamar adalah WANITA PUI, PEMUDA PUI, LBH PUI, LITBANG PUI, dan KOPERASI PUI.
3. Tata Kerja Badan Otonom, diatur dengan Peraturan Khusus Pimpinan Pusat.
4. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Badan Otonom serta perubahan-perubahannya disusun dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan serta disahkan oleh Pimpinan Pusat.
5. Susunan organisasi badan-Badan Otonom adalah sesuai dengan susunan Pimpinan Perhimpunan dari tingkat Pimpinan Pusat sampai tingkat Pimpinan Ranting/Komisariat, sepanjang dapat dilakukan atau diperlukan.
6. Hubungan organisasi setiap tingkat Badan Otonom dengan Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Ranting/Komisariat adalah hubungan kordinatif dan konsultatif.
7. Badan Otonom lain yang karena pertimbangan tertentu harus didirikan, dapat dibentuk oleh Pimpinan Pusat melalui Muktamar Luar Biasa atau Musyawarah Besar.

Pasal 13
MUKTAMAR

1. Muktamar diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat 5 (lima) tahun sekali, dihadiri oleh para Pimpinan Pusat, Dewan Pembina Pusat, Dewan Pakar Pusat, utusan Pimpinan Wilayah, dan utusan Pimpinan Daerah.
2. Muktamar dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah, apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah peserta yang berhak hadir.
3. Jika syarat yang termaktub dalam ayat 2 pasal ini tidak dapat terpenuhi maka :
a. Sidang Muktamar ditunda 1 x 24 jam dan kemudian dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila diminta oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir dan disetujui oleh paling sedikit ½ (setengah) dari Pimpinan Wilayah yang berhak hadir dengan tidak mengingat ketentuan syarat yang dimaskud pada ayat 2 tersebut
b. Dalam hal ketentuan yang dimaksud pada ayat 3 huruf a tersebut tidak tercapai maka Muktamar ditunda paling cepat 3 (tiga) bulan dan paling lambat satu tahun.
c. Selama penundaan waktu Mukamar tersebut masa bakti Pimpinan Pusat, Dewan Pembina Pusat dan Dewan pakar Pusat menjadi diperpanjang.
4. Muktamar Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila dipandang sangat perlu oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan sedikitnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah Pimpinan Daerah.
5. Muktamar membahas dan mengesahkan laporan pertanggung – jawaban Pimpinan Pusat, menyusun Program Amal, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja, menyelenggarakan pemilihan Pimpinan Pusat Harian, Dewan Pembina Pusat, Dewan Pakar Pusat, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
6. Pimpinan Pusat terpilih dilantik oleh salah seorang yang ditunjuk Sidang Muktamar.

Pasal 14
MUSYAWARAH BESAR DAN MUSYAWARAH KERJA

1. Musyawarah Besar diadakan untuk memusyawarahkan hal-hal khusus yang dipandang perlu, dan dihadiri oleh Pimpinan Pusat, Dewan Pembina Pusat, Dewan Pakar Pusat, pimpinan Badan-Badan Otonom tingkat pusat, utusan-utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Daerah.
2. Musyawarah Besar dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah, jika dihadiri sedikitnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah peserta yang berhak hadir.
3. Jika syarat yang termaktub dalam ayat 2 pasal ini tidak dapat dipenuhi, Musyawarah Besar dapat terus dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila dipandang perlu oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan sedikitnya 2/3 ( dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir, dengan tidak mengingat ketentuan syarat tersebut.
4. Musyawarah Kerja Nasional dihadiri oleh para Pimpinan Pusat, Dewan Pakar Pusat, Dewan Pembina Pusat, pimpinan Badan-Badan Otonom tingkat Pusat, dan utusan-utusan Pimpinan Wilayah.
5. Dewan Pembina Pusat, Dewan Pakar Pusat atau Departemen-departemn masing-masing dapat menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional secara khusus dan tersendiri, yang dihadiri oleh utusan-utusan Dewan Pembina Wilayah, Dewan Pakar Wilayah atau Biro-biro (Wilayah) yang bersangkutan.
6. Musyawarah kerja Nasional dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah, apabila dihadiri sedikitnya 1/2 ( satu perdua ) dari jumlah yang berhak hadir.

Pasal 15
MUSYAWARAH WILAYAH, MUSYAWARAH DAERAH, MUSYAWARAH KERJA WILAYAH dan MUSYAWARAH KERJA DAERAH

1. Musyawarah Wilayah dihadiri oleh para Pimpinan Wilayah, Dewan Pakar Wilayah, Dewan Pembina Wilayah, pimpinan Badan-Badan Otonom tingkat Wilayah, utusan-utusan Pimpinan Daerah dalam lingkungan wilayah yang bersangkutan.
2. Musyawarah Daerah dihadiri oleh para para Pimpinan Daerah, Dewan Pakar Daerah, Dewan Pembina Daerah, pimpinan Badan-Badan Otonom tingkat Daerah, utusan-utusan Pimpinan Cabang dalam lingkungan Daerah yang bersangkutan.
3. Musyawarah Wilayah dan/atau Musyawarah Daerah dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila dihadiri 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah peserta yang berhak hadir.
4. Jika syarat yang termaktub dalam ayat 3 pasal ini tidak dapat terpenuhi maka Musyawarah Wilayah atau Musyawarah Daerah dapat terus dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila dipandang perlu oleh Pimpinan Pusat dan Pimpinan Wilayah atau atas permintaan sedikitnya 2/3 ( dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir, dengan tidak mengingat ketentuan syarat tersebut.
5. Musyawarah Wilayah dan atau Musyawarah Daerah membahas dan mengesahkan laporan pertanggung–jawaban Pengurus Wilayah dan atau Pengurus Daerah, menyusun Program Amal, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Wilayah dan atau Daerah, menyelenggarakan pemilihan calon Pimpinan Wilayah dan atau Pimpinan Daerah, Dewan Pembina Wilayah dan atau Daerah, Dewan Pakar Wilayah dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
6. Dalam Musyawarah Wilayah dan atau Daerah, Pimpinan Pusat mengirimkan utusan-utusannya untuk memberikan petunjuk-petunjuk, menerima laporan dari Pimpinan Wilayah dan atau daerah yang bersangkutan dan melantik Pimpinan Wilayah atau Daerah terpilih.
7. Pimpinan Wilayah sewaktu-waktu dapat menyelenggarakan Musyawarah Kerja Wilayah yang dihadiri oleh para Pimpinan Wilayah, Dewan Pembina Wilayah, Dewan Pakar Wilayah dan utusan-utusan Pimpinan Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Dewan Pakar Daerah untuk membahas hal-hal khusus dan telah dikonsultasikan dengan Pimpinan Pusat.
8. Dewan Pembina Wilayah, Dewan Pakar Wilayah atau Biro (Wilayah) masing-msing dapat menyelenggarakan Musyawarah Kerja Wilayah secara khusus dan tersendiri dengan dihadiri utusan-utusan Dewan Pembina Daerah, Dewan Pakar Daerah atau Bagian-bagian (Daerah) masing-masing yang bersangkutan.
9. Pimpinan Daerah sewaktu-waktu dapat menyelenggarakan Musyawarah Kerja Daerah yang dihadiri oleh para Pimpinan Daerah, Dewan Pembina Daerah, Dewan Pakar Daerah dan utusan Pimpinan Cabang, dan Dewan Pembina Cabang untuk membahas hal-hal khusus dan telah dikonsultasikan dengan Pimpinan Wilayah.
10. Dewan Pembina Daerah atau Bagian, masing-masing dapat menyelenggarakan Musyawarah Kerja Daerah secara khusus dan sendiri -sendiri dengan dihadiri utusan-utusan Dewan Pembina Cabang atau Seksi Cabang masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 16
MUSYAWARAH CABANG MUSYAWARAH KERJA CABANG DAN MUSYAWARAH ANGGOTA

1. Musyawarah Cabang dihadiri oleh Pimpinan Cabang, Dewan Pembina Cabang, utusan Badan-Badan Otonom tingkat Cabang, utusan-utusan Pimpinan Ranting /Komisariat dalam lingkungan Cabangnya.
2. Musyawarah Anggota Ranting/Komisariat dihadiri oleh Pimpinan Ranting/Komisariat, utusan Badan Otonom tingkat Ranting, dan anggota-anggota Perhimpunan dalam lingkungan Ranting /Komisariatnya.
3. Musyawarah Cabang dan atau Musyawarah Anggota dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sedikitnya 2/3 ( dua pertiga ) dari jumlah peserta yang berhak hadir.
4. Jika syarat yang termaktub dalam ayat 3 Pasal ini tidak dapat terpenuhi maka Musyawarah Cabang atau Musyawarah Anggota dapat terus dilangsungkan dan dinyatakan sah apabila dipandang perlu oleh Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Daerah atau atas permintaan sedikitnya 2/3 ( dua pertiga) dari jumlah utusan yang hadir, dengan tidak mengingat ketentuan syarat tersebut.
5. Musyawarah Cabang dan atau Musyawarah Ranting /Komisariat membahas dan mengesahkan laporan pertanggungjawaban Pimpinan Cabang atau Ranting/Komisariat menyusun Program Amal, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja, menyelenggarakan pemilihan calon Pimpinan Cabang dan/atau Pimpinan Ranting/Komisariat serta hal-hal yang dipandang perlu.
6. Dalam musyawarah Cabang, Pimpinan Daerah mengirimkan utusannya untuk memberikan petunjuk-petunjuk dan menerima laporan dari Pimpinan Cabang yang bersangkutan serta melantik Pimpinan Cabang terpilih.
7. Dalam musyawarah Anggota, Pimpinan Cabang mengirimkan utusannya untuk memberikan petunjuk-petunjuk dan menerima laporan dari Pimpinan Ranting/Komiariat yang bersangkutan serta melantik Pimpinan Ranting/Komisariat terpilih.
8. Pimpinan Cabang sewaktu-waktu dapat menyelenggarakan Musyawarah Kerja Cabang yang dihadiri oleh para Pimpinan Cabang, Dewan Pembina Cabang, dan utusan Pimpinan Ranting/Komiariat dan Dewan Pembina Ranting untuk membahas hal-hal khusus dan telah dikonsultasikan dengan Pimpinan Daerah.
9. Dewan Pembina Cabang dan Seksi-seksi dapat menyelenggarakan Musyawarah Kerja Cabang secara khusus dan sendiri-sendiri dengan dihadiri utusan-utusan Dewan Pembina dan Sub-seksi dari Ranting-ranting/Komisariat yang bersangkutan.

Pasal 17
RAPAT-RAPAT PIMPINAN

1. Rapat Pleno Pimpinan Pusat, Rapat Lengkap Pimpinan Wilayah/Dearah/ Cabang/Ranting/Komisariat dihadiri oleh anggota Pimpinan Pleno/Lengkap masing-masing seperti dimaksud dalam Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga ini.
2. Rapat Harian Pimpinan Pusat/Wilayah/daerah/Cabang/Ranting/Komisariat dihadiri oleh Pimpinan Harian masing-masing seperti dimaksud pada Pasal 7 Anggaran Rumah Tangga ini.
3. Rapat Dewan Pembina, Dewan Pakar, Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Sub-Seksi dihadiri oleh anggota-anggota yang bersangkutan.
4. Rapat-rapat Pimpinan Perhimpunan diadakan sesuai dengan kebutuhan Perhimpunan.
5. Rapat-rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta rapat yang berhak hadir.
6. Jika rapat tidak dapat dilangsungkan karena syarat yang termaktub dalam ayat 5 pasal ini tidak dapat terpenuhi, maka rapat dihentikan beberapa saat dan dapat dilanjutkan setelah disetujui seluruh peserta yang hadir dan atas pertimbangan Pimpinan Rapat.
7. Keputusan-keputusan rapat dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari peserta yang hadir
8. Rapat dipimpin oleh Ketua Umum, atau salah seorang Ketua. Jika berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh Ketua Umum, Ketua, atau atas Keputusan peserta Rapat.

Pasal 18
HAK SUARA

1. Hak suara dalam Muktamar, Musyawarah Besar, dan Musyawarah Kerja.
a. Pimpinan Pusat, Dewan Pembina, Dewan Pakar dan Pimpinan Badan-Badan Otonom sebagai satuan lembaga masing-masing mempunyai hak satu suara.
b. Tiap-tiap Wilayah dan Daerah yang telah disahkan dan hadir, masing-masing mempunyai hak satu suara.
c. Untuk tiap sedikitnya 5 (lima) Daerah yang hadir, Wilayah yang bersangkutan berhak atas tambahan satu suara.

2. Hak suara dalam Musyawarah Wilayah
a. Pimpinan Wilayah Dewan Pembina Wilayah, Dewan Pakar Wilayah, dan Pimpinan Badan-Badan Otonom tingkat wilayah sebagai satuan lembaga masing-masing mempunyai hak satu suara.
b. Tiap Daerah dan Cabang yang telah disahkan dan hadir, masing-masing mempunyai hak satu suara.

3. Musyawarah Daerah
a. Pimpinan Daerah, Dewan Pembina Daerah, Dewan Pakar daerah, dan Pimpinan Badan-Badan Otonom tingkat Daerah sebagai satuan lembaga masing-masing mempunyai hak satu suara.
b. Tiap Cabang yang telah disahkan dan hadir, masing-masing mempunyai hak satu suara.

4. Musyawarah Cabang.
a. Pimpinan Cabang, dan pimpinan Badan-Badan Otonom tingkat Cabang sebagai satuan lembaga mempunyai hak satu suara
b. Tiap-tiap Ranting/Komisariat yang telah disahkan dan hadir, mempunyai hak satu suara.

5. Musyawarah Anggota
a. Pimpinan Ranting/Komisariat dan pimpinan Badan-Badan Otonom tingkat Ranting/Komisariat sebagai satuan lembaga masing-masing mempunyai hak satu suara.

6. Rapat-Rapat
Tiap-tiap Anggota Pimpinan yang hadir pada Rapat Pleno atau Lengkap dan Rapat Harian dari setiap tingkatan Pimpinan Perhimpunan/Dewan Pembina/DewanPakar/Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Sub-Seksi mempunyai hak satu suara.

7. Pemungutan Suara
a. Pemungutan suara dilakukan apabila permusyawaratan atau rapat menentukannya dan masalah yang dibicarakan telah dipahami oleh peserta yang hadir.
b. Pemungutan suara mengenai seseorang dilakukan dengan bebas dan rahasia, kecuali permusyawaratan atau rapat menghendaki cara lain.
c. Suatu keputusan berdasarkan pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh lebih dari separuh jumlah peserta permusyawaratan atau rapat yang berhak hadir.
d. Jika pemungutan suara menghasilkan jumlah suara yang sama, maka pimpinan permusyawaratan atau pimpinan Rapat berhak menentukan keputusan.

Pasal 19
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

1. Uang pangkal dan uang iuran bulanan, besarnya ditetapkan oleh Muktamar atau oleh Pimpinan Pusat berdasarkan Anggaran dan Belanja Perhimpunan.
2. Pimpinan Pusat dapat membentuk badan – badan Wakaf, Hibah dan Wasiat yang bertugas sebagai Nadzir atau pengelolanya.
3. Untuk mengelola dana dan kekayaan Perhimpunan secara professional, Pimpinan Pusat atau Pimpinan Wilayah dapat mendirikan suatu Badan Usaha atau ikut serta dalam suatu Badan Usaha atau bekerjasama dalam suatu usaha dengan pihak di luar Perhimpunan, atas persetujuan Rapat pleno Pimpinan Pusat atau Rapat Lengkap Pimpinan Wilayah.
4. Muktamar berhak membentuk Komite Pemeriksaan Keuangan dan Kekayaan Perhimpunan, terdiri atas sedikitnya tiga orang, dan bertanggung jawab kepada Muktamar.
5. Komite Pemeriksa Keuangan dan Kekayaan dapat dibentuk di setiap tingkat Perhimpunan, berdasarkan keputusan Musyawarah Perhimpunan, terdiri atas tiga orang; yang bertanggungjawab kepada Permusyawaran Perhimpunan yang bersangkutan.

Pasal 20
PENUTUP

1. Hal-hal lain yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh Pimpinan Pusat.
2. Anggaran Rumah Tangga ini menjadi pengganti Anggaran Rumah Tangga sebelumnya, dibuat dan disahkan oleh Muktamar XI, pada tanggal 25 - 28 Syawwal 1425 H atau tanggal 8 - 11 Desember 2004 M di Jakarta.

Jakarta, 28 Syawwal 1425
11 Desember 2005

PIMPINAN SIDANG MUKTAMAR XI
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI),

M.A.RIFAI, SE Drs. & AHMAD JUWAENI, MA
Ketua Sidang Sekretaris Sidang

Anggaran Dasar PUI

2008-06-06T22:27:00.004+07:00

ANGGARAN DASAR
PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI)

MUKADDIMAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم
اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلهَ اِلاَّاللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ

Dari sejumlah karunia Allah subhanahu wata’ala yang dianugerahkan kepada manusia adalah nikmat taufiq dan hidayah. Taufiq adalah jalan yang telah Allah tetapkan yaitu shirathal mustaqiem yang hanya dapat diraih berkat hidayah-Nya. Sedangkan hidayah, Allah karuniakan manakala manusia berlaku mujahadah (jihad). Kesiapan mujahadah tersebut harus dibina melalui usaha tarbiyyah dan da’wah dalam jalinan silaturahim guna mewujudkan mu’amalah antar sesama manusia di atas prinsip-prinsip tauhidullah, ta’aruf, musawah, musyawarah, ta’awun, ukhuwwah, tasamuh dan istiqomah.

Dengan prinsip-prinsip tersebut kita akan mampu membangun suatu jama’ah sebagaimana Rasulullah s.a.w. membina dan membangun masyarakat Madinah al-Munawwarah.

Umat Islam sebagai khaira ummah dalam jalinan ummatan wahidah memikul kewajiban melaksanakan tarbiyyah dan da’wah dalam rangka pelaksanaan amar ma’ruf dan nahi munkar untuk terwujudnya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pelaksanaan tarbiyyah dan da’wah seyogyanya diselenggarakan secara bersama-sama sebagai amal jama’i dalam ikatan kejama’ahan yang kokoh yang diikat oleh tujuan dan cita-cita bersama untuk meraih mardhatillah.

Atas dasar semua itu, maka dibentuklah suatu perhimpunan umat Islam yang diberi nama PERSATUAN UMMAT ISLAM, disingkat PUI. Kehadiran dan amaliah PUI ditujukan semata-mata hanya kepada Allah SWT, ber-mabda’ pada keikhlasan dengan menempuh cara ishlah dalam semangat mahabbah serta dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpijak pada prinsip-prinsip amaliah sebagaimana tertuang dalam kalimat-kalimat al-Intisab, yaitu :

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ
اللهُ غَايَتُنَا وَالإِخْلاَصُ مَبْدَؤُنَا وَالإِصْلاَحُ سَبِيْلُنَا وَاْلمحَبََّةُ شِعَارُنَا
نُعَاهِدُ اللهَ عَلَى الصِّدْقِ وَالإِخْلاَصِ وَاليَقِيْنِ وَطَلَبِ رِضَى اللهِ
فِى الْعَمَلِ بَيْنَ عِبَادِهِ بِالتَّوَكُلِ عَلَيْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ
بِسْمِ اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ العَلِيِّ اْلعَظِيْمِ. اللهُ أَكْبَرْ

Tata kerja Perhimpunan dalam mewujudkan amanat al-Intisab tersebut, diatur dalam Anggaran Dasar sebagaimana tercantum di bawah ini.

BAB I

Pasal 1
NAMA DAN KEDUDUKAN

1. Perhimpunan ini bernama PERSATUAN UMMAT ISLAM disingkat PUI, sebagai hasil fusi dari dua perhimpunan yaitu PERSATUAN UMMAT ISLAM INDONESIA (PUII) yang berkedudukan di Sukabumi dengan PERIKATAN UMMAT ISLAM (PUI) yang berkedudukan di Majalengka, yang dilakukan di Bogor pada tanggal 09 Rajab 1371 H bertepatan dengan tanggal 05 April 1952 M. Perhimpunan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan berstatus Badan Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, tertanggal 10 September 1958 No. JA/5/86/23.

2. PERSATUAN UMMAT ISLAM (PUI) berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II

Pasal 2
ASAS

Perhimpunan ini berasaskan Islam, yang dalam amaliahnya berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jama’ah.

Pasal 3
SIFAT

Perhimpunan ini adalah organisasi pergerakan Islam yang bersipat independen.

Pasal 4
TUJUAN

Tujuan Perhimpunan adalah terwujudnya pribadi, keluarga, masyarakat, negara, dan peradaban dunia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Pasal 5
USAHA

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perhimpunan berusaha :
1. Membina dan mengembangkan pemahaman ajaran Islam yang tepat dan benar serta menegakkan amar ma’ruf nahi munkar, menuju tegaknya aqidah dan terlaksananya ajaran Islam secara kaffah .
2. Meningkatkan gairah umat untuk beramal ibadah dan bermu’amalah yang Islami.
3. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan dakwah, pendidikan, pelatihan, dan pengajaran Islam dalam arti yang seluas-luasnya.
4. Melakukan upaya-upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.
5. Menegakkan dan mengembangkan nila-nilai Islam dalam fikrah, akhlak, dan adat istiadat menuju terwujudnya kebudayaan dan peradaban yang Islami.
6. Membangun dan membina kesatuan imamah dan jama’ah di kalangan ummat Islam yang berbasis pada masjid.
7. Mengembangkan potensi ekonomi sumber daya manusia menuju kemajuan dan kemandirian umat sesuai dengan ajaran Islam.
8. Menumbuhkembangkan sikap jihad, ijtihad, kepedulian, kesetiakawanan dan kemitraan sosial dalam berbagai aspek kehidupan.
9. Usaha-usaha lain sesuai dengan tujuan Perhimpunan.

BAB III

Pasal 6
KEANGGOTAAN

1. Anggota Perhimpunan adalah setiap muslim yang menyetujui Anggaran Dasar dan mendukung serta melaksanakan tujuan dan usaha-usaha Perhimpunan.

2. Anggota terdiri atas :
a. Calon anggota
b. Anggota biasa
c. Anggota kehormatan

3. Anggota berhenti karena :
a. Atas permintaan sendiri
b. Meninggal dunia
c. Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan Perhimpunan atau melakukan hal-hal yang merugikan Perhimpunan.

BAB IV

Pasal 7
SUSUNAN PIMPINAN PERHIMPUNAN

Susunan pimpinan Perhimpunan terdiri atas :
1. Pimpinan Pusat, disingkat PP
2. Pimpinan Wilayah, disingkat PW
3. Pimpinan Daerah, disingkat PD
4. Pimpinan Cabang, disingkat PC
5. Pimpinan Ranting, disingkat PR dan/atau Pimpinan Komisariat disingkat PK

Pasal 8
SUSUNAN PIMPINAN, DEWAN PEMBINA DAN DEWAN PAKAR

1. Pimpinan Pusat terdiri atas : Dewan Pembina, Dewan Pakar, Pimpinan Harian, Departemen-Departemen
2. Pimpinan Wilayah terdiri atas : Dewan Pembina, Dewan Pakar, Pimpinan Harian dan Biro-Biro
3. Pimpinan Daerah terdiri atas : Dewan Pembina, Dewan Pakar, Pimpinan Harian dan Bagian-Bagian.
4. Pimpinan Cabang terdiri atas : Dewan Pembina, Pimpinan Harian dan Seksi-Seksi.
5. Pimpinan Ranting/Komisariat terdiri atas : Dewan Pembina, Pimpinan Harian dan Subseksi-subseksi.

Pasal 9
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PIMPINAN, DEWAN PEMBINA
DAN DEWAN PAKAR

1. Pimpinan Pusat, Dewan Pembina Pusat, dan Dewan Pakar Pusat dipilih dan disahkan oleh Muktamar untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
2. Pimpinan Wilayah, Dewan Pembina Wilayah dan Dewan Pakar Wilayah dipilih oleh Musyawarah Wilayah dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
3. Pimpinan Daerah, Dewan Pembina Daerah dan Dewan Pakar Daerah dipilih oleh Musyawarah Daerah dan ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
4. Pimpinan Cabang dan Dewan Pembina Cabang dipilih oleh Musyawarah Cabang dan ditetapkan oleh Pimpinan Daerah untuk masa bakti 5 (lima) tahun.
5. Pimpinan Ranting dan/atau Pimpinan Komisariat ditetapkan oleh Pimpinan Cabang untuk masa bakti 5 (lima) tahun, dari calon-calon yang dipilih oleh Musyawarah Anggota.

Pasal 10

Masa jabatan Ketua Umum Pimpinan Pusat, Ketua Umum Pimpinan Wilayah, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting / Ketua Pimpinan Komisariat masing-masing paling lama 2 periode masa bakti.

BAB V

Pasal 11
LEMBAGA DAN BADAN OTONOM

1. Perhimpunan dapat membentuk Lembaga dan atau Badan Otonom untuk mendukung tujuan dan usaha Perhimpunan.
2. Lembaga dan atau Badan Otonom tersebut pada ayat 1 (satu) berada dalam koordinasi Perhimpunan.
3. Pembentukan dan pembubaran Badan Otonom dan atau Lembaga ditetapkan oleh Muktamar atau Musyawarah Besar.

BAB VI

Pasal 12
MUSYAWARAH

1. Muktamar
a. Muktamar Perhimpunan diadakan 5 (lima) tahun sekali.
b. Jika dianggap perlu dan penting dapat dilakukan Muktamar Luar Biasa.
c. Muktamar mempunyai kekuasaan tertinggi dalam Perhimpunan.

2. Musyawarah Besar.
a. Musyawarah Besar dapat diselenggarakan sewaktu-waktu oleh Pimpinan Pusat apabila dipandang perlu.
b. Keputusan-keputusan Musyawarah Besar mempunyai kekuatan tertinggi di bawah keputusan– keputusan Muktamar.

3. Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang, Musyawarah Anggota .
a. Musyawarah Wilayah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali
b. Musyawarah Daerah diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali
c. Musyawarah Cabang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali
d. Musyawarah Anggota Ranting atau Komisariat diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali

4. Musyawarah Kerja
a. Musyawarah Kerja setiap tingkatan Pimpinan diselenggarakan sewaktu-waktu, masing-masing oleh Pimpinan Harian, Dewan Pembina, Dewan Pakar, dan Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Sub-Seksi.
b. Keputusan Musyawarah Kerja merupakan pedoman pelaksanaan/ operasional dari program kerja yang mengikat dan harus segera dilaksanakan oleh Pimpinan Perhimpunan, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Departemen/Biro/Bagian/Seksi/Sub-Seksi

BAB VII

Pasal 13
KEUANGAN DAN KEKAYAAN PERHIMPUNAN

1. Keuangan dan kekayaan Perhimpunan diperoleh dari :
a. Uang pangkal, iuran dan sumbangan
b. Zakat, Infaq dan shadaqah
c. Wakaf, hibah dan wasiat
d. Usaha-usaha lain yang halal dan tidak mengikat
2. Perhimpunan menguasai seluruh kekayaan yang diperoleh dari wakaf, hibah, wasiat dan usaha-usaha lainnya.
3. Pimpinan Pusat mempertanggungjawabkan keuangan dan kekayaan Perhimpunan kepada Muktamar; Pimpinan Wilayah kepada Musyawarah Wilayah; Pimpinan Daerah kepada Musyawarah Daerah, Pimpinan Cabang kepada Musyawarah Cabang; Pimpinan Ranting dan atau Pimpinan Komisariat kepada Musyawarah Anggota.
4. Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting/Komisariat harus menyusun Anggaran Belanja Tahunan dan menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan kepada Rapat Pleno di tingkat pimpinan masing-masing.
5. Hal-hal yang berhubungan dengan Badan Hukum atau kerja sama dengan pihak lain yang berkenaan dengan keuangan atau kekayaan Perhimpunan diatur oleh Pimpinan Pusat.

BAB VIII

Pasal 14
PEMBUBARAN PERHIMPUNAN

1. Perhimpunan hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Muktamar yang khusus membicarakan pembubaran, dan keputusannya diambil oleh sedikitnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah peserta yang hadir.
2. Kekayan Perhimpunan setelah pembubaran, diberikan kepada Badan/Lembaga yang diputuskan oleh Muktamar.

Pasal 15
PERUBAHAN

Perubahan Anggaran Dasar ini hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Muktamar.

Pasal 16
ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar serta perincian lebih lanjut dari pasal-pasal Anggaran Dasar yang dipandang perlu, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Muktamar sesuai dengan dan tidak menyalahi Anggaran Dasar.

Pasal 17
ATURAN PERALIHAN

Masa bakti Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang, Pimpinan Ranting/Komisariat yang sedang berjalan, berlangsung sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebelumnya (yang lama) dan kemudian diselenggarakan Musyawarah untuk menyusun Pimpinan yang baru berdasarkan Anggaran Dasar ini.

Pasal 18
PENUTUP

Anggaran Dasar ini menjadi pengganti Anggaran Dasar sebelumnya, dan disahkan oleh Muktamar XI PUI di Jakarta pada tanggal 25 - 28 Syawwal 1425 H atau 8 - 11 Desember 2005 dan mulai berlaku sejak disahkan.

Sidang Muktamar XI Persatuan Ummat Islam (PUI) di Jakarta,

M.A. RIFA’I, SE Drs. AHMAD DJUWAENI, MA

Pimpinan Sidang Sekretaris Sidang

Ishlah Tsamaniyah

2008-06-06T22:23:00.001+07:00

إصلاح الثمانية
(Delapan Jalur Pokok Perbaikan)

إصلاح عقيدة
1. Perbaikan `Aqidah

إصلاح عبادة
2. Perbaikan Ibadah

إصلاح التربية
3. Perbaikan Tarbiyah

إصلاح العا ئلة
4. Perbaikan Rumah Tangga

إصلاح العادة
5. Perbaikan Adat Istiadat/Budaya

إصلاح الأمة
6. Perbaikan Ummat

إصلاح الإقتصاد
7. Perbaikan Ekonomi

إصلاح المجتمع
8. Perbaikan Masyarakat

Intisab PUI

2008-06-06T22:14:00.003+07:00

بِسْـمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِـيْمِ
اَشْهَدُ اَنْ لاَاِلهَ إِلاَ اللهَ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ الله
Saya bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah
Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah

اللهُ غَايَتُنَا وَاْلإِخْلاَصُ مَبْدَئُوْنَا

Ikhlas dasar pengabdian kami Allah tujuan pengabdian kami

وَاْلإصْلاَحُ سَبِيْلُنَا وَالْمَحَبَّةُ شِعَارُنَا

Cinta lambang pengabdian kami Perbaikan jalan pengabdian kami

نُعَاهِدُاللهَ عَلىَ الصِّدْقِ وَالإِخْلاَصِ وَالْيَقِيْنِ
وَطَلَبِ رِضَى الله فِي الْعَمَلِ بَيْنَ عِبَادِهِ بِاالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ

Kami berjanji pada Mu ya Allah untuk berlaku benar, ikhlas,
Tegas dan mencari ridha Mu dalam beramal terhadap
hamba-hamba Mu Dengan bertawakal pada Mu

بِسْـمِ اللهِ الرَّ حْمنِ الرَّحِـيْمِ

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih
lagi maha penyayang

بِسْـمِ اللهِ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِا اللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

Dengan menyebut nama Mu ya Allah, tidak ada pada kami ini
daya dan Tidak ada pada kami ini kekuatan
kecuali atas kuasa Mu juga

اللهُ اَكْبَرُ

Allah Maha Besar